Pernyataan Cucun Ahmad Viral, Kepala BGN Angkat Bicara soal Peran Ahli Gizi MBG

JATIMTIMES - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai keterlibatan ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menjadi sorotan publik. 

Dalam pernyataannya, Cucun menyebut bahwa pemenuhan gizi dalam program MBG tidak harus selalu melibatkan tenaga ahli gizi profesional. Pernyataan itu viral dan menuai beragam reaksi, terutama dari para tenaga kesehatan.

Baca Juga : Viral Dilaporkan Hilang, Lansia Ditemukan Tewas di Bantaran Sungai Brantas

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan narasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa pernyataan viral itu bukanlah sikap resmi BGN.

BGN: Standar Menu Tidak Seragam, tapi SPPG Wajib Dipimpin Orang yang Paham Gizi

Dadan menjelaskan bahwa program MBG memang dirancang tanpa menetapkan standar menu nasional. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas kepada masing-masing Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk menyesuaikan kebutuhan daerah.

Karena itu, setiap SPPG harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi gizi.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Tapi kita ketahui produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program terus berjalan,” kata Dadan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Keterbatasan jumlah tenaga gizi membuat BGN mencari alternatif agar pelaksanaan program tetap optimal.

BGN Perluas Keterlibatan Lulusan yang Beririsan dengan Ilmu Gizi

Dadan menegaskan bahwa penanganan gizi dalam program MBG tidak bisa hanya menunggu ketersediaan sarjana gizi. Oleh karena itu, BGN memperluas kriteria tenaga pendukung dengan melibatkan lulusan dari disiplin ilmu lain yang memiliki basis pengetahuan gizi.

Beberapa jurusan yang kini diperbolehkan ikut menangani program MBG antara lain:

• Kesehatan Masyarakat

• Teknologi Pangan

• Pengolahan Makanan

• Disiplin ilmu lain yang memiliki mata kuliah atau dasar pengetahuan gizi

"Tidak mungkin satu SPPG berjalan tanpa orang yang mengetahui gizi. Jadi sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan dapat terlibat,” ujarnya.

Baca Juga : Viral! Warga Diduga Sandera Kapolsek Sempol dan Turunkan Bendera Merah Putih, Ini Penyebab Utamanya

BGN bahkan sudah menerbitkan surat edaran yang memperluas kesempatan tersebut demi menjaga kesinambungan program.

Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal juga sudah memberikan klarifikasi terkait ucapannya. Ia menegaskan bahwa pernyataannya disampaikan dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan DPR, bukan meremehkan profesi ahli gizi.

“Kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun stakeholder dari KSPPG atau ahli gizi sendiri,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan persoalan tersebut bermula dari Rapat Dengar Pendapat Komisi IX, yang membahas kelangkaan tenaga ahli gizi dan akuntan. Dalam forum itu muncul masukan terkait penggunaan istilah profesi ahli gizi agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.

"Ada mitra yang mengusulkan, kalau mau diganti istilahnya, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Itu konteks pembahasannya,” kata Cucun.

Program MBG Tetap Prioritaskan Kompetensi Gizi

Kontroversi yang sempat mencuat kini diluruskan. BGN memastikan bahwa kompetensi gizi tetap menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, tetapi penanganannya tidak bisa dibebankan hanya pada satu profesi karena keterbatasan sumber daya manusia.

Dengan perluasan kualifikasi tenaga pendukung, program MBG diharapkan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan aspek kualitas gizi.