Tolak Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD, PDIP Kota Batu: Kemunduran Demokrasi

Reporter

Prasetyo Lanang

Editor

Dede Nana

07 - Jan - 2026, 03:18

Ilustrasi pemungutan suara di Pilkada langsung 2024 di Kota Batu. Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD mencuat mendapat berbagai respons, termasuk penolakan oleh parpol tingkat daerah.(Foto: Prasetyo Lanang/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah mengubah Pilkada ke sistem tak langsung merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.

Wacana itu kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah belum lama ini.

Baca Juga : Baru 9 Lokasi, Pemkot Batu Kebut Pembangunan Gerai dan Kantor Koperasi Merah Putih

Mencuatnya wacana tersebut juga mendapat respons partai politik di tingkat daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Batu menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah lewat mekanisme suara terbanyak di DPRD.

Ketua DPC PDIP Kota Batu Saifudin Zuhri menegaskan jika mekanisme dan otoritas Pilkada mutlak di tangan parlemen tanpa mengindahkan realitas di akar rumput. "Kami menilai upaya mengubah kembali ke Pilkada oleh DPRD tersebut sebagai kemunduran demokrasi," katanya, Rabu (7/1/2026).

Dikatakannya, sesuai amanah reformasi bahwa asas dari pemilu adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jika rencana itu diwujudkan, maka dapat mencederai demokrasi.

.

Pria yang disapa Fudin itu juga beranggapan, bahwa Pilkada tak langsung justru membuka peluang lebar-lebar terhadap praktik lobi politik tanpa mengindahkan rekam jejak kader di mata publik. Terlebih, sambungnya, wacana serupa pernah diajukan dan ditolak.

"Lagipula, wacana itu juga pernah diuji coba di MK dan hasilnya tidak berhasil. Tentu, kami tegas menolak wacana itu," tambah Fudin.

Menurut pria yang juga anggota DPRD Jatim tersebut, demokrasi yang sehat adalah berbasis pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa sosok pemimpin terpilih adalah mereka yang hadir dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Juga : Pengisian PDSS untuk SNBP Dimulai, Sekolah di Kota Batu Pilih Skema Peringkat Paralel Demi Hindari Konflik

"Bukan mereka yang mengandalkan kedekatan dengan pemegang kebijakan di pusat. Dalam hal ini, DPC PDI Perjuangan Kota Batu berharap agar pilkada tetap berjalan sesuai marwah demokrasi langsung yang transparan," tegasnya.