Bersinggungan dengan Kawasan RTH, Usulan Pembangunan Dapur SPPG di Dekat Sumber Mata Air Dipastikan Batal

JATIMTIMES - Warga Desa Bulukerto bersama Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) akhirnya sedikit bisa bernapas lega. Pasalnya, pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Sumber Umbul Gemulo yang menuai penolakan warga, dipastikan batal.

Selain karena lokasi yang bersinggungan dengan ruang terbuka hijau dan sumber mata air, pembangunan SPPG tengah dipertimbangkan menghitung kebutuhan siswa nantinya serta jumlah dapur yang diusulkan. Utamanya yang telah diajukan sejumlah yayasan swasta. Kepastian itu didapatkan setelah warga dan sejumlah aktivis melakukan audiensi dengan DPRD Kota Batu, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga : Mookies, Rasa Manis dari Malang yang Lahir dari Tangan Tiga Mahasiswi Kreatif

Untuk diketahui, polemik pembangunan dapur SPPG di Kota Batu dipicu usulan penggunaan aset Pemkot Batu untuk SPPG beberapa waktu lalu. Tepatnya, lokasi yang dimaksud masuk dalam tiga titik yang diusulkan dalam Rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu pada 10 Juni lalu.

Di antaranya, tanah yang berada di Jalan Metro, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Kedua, tanah di Jalan Raya Punten depan Hotel Purnama, Kecamatan Bumiaji. Kemudian tanah yang berada di belakang pos polisi pertigaan Desa Pendem, Kecamatan Junrejo.

Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Agung Sugiyono mengatakan, pengusulan tiga titik tersebut sebenarnya belum dipastikan pembanguannnya. Sebab, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500.12/2119/SJ mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan tanah untuk pembangunan SPPG pada 22 April lalu. 

“Dalam edaran tersebut, Pemkot wajib menyediakan lahan minimal tiga titik,” katanya. 

Usulan itu juga didasari karena belum berjalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Batu. Sebab, belum ada pihak swasta yang mengusulkan pembangunan SPPG. Untuk itu, Pemkot Batu langsung mengusulkan tiga titik lokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). 

Namun, seiring berjalannya waktu, ada tiga titik usulan baru di wilayah Kecamatan Bumiaji. Lokasinya berada di Desa Giripurno, Jurang Kuali dan Bulukerto. Bahkan, juga ada tiga titik usulan pembangunan baru di kawasan Desa Bulukerto.

"Yang sudah verifikasi di Desa Sumberbrantas, Giripurno, dan Bulukerto proses pengajuan. Tapi ada juga yayasan lain sudah mengajukan, saya juga tidak tahu," jelas Agung.

Baca Juga : Porprov 2025 Dongkrak Ekonomi Malang, TPK Hotel Tembus 60 Persen

Dengan banyaknya usulan terbut, Agung menilai penambahan titik baru di Kecamatan Bumiaji tidak perlu dilakukan. Mengingat kebutuhan dapur SPPG di sana diestimasikan mencapai 2-3 titik saja. Itu untuk mengakomodir sebanyak 7.037 lebih siswa sekaligus ibu hamil, menyusui dan balita (3B).

Bahkan, Agung menyebut juga ada usulan beberapa titik di wilayah Kecamatan Junrejo. Estimasinya mencapai 2-3 titik yang tengah dalam proses pengusulan. Sementara saat ini, satu titik sudah hampir selesai dibangun dan siap beroperasi. Termasuk juga satu titik di Kecamatan Batu di kawasan Desa Sumberejo.

“Kemungkinan sekitar Oktober dan November sudah bisa berjalan,” katanya.

Dengan makin banyaknya usulan dari pihak swasta tersebut, politisi partai Gerindra itu menilai Pemkot Batu tidak perlu lagi mengajukan ke BGN. Yang artinya, tiga usulan menggunakan aset Pemkot sudah pasti dibatalkan lantaran jumlahnya sudah representatif.