Putus Rantai Kekeringan Tuban-Bojonegoro, Ony DPRD Jatim Dorong Solusi Jangka Panjang

JATIMTIMES — Masalah kekeringan yang menjadi agenda rutin tahunan di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro mendesak perubahan pola penanganan secara mendasar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim), Ony Setiawan.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro untuk beralih dari sekadar respons darurat menuju program ketahanan air jangka panjang.

Baca Juga : Bukan Cuma Porprov 2027, Kota Malang Sudah Menyusun Skenario Jadi Nomor Satu Jatim

Ony menegaskan bahwa distribusi bantuan air bersih menggunakan truk tangki memang krusial saat krisis melanda. Namun, langkah tersebut tidak boleh terus dijadikan tumpuan utama setiap kali musim kemarau tiba.

"Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro ini.

Secara geografis, wilayah Tuban dan Bojonegoro didominasi kawasan batu kapur (karst). Kondisi ini menyebabkan air hujan menyerap sangat cepat ke dalam struktur batuan, sehingga cadangan air permukaan maupun sumber air warga menyusut drastis saat kemarau panjang.

Guna mengatasi tantangan alam tersebut, Ony mendorong penyiapan kebijakan terintegrasi yang mencakup pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan, hingga penyesuaian sektor pertanian.

"Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau," tegas Ketua DPC PDIP Tuban tersebut.

Ony merinci sejumlah langkah strategis yang perlu diambil oleh pemegang kebijakan. Pertama, memperbanyak embung dan waduk mikro guna menampung air hujan di wilayah rawan kekeringan agar dapat dimanfaatkan saat kemarau.

Kedua, penguatan pipanisasi lintas wilayah untuk menghubungkan sumber air yang stabil dengan desa-desa yang kesulitan air bersih agar distribusi lebih merata. Ketiga, pelaksanaan program pengeboran sumur dalam yang berbasis pada kajian saintifik.

"Serta program pengeboran sumur dalam. Ini harus didasari pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan," ujarnya.

Keempat, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. "Dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air. agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan," lanjutnya.

Baca Juga : Tak Terima Difatwakan Haram, Pengusaha Sound Horeg Sebut MUI Jatim Goblok Saat Live TV

Selain pembangunan fisik, Ony mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan resapan air dari potensi kerusakan industri maupun tambang.

"Perketat pengawasan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst, serta menggencarkan penghijauan di area hulu, sekitar mata air, dan sendang. Pembangunan sumur resapan di pemukiman juga perlu diperluas," jelasnya.

Di sektor pertanian, Ony mendorong penerapan pola tanam yang adaptif iklim, khususnya bagi wilayah yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.

"Petani harus dibantu dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga irigasi efisien. Jangan sampai petani terus menanggung kerugian akibat pola tanam yang tidak sesuai musim," ujarnya.

Penanganan krisis air yang komprehensif ini membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran yang berkelanjutan di dalam APBD, bukan sekadar mengandalkan anggaran tanggap bencana saat krisis telah terjadi.

Ony berharap sinergi kuat antara Pemprov, Pemkab, DPRD, masyarakat, hingga dunia usaha dapat memutus rantai kekeringan di Tuban dan Bojonegoro secara bertahap. "Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air," pungkasnya.