Komdigi Panggil Pihak TikTok di Tengah Maraknya Demonstrasi, Resmi Nonaktifkan Fitur Live Sementara

30 - Aug - 2025, 11:31

Pernyataan resmi Tiktok terkait pembatasan fitur live. (Foto: Tangkapan layar TikTok/ JATIMTIMES)

JATIMTIMES - Sejumlah pengguna media sosial di Indonesia mendadak dibuat bingung setelah fitur live streaming di TikTok tidak lagi bisa diakses, Sabtu (30 Agustus 2025) petang.

Gangguan itu memicu tanda tanya di kalangan kreator konten, terutama mereka yang menggantungkan pendapatan dari siaran langsung.

Baca Juga : Tuntutan Massa di Polres Malang: Kecam Aksi Represif Polisi hingga Tuntut Pembebasan Demonstran

Fenomena ini muncul di tengah maraknya aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai kota besar. Beberapa warganet menduga bahwa fitur live dibatasi untuk mencegah penyebaran siaran langsung aksi massa yang kerap viral dan cepat menyebar di media sosial.

Perlu diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil TikTok dan Meta. Tujuannya bukan sekadar dialog biasa, melainkan menuntut akuntabilitas atas maraknya konten yang berisi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang dianggap dapat mengganggu demokrasi dan ketertiban publik. 

Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pimpinan TikTok Asia Pasifik serta perwakilan TikTok dan Meta di Indonesia. Mereka diminta hadir ke Jakarta untuk membahas fenomena ini secara langsung. 

Angga juga menyoroti bahwa konten yang dihasilkan oleh AI telah disebarluaskan dengan tingkat kecanggihan tinggi, namun platform belum secara responsif menghapusnya. Padahal mereka memiliki teknologi untuk melakukan deteksi dan penindakan otomatis terhadap konten palsu.

"Fenomena konten DFK bukan isu sepele. Dalam aksi demo di DPR pada 25 Agustus lalu, sejumlah konten provokatif, termasuk video yang disalah artikan sebagai kejadian nyata yang menyumbang penyebaran informasi keliru yang mengacaukan tujuan aspirasi publik. Bahkan sebagian peserta demo yang berusia pelajar terprovokasi oleh konten hoaks semacam itu," ujarnya Kamis (27/08/2025) lalu.

Lebih lanjut, Ia juga mengatakan kehadiran konten DFK melewati batas kebebasan berpendapat. Ini dapat menyesatkan publik, memicu konflik, serta merusak fondasi demokrasi. 

"Kami menekankan bahwa pemerintahan hadir untuk melindungi ruang digital agar tidak dicederai oleh narasi palsu, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi dalam koridor yang sehat," jelasnya.

Sementara itu pihak TikTok, perusahaan asal Tiongkok itu juga mengonfirmasi adanya penangguhan fitur live di Indonesia. Dalam keterangannya TikTok menyampaikan jika hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya aksi unjuk rasa di Indonesia.

Baca Juga : Kediri Mencekam, Gedung DPRD Kota Kediri Dibakar dan Kantor Pemkab Kediri Digeruduk Massa Aksi

“Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” tulis TikTok dalam keterangan resminya, Sabtu (30/08/2025).

Meski demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sebagian kalangan menilai langkah tersebut perlu untuk meredam arus informasi yang tidak terkendali selama demonstrasi. Namun, di sisi lain, para kreator konten menganggap kebijakan itu merugikan karena menutup salah satu sumber penghasilan utama mereka.

Beberapa pengamat media digital dan Komunikasi menilai, pembatasan ini sebaiknya bersifat sementara dan dievaluasi secara berkala. Salah satunya datang dari Dosen sekaligus Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang, Khairul Aminullah. Ia bertepatan kebijakan yang dilakukan oleh Komdigi terlalu berlebihan dan akan berdampak kepada ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Jika berlangsung terlalu lama, hal ini bisa menurunkan kepercayaan pengguna terhadap platform maupun pemerintah. Transparansi alasan dan durasi pembatasan sangat penting,” ungkap Khairul.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan kapan fitur live akan kembali tersedia. Komdigi menyebut pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan berbagai platform digital untuk memastikan keamanan, sekaligus mencari jalan tengah agar kebebasan berekspresi tetap terjaga tanpa mengorbankan ketertiban publik.