Perumahan Jadi Instrumen Kesejahteraan, Kota Malang Perkuat Komitmen

JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang menegaskan arah pembangunan yang menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut kembali mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (25/8/2025) malam.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai bahwa penganggaran bidang perumahan bukan sekadar memenuhi kewajiban pemerintah daerah. Namun juga bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Baca Juga : SPPG Wringinpitu Tegaldlimo Diresmikan, Makan Bergizi Gratis Mulai Didistribusikan ke Pelajar Banyuwangi

“Rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi ruang tumbuh keluarga, pondasi kehidupan sosial, dan instrumen pengentasan kemiskinan. Itulah mengapa sektor ini menjadi prioritas dalam APBD Kota Malang,” ujar Wahyu.

Langkah tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran untuk beberapa hal. Milai program bedah rumah bagi keluarga miskin, pembangunan prasarana dan sarana utilitas (PSU) perumahan bersubsidi, serta dukungan terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.

Dengan intervensi berlapis itu, ribuan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Malang telah merasakan manfaat nyata berupa tempat tinggal yang lebih manusiawi.

Penghargaan yang diterima Kota Malang dalam kategori Pemerintah Kota Terbaik Delineasi Perkotaan dalam Penganggaran di Bidang Perumahan dinilai hanya sebagai konsekuensi logis dari kerja konsisten tersebut.

“Ini bukan soal penghargaan semata, melainkan soal tanggung jawab kita bersama agar setiap keluarga di Kota Malang bisa hidup dengan bermartabat,” tambah Wahyu.

Baca Juga : Jalur Gumitir Bisa Buka Lebih Cepat, Bupati Banyuwangi: Semoga Mobilitas Kembali Lancar

Acara penganugerahan sendiri dihadiri jajaran pejabat negara lintas sektor, mulai dari Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, hingga Jaksa Agung dan Wakapolri. Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu perumahan telah menjadi agenda strategis nasional yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan pijakan itu, Kota Malang berharap pembangunan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan, di mana kesejahteraan warga ditempatkan sebagai prioritas utama melalui ketersediaan hunian layak.