Kantor Staf Presiden Dorong Dapur MBG Prokids Jadi Standar Nasional, Sebut Sistemnya Ketat dan Higienis

JATIMTIMES - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Prokids Anak Indonesia di Sawojajar, Kota Malang layak menjadi percontohan nasional bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penilaian itu disampaikan Dudung usai melakukan peninjauan langsung ke dapur SPPG yang selama ini disebut-sebut memiliki standar kebersihan dan pengelolaan yang tinggi.

Baca Juga : Didukung TNI dan Agrinas, Wali Kota Blitar Dorong Produk Unggulan Masuk Jaringan Koperasi Merah Putih

"Sengaja saya datang ke sini untuk melihat sejauh mana dapur SPPG yang menurut banyak laporan kepada saya sangat higienis, sangat bersih, dan sesuai dengan standar yang diinginkan Bapak Presiden," ujar Dudung ditemui di Kota Malang, Jumat (12/6/2026). 

Informasi didapat JatimTIMES, Yayasan Prokids Anak Indonesia memiliki lebih dari 1 dapur SPPG. Satu diantaranya, yakni SPPG Kota Malang Kedungkandang Sawojajar 4 sempat masuk dalam daftar SPPG di Jawa Timur yang diberhentikan sementara. 

Namun demikian, dari hasil peninjauan tersebut Dudung mengaku menemukan sistem pengelolaan dapur yang ketat, mulai dari pembatasan akses masuk, proses memasak, hingga penyajian makanan yang menerapkan standar alat pelindung diri (APD) kesehatan.

Menurutnya, penggunaan peralatan, tenaga kerja, serta tata kelola dapur telah memenuhi standar kebersihan yang baik sehingga mampu meminimalkan risiko kontaminasi makanan.

Tak hanya itu, Dudung juga menyoroti inovasi menu yang diterapkan di dapur tersebut. Ia menyebut pengelola telah memanfaatkan sistem digital untuk mengatur variasi makanan bagi para penerima manfaat.

Salah satu menu yang menarik perhatiannya adalah burger berbahan dasar singkong dan mikroprotein hasil fermentasi jamur sebagai alternatif sumber protein selain daging.

"Rasanya menurut saya lebih enak daripada daging dan nilai proteinnya lebih tinggi 50 persen daripada daging," katanya.

Dengan standar pengelolaan yang diterapkan, Dudung optimistis risiko keracunan makanan dapat ditekan. Ia bahkan berencana melaporkan hasil temuannya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar sistem yang diterapkan di Sawojajar dapat menjadi acuan bagi dapur MBG di daerah lain.

Selain aspek keamanan pangan, Dudung juga mengapresiasi sistem pemantauan digital yang memungkinkan seluruh aktivitas dapur, mulai dari pergerakan karyawan, proses belanja, hingga pelaksanaan operasional, dapat diawasi secara real time.

Baca Juga : Kawal Seleksi Kepala Bappeda, Saifudin DPRD Jatim Tekankan Integritas dan Kompetensi

Menurutnya, sistem tersebut penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Dudung juga menilai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki dapur tersebut telah memenuhi standar modern yang diperlukan dalam operasional layanan makanan skala besar.

Karena itu, ia berharap dapur SPPG Sawojajar dapat ditetapkan sebagai pilot project nasional.

"Mudah-mudahan ini akan menjadi pilot project, sebagai contoh untuk dapur yang ada di beberapa daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Ke depan, BGN diharapkan terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin baik.

Menurut Dudung, pesan utama Presiden dalam program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak, melainkan memastikan kebutuhan gizi terpenuhi untuk mendukung tumbuh kembang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Yang lebih penting lagi adalah tidak sekadar memberi makan, tetapi betul-betul punya nilai gizi yang nantinya akan berpengaruh kepada pertumbuhan otak anak-anak sehingga 20-30 tahun ke depan menjadi anak yang cerdas dan berkualitas menuju Indonesia Emas," pungkasnya.