Listrik Byar-Pet, Komisi E DPRD Jatim Minta PLN Amankan Pasokan Rumah Sakit

JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, merespons keras gelombang pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa hari terakhir. Ia menyoroti pentingnya prioritas pasokan bagi rumah sakit.

Gangguan massal yang dipicu oleh macetnya pasokan batu bara kalori menengah di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) penyuplai Pulau Jawa ini dinilai sangat berisiko bagi pelayanan publik.

Baca Juga : Restu Ibu Negara, Jadi Kunci Kesiapan Personel Banser Amankan Munas-Konbes NU 2026 di Kediri

Tak ingin krisis energi di sektor hulu berujung fatal pada keselamatan masyarakat, Komisi E DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi Jatim segera turun tangan. Pemprov Jatim didesak bergerak taktis melakukan koordinasi dengan manajemen PLN untuk mengamankan pasokan listrik di objek-objek vital.

“Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentu menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap objek-objek vital, khususnya layanan kesehatan,” ujar Puguh, dikonfirmasi Senin (22/6/2026).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan, sektor kesehatan merupakan kluster yang paling rentan ketika terjadi pemadaman listrik. Walau mayoritas rumah sakit sudah difasilitasi dengan generator cadangan (genset), perpindahan sumber daya listrik (delay) dinilai tetap menyimpan potensi bahaya bagi kinerja peralatan medis.

Kondisi listrik yang padam dan menyala secara berulang alias byar-pet dikhawatirkan dapat mengganggu akurasi serta merusak perangkat elektromedis berteknologi tinggi yang membutuhkan suplai daya stabil secara nonstop.

“Di rumah sakit ada banyak layanan kritis yang sangat bergantung pada kestabilan listrik. Alat-alat elektromedis di ruang ICU, NICU, ruang operasi, hingga berbagai perangkat penunjang kehidupan pasien membutuhkan suplai listrik yang stabil dan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Malang ini menggarisbawahi beban masif yang dipikul oleh fasilitas medis milik pemerintah provinsi. Rumah sakit besar seperti RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, maupun RSUD dr. Soedono Madiun melayani ribuan pasien dengan cakupan yang sangat luas, termasuk pasien kritis yang bergantung pada alat bantu hidup selama 24 jam penuh.

Baca Juga : Banyak yang Belum Tahu, Ini Alasan Feng Shui Tidak Menyarankan Menaruh Tanaman di Kamar Tidur

Atas dasar kemanusiaan tersebut, Puguh menegaskan bahwa jalur interkoneksi ke rumah sakit harus mendapat proteksi penuh dan dibebaskan dari kebijakan pemadaman bergilir.

“Saya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan clustering terhadap objek-objek vital. Rumah sakit harus menjadi prioritas utama yang dikecualikan dari pemadaman listrik bergilir,” tegasnya.

Puguh meminta PLN bergerak cepat menuntaskan segala hambatan teknis pengadaan batu bara di tingkat pembangkit agar roda aktivitas sosial dan dunia usaha di Jawa Timur bisa segera kembali bergulir dengan normal.

“Kita berharap persoalan ini segera teratasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak dirugikan akibat gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan,” pungkasnya.