Perumda Tunas Terus Defisit, DPRD Malang Desak Evaluasi Business Plan
Reporter
Riski Wijaya
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
16 - Aug - 2026, 05:54
JATIMTIMES - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang kembali menjadi sorotan DPRD. Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) menjadi perhatian karena hingga kini belum mampu keluar dari kondisi defisit.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah masuk dalam catatan DPRD melalui pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Kota Malang.
Baca Juga : Desa Lampeni Sulap Buah Pepaya Menjadi Gummy dan Abon, Berkah Pelatihan dari Tim Dosen FTP UNEJ
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD. DPRD menilai badan usaha milik daerah seharusnya tidak sekadar berjalan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Sebenarnya kami sudah memberikan beberapa catatan rekomendasi di LPJ. Sudah terlihat bahwa harus ada reformasi BUMD. Salah satunya yang disoroti kaitannya dengan Tugu Aneka Usaha (Tunas),” ujar Mia sapaan akrabnya belum lama ini.
Mia menilai kondisi Tunas yang belum menghasilkan keuntungan perlu dijawab dengan evaluasi terhadap arah bisnis perusahaan. Terlebih, DPRD hingga kini masih menunggu gambaran konkret dari Pemkot Malang mengenai langkah perbaikannya.
“Apakah kita perlu merombak kembali dan menelaah kembali program kerja dan business plan-nya? Itu belum kita dengarkan dari Pemkot seperti apa proyeksi ke depan,” katanya.
Menurut Mia, evaluasi tidak cukup berhenti pada persoalan keuangan. Pemkot juga perlu memastikan model bisnis BUMD benar-benar relevan dengan kebutuhan ekonomi Kota Malang.
Ia mendorong adanya terobosan baru agar BUMD dapat mengambil peran lebih besar, termasuk dalam mendukung pengembangan sektor UMKM. Dengan begitu, keberadaan BUMD tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi daerah.
Sorotan DPRD juga tidak hanya tertuju pada Tunas. Mia menegaskan, Perumda Tugu Artha dan Perumda Tugu Tirta tetap berada dalam pengawasan DPRD.
Baca Juga : Paskibraka Jember Dikukuhkan, Ini Pesan Bupati Fawait
Khusus Tugu Artha, DPRD sebelumnya telah memberikan tambahan suntikan anggaran. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp7 miliar per tahun atau sekitar Rp35 miliar secara keseluruhan.
“Tugu Artha dan Tugu Tirta ini bukan berarti lepas dari pengawasan. Tugu Artha juga sudah kita tambahkan suntikan anggaran, kalau tidak salah Rp7 miliar per tahun, sehingga total Rp35 miliar,” imbuhnya.
Mia berharap tambahan dukungan tersebut dapat menghasilkan dampak yang terukur bagi perekonomian Kota Malang. Termasuk, membuka ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
“Harapannya ini bisa menangkap permasalahan perekonomian di Kota Malang, misalkan untuk mengembangkan UMKM dan lainnya,” tandas Mia.
