Dorong Alokasi DBHCHT Tepat Sasaran, Wakil Wali Kota Batu Minta Kemendagri Sinkronisasi Data Cukai

JATIMTIMES – Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mendorong adanya langkah konkrit penyelarasan data antara pemerintah pusat dan daerah terkait tata kelola dana transfer. Sinkronisasi data dinilai menjadi kunci utama agar pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Heli saat menghadiri forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang digelar secara strategis bersama Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (2/9/2026). Diskusi tingkat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Penguatan Pendampingan Balita Korban Penganiayaan di Malang

Dalam forum yang mempertemukan para kepala daerah dengan jajaran kementerian teknis tersebut, Heli menyoroti masih munculnya kendala penyaluran program akibat ketidaksesuaian data. Sinkronisasi kebijakan mendesak dilakukan guna menghindari terjadinya tumpang tindih alokasi anggaran di lapangan.

Wawali Heli Suyanto mengungkapkan bahwa keselarasan data dari tingkat pusat hingga daerah sangat menentukan efektivitas program kesehatan, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat DBHCHT di Kota Batu. Tanpa adanya basis data tunggal yang presisi, alokasi anggaran berisiko tidak memotret kebutuhan riil di daerah.

"Penting adanya sinkronisasi data dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini penting untuk memastikan program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di daerah serta menghindari tumpang tindih pelaksanaannya," ujar Heli, belum lama ini.

Heli berharap Kemendagri bersama kementerian terkait dapat memperkuat fungsi koordinasi antar-lembaga dalam menyusun regulasi teknis penggunaan dana cukai. Kepastian aturan dan data yang padu diyakini bakal mempermudah pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggaran secara transparan dan akuntabel.

"Kami berharap Kemendagri bersama kementerian terkait dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan data maupun kebijakan. Dengan begitu, pengelolaan DBHCHT di daerah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Baca Juga : Gandeng Disnakertrans Jatim Usut Penahanan Ijazah, Pemkot Batu Ancam Bekukan Izin Usaha Perusahaan

Dikatakan, langkah kritis yang didorong Pemkot Batu ini diharapkan mampu menjadi masukan berharga bagi Kemendagri dalam merumuskan tata kelola otonomi daerah yang lebih terintegrasi.

"Penyelarasan data ini diproyeksikan dapat memaksimalkan jangkauan program bantuan sosial dan perlindungan pekerja rentan di Kota Batu," imbuhnya.