Dukung Gagasan AHY, Sri Wahyuni Dorong Penguatan UMKM dan Petani Jatim

JATIMTIMES — Gagasan "Ekonomi Naik Kelas" yang diusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat dorongan konkret dari tingkat daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sri Wahyuni secara konsisten mengawal implementasi visi tersebut melalui penguatan UMKM, akselerasi ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga perlindungan sektor pertanian.

Sinergi visi tersebut mengemuka saat Sri Wahyuni menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga : Ruang Gizi RSSA Malang Terbakar

Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan ekonomi tidak boleh sebatas berhenti pada indikator makro seperti angka pertumbuhan, nilai investasi, maupun program hilirisasi semata. Lebih jauh, pertumbuhan harus mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan daya beli, dan membuat kehidupan keluarga masyarakat semakin baik.

“Sebab pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan memberikan kemandirian, harga diri, dan harapan,” kata AHY.

Menurut AHY, itulah esensi Ekonomi Naik Kelas: ekonomi yang tidak hanya membuat angka naik, tetapi juga membuat kehidupan rakyat ikut naik.

Pandangan tersebut memiliki irisan kuat dengan perhatian Sri Wahyuni terhadap sektor ekonomi rakyat di Jawa Timur. Politisi Demokrat asal Bojonegoro ini menilai pelaku usaha kecil harus terus didorong agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produknya di pasar.

“Ini bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi bukti bahwa UMKM di Bojonegoro mulai naik kelas. Sertifikasi halal sekarang sudah menjadi kebutuhan pasar, bukan hanya kewajiban,” ujar Sri Wahyuni.

Menurut Sri Wahyuni, penguatan UMKM tidak boleh berhenti pada sertifikasi maupun penganugerahan penghargaan semata. Pemerintah daerah didesak hadir memastikan para pelaku usaha memperoleh pendampingan, peningkatan kualitas produk, hingga akses pemasaran yang lebih luas.

“Penghargaan ini harus menjadi pemantik untuk konsistensi. Pemerintah daerah perlu memastikan UMKM tidak hanya tersertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi,” tegasnya.

Selain sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sri Wahyuni melihat ekonomi digital sebagai ruang baru yang sangat potensial membuka peluang usaha sekaligus lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Banyak aktivitas ekonomi kini lahir dari rumah melalui perdagangan digital, pembuat konten (content creator), pekerja lepas (freelancer), maupun bisnis berbasis internet. Karena itu, potensi ekonomi baru tersebut harus masuk dalam kebijakan pembangunan secara komprehensif.

Baca Juga : Antisipasi Air Keruh, PAM Surya Sembada Surabaya Perkuat Early Warning

“Di era digital sekarang, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko fisik. Mereka berjualan dari rumah, menjadi content creator, freelancer, atau menjalankan bisnis berbasis internet. Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh,” katanya.

Sri Wahyuni menegaskan, data ekonomi yang akurat harus menjadi dasar agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya UMKM dan ekonomi digital, Sri Wahyuni juga menaruh perhatian besar pada petani sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Saat menghadiri panen raya di Bojonegoro, ia menekankan bahwa perhatian kepada petani tidak boleh berhenti ketika musim tanam dan panen selesai.

“Petani tidak boleh hanya diperhatikan saat musim tanam dan panen, tetapi juga harus mendapat perhatian serius dalam aspek kebijakan, pembiayaan, perlindungan usaha tani, hingga kepastian distribusi hasil pertanian,” tegasnya.