JATIMTIMES, LAMONGAN - Komisi V DPR RI mempertimbangkan usulan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Latihan Kerja (BLK) mendapatkan kenaikan anggaran sehingga bisa menguatkan program untuk memberikan pelatihan kerja.

“Kementerian sudah mengusulkan penambahan anggaran BLK,” ujar Anggota Komisi V DPR Jazilul Fawaid dalam acara Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Lamongan.

Ia mengatakan dukungan dana untuk BLK tersebut diperlukan sehingga pelatihan ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan kerja bisa terealisasi. Kenaikan anggaran ini, lanjutnya, difokuskan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Lulusan SD, SMP bisa dilatih jadi tenaga kerja ahli,” kata anggota DPR dari fraksi PKB ini.

Menurutnya, sesuai dengan fungsi dan tugas DPR RI, selain mendukung kebutuhan anggaran, DPR juga butuh detail penjelasan anggaran supaya betul-betul dapat dikontrol distribusi dan penggunaannya. Ia pun punya keinginan pelatihan kerja bisa kian besar.

“Tapi ini perlu reformasi BLK, dikira balai pengobatan, kita buat saja training center yang lebih besar, bisa di provinsi atau di pusat. Tapi BLK ini dihidupkan dulu tapi kedepan dibuat lebih besar,” harapnya.

Alasannya, nama BLK dinilainya kurang menjual. Pun demikian dengan jenis keterampilan di BLK. “Balai itu gak modern, di modernisasi lah, sehingga menjawab kekinian. Di sini masih las, jahit, padahal negara lain sudah informatika, IT. Jadul, kuno lah pengelolaan BLK di Indonesia ini,” tandasnya. (*)