Bathoro Katong: Darah Majapahit, Mandat Demak, dan Perebutan Kekuasaan di Ponorogo

JATIMTIMES - Sejarah Jawa akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 ditandai oleh keruntuhan Majapahit dan munculnya negara-negara Islam pesisir yang membawa tata politik baru. Namun perubahan ini tidak berlangsung linier dan damai. Ia bergerak melalui jalur genealogi, spiritualitas, kekerasan, dan dendam sejarah. Di wilayah pedalaman timur Jawa, proses itu menjelma paling terang dalam figur Raden Katong, kelak bergelar Bathoro Katong, pendiri Kadipaten Ponorogo.

Ponorogo tidak lahir di ruang kosong. Ia tumbuh di wilayah yang telah lama dikuasai warok, demang sakti, dan komunitas mandiri yang hidup tanpa negara terpusat. Maka kehadiran Bathoro Katong bukan sekadar dakwah Islam, melainkan perebutan ruang kekuasaan, penaklukan kosmologis, dan pendirian negara baru di atas reruntuhan tatanan lama.

Genealogi Politik: Anak Majapahit, Saudara Demak

Baca Juga : Ucapan Pandji di Netflix Bikin Heboh, Ustaz Felix Siauw Turun Tangan dan Bongkar Makna Sebenarnya

Babad Ponorogo menempatkan Raden Katong sebagai putra Prabu Brawijaya V, raja Majapahit yang pada fase akhir kekuasaannya membuka ruang bagi penyebaran Islam di lingkungan istana dan negara, dengan ibu seorang permaisuri yang dalam tradisi lisan Ponorogo dikenal sebagai Putri Champa. Namun, sumber lain seperti Babad Demak Pesisiran menyajikan versi asal usul yang berbeda dengan menyebut ibu Raden Katong sebagai putri Ponorogo yang mengarah pada wilayah Wengker, daerah pedalaman Majapahit yang dikenal angker, sebuah variasi genealogis yang mencerminkan tarik menarik klaim legitimasi antara pusat kekuasaan lama Majapahit dan basis politik Islam yang tumbuh di pedalaman Jawa.

Perbedaan ini tidak dapat dilepaskan dari watak babad sebagai teks legitimasi, di mana silsilah menjadi alat penting untuk menautkan kekuasaan baru dengan tanah asal yang hendak dikuasai.

Raden Katong lahir dari rahim istana Majapahit yang telah rapuh oleh konflik internal berkepanjangan, kemerosotan otoritas raja, serta tekanan politik dan kultural Islam pesisir yang kian menguat sejak paruh akhir abad ke-15. Pada masa inilah Majapahit tidak lagi tampil sebagai imperium yang solid, melainkan sebagai kerajaan tua yang terbelah oleh perang saudara, pemberontakan daerah, dan perebutan takhta di antara elite istana. Prabu Brawijaya V digambarkan memiliki banyak istri dan melahirkan sejumlah putra yang kemudian tersebar ke berbagai wilayah Jawa, membentuk poros-poros kekuasaan baru yang pada akhirnya menjadi jembatan transisi dari dunia Majapahit Hindu-Buddha menuju tatanan politik Islam Jawa.

Dalam konteks historiografi yang lebih ketat, penting ditegaskan bahwa Brawijaya V yang dimaksud dalam berbagai babad, termasuk Babad Ponorogo, adalah Dyah Kertawijaya, bukan Bhre Kertabhumi sebagaimana kerap disalahpahami dalam tradisi tutur dan historiografi populer. Dyah Kertawijaya naik takhta pada tahun 1447 M setelah wafatnya Dyah Suhita dan memerintah hingga 1451 M dengan gelar Sri Prabu Kertawijaya Wijaya Parakramawarddhana. Ia merupakan putra Wikramawarddhana dan saudara kandung Ratu Suhita, sekaligus raja ketujuh Majapahit dari garis Wangsa Rajasa. Masa pemerintahannya berlangsung singkat, tetapi menandai fase krusial dalam sejarah Majapahit, ketika pengaruh Islam mulai memperoleh tempat resmi di dalam struktur kekuasaan kerajaan.

Di bawah Dyah Kertawijaya, sejumlah pejabat dan kerabat yang telah memeluk Islam diangkat ke posisi strategis. Arya Damar memerintah Palembang, Arya Lembu Sura menguasai Surabaya, Arya Teja menjadi Adipati Tuban, sementara tokoh-tokoh ulama seperti Ali Rahmatullah (Sunan Ampel) memperoleh legitimasi sebagai pemimpin keagamaan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Majapahit pada masa Brawijaya V bukanlah kerajaan yang menutup diri terhadap Islam, melainkan sedang mengalami pergeseran orientasi politik dan kultural yang mendalam.

Dari rahim politik inilah lahir para tokoh yang kelak membentuk wajah baru Jawa. Di antara saudara-saudara Raden Katong, sumber-sumber babad menyebut Raden Joko Dilah, yang kemudian dikenal sebagai Raden Patah, diasuh oleh Adipati Palembang dan kelak tampil sebagai pendiri Kesultanan Demak. Disebut pula Raden Bondan Kejawen, putra Dyah Kertawijaya dari Putri Wandan, yang diasuh oleh Ki Juru Tani dan kemudian terhubung dengan jaringan elite pedalaman melalui Kyai Ageng Tarub. Sementara itu, Raden Joko Piturun digambarkan memiliki relasi genealogis dan politik dengan Madura, menandai luasnya sebaran keturunan Majapahit ke berbagai wilayah pesisir dan pedalaman Jawa.

Dalam kerangka inilah Raden Katong tampil sebagai mata rantai langsung antara Majapahit dan Demak. Ia membawa legitimasi darah Majapahit yang sah melalui Dyah Kertawijaya, sekaligus berfungsi sebagai instrumen politik Demak dalam ekspansi ke wilayah pedalaman timur Jawa. Genealogi Raden Katong tidak dapat dipahami sekadar sebagai silsilah keluarga, melainkan sebagai modal politik yang menentukan sah atau tidaknya sebuah kekuasaan di mata masyarakat Jawa. Melalui figur seperti Raden Katong, runtuhnya Majapahit tidak berakhir pada kehancuran total, melainkan berlanjut sebagai proses transformasi, di mana darah, kekuasaan, dan agama bertemu untuk melahirkan tatanan baru di Jawa Islam.

Titah Sultan Demak: Ideologi Kekuasaan Islam Jawa Awal

Suatu hari, Raden Patah, Sultan Demak, memanggil adiknya, Raden Katong. Dalam pertemuan itu, Raden Patah menyampaikan wejangan yang sarat ideologi politik:

“Adi jangan takut sengsara. Ketahuilah, jalan kemuliaan harus melalui kesengsaraan… Kejujuran akan membawa kesuburan. Siapa yang tulus, pastilah lulus.”

Sabda ini bukan sekadar nasihat moral, melainkan doktrin kekuasaan Islam Jawa awal, bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan niat, laku spiritual, dan pengendalian diri. Raden Katong kemudian diperintahkan untuk menyelidiki wilayah dari Gunung Lawu hingga Gunung Wilis, ke selatan sampai Samudra Hindia. Ia diminta memeriksa kepadatan penduduk, agama yang dianut baik Islam maupun Buddha, serta potensi wilayah.

Sultan Demak menugaskan Selo Aji sebagai pendamping. Penugasan ini menunjukkan bahwa misi tersebut bersifat politis dan strategis, bukan sekadar pengembaraan spiritual.

Dusun Mirah: Aliansi Spiritualitas dan Politik

Dalam perjalanan, Raden Katong dan Selo Aji tiba di Dusun Mirah dan bertemu Kyai Ageng Mirah. Kyai Mirah adalah figur kunci: seorang ulama yang hidup di tengah masyarakat Hindu dan warok, sekaligus pewaris spiritual Kyai Ageng Gribig.

Babad Ponorogo menggambarkan Kyai Mirah sedang dirundung duka mendalam atas wafatnya anak perempuannya. Dalam kesedihan itu, ia memperbanyak dzikir dan shalat malam. Dalam tidurnya, Kyai Ageng Gribig hadir memberi wangsit bahwa dua kesatria utusan raja akan datang dan membuka jalan dakwah serta pendirian negara.

Ketika Raden Katong dan Selo Aji datang dan memberi salam Islam, Kyai Mirah segera menangkap makna peristiwa itu. Terjadilah dialog penting ketika Raden Katong berkata:

“Jika boleh saya umpamakan, Kyai adalah mutiara yang bersinar, tetapi belum ditahtakan dalam cincin.”

Metafora ini sangat politis. Mutiara adalah spiritualitas, cincin adalah negara. Islam tanpa negara rapuh; negara tanpa spiritualitas kosong. Kyai Mirah menerima tawaran ini dan bersedia mengikuti Raden Katong menghadap Sultan Demak.

Peta Sosial Ponorogo: Dunia Warok dan Kekerasan Terlegitimasi

Kyai Mirah kemudian menjelaskan bahwa struktur sosial Ponorogo berdiri di atas kekuasaan para warok dan demang sakti, figur-figur lokal yang memimpin kelompok desa dengan seperangkat etika, hukum, dan mekanisme kontrol yang tidak tertulis, tetapi ditaati dengan ketat. Dalam tatanan ini, harga diri menjadi poros utama kehidupan sosial; ketersinggungan kecil mudah menjelma amarah terbuka, fitnah kerap dibalas dengan pembunuhan, namun permintaan maaf yang sungguh-sungguh justru mampu mengubah musuh bebuyutan menjadi saudara angkat. Ikatan persaudaraan para warok disahkan melalui sumpah sakral kepada ibu pertiwi, ditandai dengan garis yang diguratkan di tanah dan dipijak bersama, sebuah ikrar kosmis yang diyakini akan membawa celaka bagi siapa pun yang mengkhianatinya. Inilah tatanan kekuasaan pra-negara yang keras, maskulin, tetapi memiliki logika internal yang teratur dan diakui secara kolektif.

Gambaran tentang dunia warok semacam ini memperoleh penguatan dokumenter yang kaya dalam Serat Centhini, khususnya melalui kisah perjalanan Mas Cebolang ke Panaraga atau Ponorogo. Dalam teks ensiklopedik Jawa abad ke-19 itu, warok tidak digambarkan semata sebagai lelaki sakti penjaga ketertiban desa, melainkan sebagai figur kompleks yang hidup di persimpangan antara asketisme, kekuasaan tubuh, kesenian, dan erotika. Serat Centhini merekam secara terbuka praktik gemblakan, relasi erotik antara warok dan pemuda-pemuda cantik, bukan sebagai penyimpangan moral, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan energi kesaktian, simbol dominasi, sekaligus sarana pembentukan loyalitas. Tubuh, dalam dunia warok, bukan sekadar raga biologis, melainkan medium penyaluran daya gaib, kapital sosial, dan alat legitimasi kekuasaan lokal.

Dalam kisah Panaraga di Serat Centhini, warok digambarkan sebagai penguasa hiburan dan kesenian rakyat. Mereka datang menonton, membiayai, sekaligus terlibat langsung dalam pertunjukan tari gambyong, payung, dan kuda lumping yang dibawakan oleh lelaki lelaki berwajah cantik seperti Mas Cebolang dan Nurwitri. Dalam cerita itu, Cebolang dan Nurwitri bahkan berdandan seperti perempuan dan menjalin hubungan seks dengan para warok, sesuatu yang tidak dianggap aneh atau tabu, melainkan bagian dari kebiasaan hidup dunia warok. Saweran berupa selendang, perhiasan, dan ikat kepala bukan sekadar bayaran hiburan, tetapi tanda pengakuan dan kedekatan. Seksualitas di sini bukan urusan sembunyi sembunyi, melainkan bagian dari kehidupan sosial dan laku batin, ketika batas antara yang sakral dan yang duniawi saling bercampur.

Serat Centhini dengan demikian memotret maskulinitas warok sebagai sesuatu yang tidak kaku dan tidak tunggal. Kekuatan mereka bukan hanya terletak pada otot, senjata, atau kesaktian, melainkan juga pada kemampuan menguasai tubuh, baik tubuh sendiri maupun tubuh orang lain, melalui relasi hasrat, seni, dan performativitas. Seksualitas menjadi bahasa kekuasaan yang halus, sarana negosiasi status, dan medium pembentukan ikatan sosial, sebagaimana dicatat secara telanjang dan tanpa tabu dalam tembang tembang Centhini.

Dalam kerangka inilah Raden Katong membaca realitas Ponorogo. Ia memahami bahwa para warok bukan sekadar pemimpin informal atau tokoh kekerasan lokal, melainkan pemegang otoritas kultural yang mengatur ritme kehidupan desa, dari keamanan hingga moralitas, dari sumpah persaudaraan hingga pengelolaan tubuh dan hasrat. Negara baru yang hendak ia dirikan tidak mungkin ditegakkan hanya dengan hukum formal, simbol Islam, atau kekuatan militer, melainkan harus terlebih dahulu memahami, merangkul, dan menundukkan logika kekuasaan lokal yang telah lama berurat akar.

Dengan demikian, penaklukan Ponorogo bukan semata persoalan perang dan dakwah, melainkan sebuah proses negosiasi dengan dunia warok, yakni dunia tempat kehormatan, tubuh, sumpah, dan seksualitas menjadi fondasi kekuasaan, sebagaimana direkam secara jujur dan mendalam dalam Serat Centhini.

Laporan ke Demak dan Restu Negara

Raden Katong, Selo Aji, dan Kyai Mirah melanjutkan perjalanan hingga Gunung Wilis dan Samudra Hindia, lalu kembali ke Demak. Mereka melaporkan seluruh hasil pengamatan kepada Sultan Demak. Raden Patah menyambut laporan itu dengan gembira dan memberi hadiah emas serta pusaka.

Dalam pertemuan lanjutan itu, Sultan Demak menyampaikan sembilan petuah kepemimpinan yang dirumuskan sebagai pedoman etika kekuasaan, menekankan keharusan menjauhi adigang, adigung, dan adiguna, menumbuhkan budi bawa leksana sebagai watak dasar penguasa, menghindari laku molimo yang merusak moral pribadi dan publik, serta mengayomi rakyat tanpa membeda-bedakan asal-usul, status, maupun keyakinan. Keseluruhan petuah ini dipahami sebagai konstitusi moral negara Islam Jawa, sebuah fondasi etis yang menempatkan kekuasaan bukan semata sebagai hak, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan.

Glagah Wangi: Babad Alas dan Penolakan Gaib

Empat puluh kepala keluarga diberangkatkan dari Demak untuk membuka permukiman baru. Mereka tiba di sebelah timur Gunung Lawu, di tanah berbau wangi penuh glagah, selatan Sungai Ketegan. Tempat itu dinamai Glagah Wangi.

Babad alas dimulai. Namun bencana datang: penyakit merebak, rumah roboh. Ini ditafsir sebagai penolakan kekuatan gaib. Raden Katong, Selo Aji, dan Kyai Mirah bertirakat, membakar dupa, memohon petunjuk.

Dalam ritual malam, muncul Jayadrono, bekas abdi Majapahit pembawa payung kerajaan, yang telah menjelma makhluk halus. Ia mengaku telah diberi makan oleh manusia sehingga hadir memenuhi panggilan.

Baca Juga : Kalender Jawa Sabtu Pahing 10 Januari 2026: Awas! Tak Semua Saran Baik untuk Diri Sendiri 

Jayadrono memanggil adiknya, Jayadipo, pembawa tombak Majapahit, yang masih bertapa sebagai manusia. Jayadipo kemudian diserahkan kepada Raden Katong untuk membantu mendirikan kota.

Peristiwa ini adalah penaklukan simbolik Majapahit. Islam tidak menghancurkan Majapahit sepenuhnya, tetapi mewarisi pusakanya: payung Tunggul Wulung, tombak Tunggul Naga, dan sabuk Cinde Puspita.

Pramanaraga: Lahirnya Negara Baru

Atas saran Kyai Mirah dan Jayadipo, pusat kota ditentukan di tanah berbentuk bathok mengkureb. Nama Pramanaraga dipilih, melambangkan persatuan cahaya kosmis dan raga manusia. Konsep ini adalah sinkretisme Jawa-Islam.

Raden Katong diangkat sebagai adipati bergelar Bathoro Katong.
Selo Aji menjadi patih dan senopati.
Kyai Ageng Mirah menjadi penghulu.Negara lahir.

Kebangkitan Pramanaraga sebagai pusat kekuasaan baru di pedalaman Jawa Timur segera mengguncang keseimbangan politik lokal yang telah mapan sejak akhir Majapahit. Di mata para demang tua yang menguasai wilayah sekitar, keberhasilan Bathoro Katong bukan sekadar pembangunan kota, melainkan tanda jelas pergeseran wahyu kekuasaan. Demang Honggolono, Suryongalam, dan Surogento membaca geliat Ponorogo sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi lama yang mereka warisi turun-temurun.

Pasar Ponorogo yang semakin ramai menjadi indikator paling kasatmata dari perubahan itu. Pedagang dari berbagai penjuru mancadesa datang tanpa putus, petani mengolah sawah dan ladang palawija dengan tekun, dan hasil bumi mengalir ke pusat kadipaten baru. Rakyat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada kademangan lama perlahan mengalihkan kesetiaan. Dalam politik Jawa abad ke-15, perubahan orientasi ekonomi selalu diikuti perubahan loyalitas politik. Apa yang tampak sebagai kemajuan kota sesungguhnya adalah erosi diam-diam atas otoritas para demang lama.

Kecemburuan elite itu memuncak dalam sebuah pertemuan penuh ketegangan di tepi sungai, di bawah pohon waru yang kelak dikenang sebagai Watu Doyong. Dalam pertemuan itulah Ki Honggolono tewas. Tradisi lisan dan babad tidak menempatkan kematian ini sebagai peristiwa kebetulan, melainkan sebagai titik balik sejarah. Darah yang tertumpah di Watu Doyong menandai runtuhnya sisa mekanisme musyawarah dan menjadi pemicu perang terbuka antara kekuasaan lama dan negara baru yang sedang lahir di Ponorogo.

Sejak saat itu, para demang yang tersisa tidak lagi berbicara tentang perundingan, melainkan tentang penyerangan. Mereka menghitung hari baik dengan cermat, menimbang neptu dan pertanda kosmis. Berdasarkan perhitungan Jawa, dipilihlah Jumat Wage, hari yang diyakini sebagai nuju pati, saat terbaik untuk menumpahkan darah dan memutus nyawa musuh. Serangan direncanakan dari arah selatan, jalur simbolik yang dalam kosmologi Jawa sering dikaitkan dengan kekuatan laten, dunia gaib, dan datangnya malapetaka.

Bathoro Katong menyadari bahwa ancaman ini bukan sekadar persoalan militer. Ia memilih bertahan di masjid, pusat ibadah sekaligus simbol legitimasi politik Islam yang tengah ia bangun. Masjid bukan hanya tempat perlindungan fisik, tetapi pusat konsentrasi wahyu. Patih Selo Aji memimpin pasukan pertahanan dengan disiplin tinggi, sementara Jayadipo dan Kyai Ageng Mirah berperan sebagai pendamping spiritual dan militer. Ketiganya membentuk poros kekuasaan baru yang memadukan strategi perang, kekuatan pusaka, dan legitimasi agama.

Dalam pertempuran yang menyusul, tombak pusaka Tunggul Naga dihadapkan langsung dengan kesaktian Ki Demang Kutu, tokoh yang dipandang sebagai representasi kekuatan lama Majapahit di wilayah Panaraga. Narasi babad menggambarkan pertempuran ini bukan sekadar benturan senjata, melainkan pertarungan wahyu. Ketika tombak Tunggul Naga seolah menjelma naga dan membuat kuda Ki Demang Kutu ketakutan, itu dibaca sebagai tanda bahwa wahyu kekuasaan telah berpindah. Serangan para demang gagal total. Pasukan terpukul mundur, dan Ponorogo selamat dari kehancuran.

Namun kemenangan ini tidak membuat Bathoro Katong lengah. Ia memahami bahwa perang terbuka hanyalah satu babak dari konflik yang lebih panjang. Oleh sebab itu, ia menempuh strategi yang lebih halus dan berbahaya, yakni menyusupkan telik sandi ke jantung kekuasaan musuh. Dalam konteks inilah muncul peran Nawangsari, emban cerdas yang dalam Babad Ponorogo digambarkan memiliki kecerdikan, keberanian, dan kecakapan membaca situasi.

Melalui Nawangsari, Bathoro Katong memperoleh akses ke Kademangan Surukubeng, pusat kekuasaan Ki Demang Kutu. Di tamansari kademangan itulah tinggal Niken Gandini, putri Ki Demang Kutu, sosok perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga terlatih dalam olah kanuragan dan pemegang pusaka keluarga. Kehadiran Niken Gandini menjadi simpul penting konflik, sebab di tubuhnya bertemu dua dunia: loyalitas pada ayahnya dan daya tarik kekuasaan baru yang diwakili Bathoro Katong.

Ketika Bathoro Katong menyusup ke tamansari pada malam hari, ketegangan mencapai puncaknya. Niken Gandini, mengira ada penyusup jahat, menghunus pusaka dengan gagah berani, digambarkan bagai Woro Srikandi. Adegan ini bukan sekadar kisah romantik, melainkan alegori politik. Seorang putri elite lama berdiri di hadapan penguasa baru, dengan senjata di tangan, menentukan pilihan antara mempertahankan dunia lama atau membuka diri pada tatanan baru.

Dalam dialog dan laku yang digambarkan babad, Bathoro Katong tidak menaklukkan Niken Gandini dengan kekerasan, melainkan dengan laku halus, tutur lembut, dan legitimasi wahyu. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan sebagai pencuri atau musuh, melainkan sebagai pembawa kebenaran dan penegak negeri. Niken Gandini akhirnya luluh, sebuah simbol bahwa kekuasaan lama mulai retak dari dalam.

Peristiwa di tamansari ini menjadi titik balik strategis. Informasi tentang pusaka, tata ruang kademangan, dan kebiasaan Ki Demang Kutu kini berada di tangan Bathoro Katong. Dengan bekal itu, serangan berikutnya dilakukan secara terbatas, tanpa pasukan besar, cukup melibatkan para sepuh dan tokoh inti. Strategi ini menekan Surukubeng tanpa memicu perlawanan massal rakyat.

Konfrontasi terakhir antara Bathoro Katong dan Ki Demang Kutu berlangsung sebagai pengejaran panjang yang melintasi hutan, desa, mata air, dan gunung. Tempat-tempat seperti Puhgosong, Bancangan, hingga Gunung Dloka tidak sekadar menjadi lokasi geografis, melainkan monumen ingatan konflik. Dalam babad, Ki Demang Kutu akhirnya menghilang di wilayah yang dipercaya sebagai kerajaan jin di bawah kekuasaan Nyi Korek, danyang Ponorogo. Hilangnya Ki Demang Kutu tanpa jasad menegaskan bahwa kekalahannya bersifat spiritual dan kosmis, bukan semata fisik.

Sepeninggal Ki Demang Kutu, tidak ada lagi kekuatan yang mampu menghambat konsolidasi Ponorogo. Para pemuka desa menyerahkan diri kepada Bathoro Katong. Islam berkembang pesat sebagai ideologi negara, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai sistem hukum dan legitimasi kekuasaan. Pramanaraga tumbuh menjadi kadipaten yang terhubung dengan Demak dan Bagelen, menarik arus penduduk, perdagangan, dan jaringan ulama.

Dalam perspektif historiografi kritis, konflik ini memperlihatkan bahwa lahirnya Ponorogo adalah hasil pertarungan panjang antara kecemburuan elite, dendam sejarah, strategi telik sandi, dan perebutan wahyu kekuasaan. Peran Niken Gandini dan Nawangsari menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar figur pinggiran, melainkan aktor penting dalam dinamika politik Jawa. Mereka menjadi jembatan, pengurai konflik, sekaligus penentu arah sejarah di tengah runtuhnya tatanan lama dan lahirnya negara baru bernama Ponorogo.

Negara, Darah, dan Ingatan

Ponorogo tidak lahir dari satu peristiwa tunggal, apalagi dari sebuah kisah damai yang linier. Ia tumbuh dari doa doa panjang, pusaka yang berpindah tangan, dan darah yang tertumpah dalam benturan dunia lama dan dunia baru. Dalam ingatan kolektif Jawa, pendirian sebuah negara sekecil apa pun bentuknya hampir selalu merupakan hasil dari kontestasi kosmis, antara wahyu dan kekerasan, antara legitimasi lama dan klaim baru, antara spiritualitas lokal dan hukum negara yang datang dari luar.

Dalam konteks inilah Bathoro Katong tampil sebagai figur transisi yang kompleks. Ia bukan sekadar pendiri kadipaten, melainkan simpul sejarah yang menghubungkan Majapahit yang runtuh dengan Demak yang sedang menanjak. Sebagai anak dari tradisi Majapahit, ia mewarisi kosmologi kekuasaan Hindu Jawa yang menempatkan raja sebagai pusat jagad. Namun sebagai pejabat Demak, ia membawa mandat baru, Islam sebagai agama negara, lengkap dengan hukum, struktur pemerintahan, dan perangkat kekuasaan yang menyertainya.

Islam di Ponorogo, sebagaimana tercermin dalam Babad Ponorogo, tidak hadir sebagai cahaya tanpa bayangan. Ia datang bersama negara, dan negara selalu membawa konsekuensi berupa penaklukan, penertiban, dan penghapusan pusat pusat kekuasaan lama. Ki Ageng Kutu, tokoh spiritual dan politik yang berakar pada tradisi Majapahit, bukan sekadar musuh personal Bathoro Katong. Ia adalah representasi dunia lama yang menolak tunduk pada tatanan baru. Kekalahannya bukan hanya kekalahan seorang kesatria, tetapi runtuhnya sebuah kosmologi.

Pendirian Kadipaten Ponorogo yang dalam tradisi lokal disebut sebagai Kutha Wetan atau Kota Lama menjadi simbol konkret dari perubahan itu. Dari hutan belantara, wilayah ini dibuka, ditata, dan dilembagakan menjadi pusat kekuasaan baru. Dalam proses tersebut tampil apa yang oleh tradisi lokal disebut sebagai Tri Tunggal Ponorogo, Bathoro Katong sebagai adipati dan pemegang otoritas politik, Patih Selo Aji sebagai pelaksana pemerintahan dan kekuatan militer, serta Kyai Ageng Mirah sebagai penopang spiritual dan ideologis Islam. Tiga unsur ini, politik, militer, dan agama, bersatu membentuk fondasi negara.

Babad Ponorogo Jilid I dan II mencatat bahwa Bathoro Katong diangkat langsung oleh Sultan Demak Bintoro, bukan hanya sebagai adipati, tetapi juga sebagai agen dakwah Islam di wilayah pedalaman. Gelar Kanjeng Panembahan Bathoro Katong, yang menurut tradisi diberikan oleh Sunan Kalijaga, menegaskan posisi gandanya sebagai penguasa duniawi sekaligus figur yang memperoleh legitimasi spiritual. Penggunaan nama Bathoro yang berakar dari tradisi keilahian Jawa menunjukkan strategi simbolik yang cermat. Islam tidak sepenuhnya meniadakan dunia lama, melainkan menyerap dan menafsirkannya ulang.

Namun proses itu tidak pernah steril dari kekerasan. Darah yang tertumpah dalam konflik dengan Ki Ageng Kutu dan para pengikutnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kelahiran Ponorogo. Dalam perspektif historiografi kritis, peristiwa ini memperlihatkan bahwa negara di Jawa lahir bukan hanya dari konsensus, tetapi juga dari paksaan. Islamisasi berjalan beriringan dengan pembentukan aparatus kekuasaan, dan keduanya saling menguatkan.

Setelah runtuhnya perlawanan Ki Ageng Kutu, jalan terbuka lebar bagi konsolidasi Kadipaten Ponorogo. Kota berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, pertanian, dan penyebaran agama. Penduduk dari berbagai wilayah seperti Bagelen, Demak, dan sisa sisa Majapahit bermigrasi dan menetap, memperkaya struktur sosial Ponorogo. Masjid Setono yang dibangun dan kemudian diperluas menjadi simbol institusionalisasi Islam sekaligus pusat kehidupan religius dan politik. Pergantian para imam dan kyai dari Kyai Muhammad Musa hingga Kyai Muhammad Idris menandai kesinambungan otoritas keagamaan dalam bingkai negara.

Penanda waktu pendirian Ponorogo, baik melalui candrasengkala maupun prasasti, menunjukkan upaya sadar untuk membakukan ingatan sejarah. Tahun Saka yang dipahat di batu, perhitungan kalender Jawa, hingga kisah kisah lisan yang diwariskan oleh para juru kunci makam Bathoro Katong, semuanya berfungsi sebagai mekanisme legitimasi. Sejarah tidak hanya dikenang, tetapi diatur dan diseleksi, agar sejalan dengan narasi kekuasaan yang menang.

Namun ingatan tidak pernah sepenuhnya tunduk. Jejak dunia lama tetap hidup dalam cerita rakyat, dalam situs situs keramat, dan dalam tokoh tokoh yang menghilang tetapi tidak pernah benar benar lenyap. Sosok Ki Ageng Kutu, misalnya, tidak sepenuhnya dihapus dari ingatan kolektif. Ia hadir sebagai bayangan, sebagai simbol perlawanan, dan sebagai pengingat bahwa kekuasaan selalu menyisakan luka.

Dengan demikian, Ponorogo berdiri sebagai monumen hidup dari pertemuan dua zaman. Ia bukan sekadar hasil penaklukan, tetapi juga pewarisan, bukan hanya kemenangan, tetapi juga kompromi, bukan hanya dakwah, tetapi juga negara. Sejarah kelahirannya mengajarkan bahwa di Jawa, kekuasaan tidak pernah berdiri di atas satu fondasi tunggal. Ia disusun dari lapisan lapisan berupa darah dan doa, pusaka dan hukum, ingatan dan penghapusan.

Dalam membaca Ponorogo hari ini dengan tradisi, kesenian, dan identitas lokalnya, kita sesungguhnya sedang membaca arsip hidup dari proses panjang pembentukan negara di Jawa. Sebuah proses yang menegaskan satu hal, bahwa sejarah bukan hanya cerita tentang masa lalu, melainkan medan pergulatan makna yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya.