Sebaran virus Corona telah melahirkan kebijakan baru di tataran pemerintahan. Yakni dengan memperbolehkan ASN untuk bekerja di rumah, tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Anggota keluarga dari pasien positif corona yang tinggal di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat ini berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan). Langkah tersebut diambil pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penularan dari pasien positif corona

Masih ingat  ramainya kasus hadiah lomba batik yang molor hampir satu tahun lebih di Kabupaten Malang?

Aturan berbusana bagi aparat sipil negara (ASN) dalam menjalankan tupoksinya disandarkan pada peraturan yang ada. Seperti di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingku

Duet program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, sebentar lagi bisa dirasakan masyarakat.

Tak ingin terus dirundung ketakutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengingatkan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serapan anggaran 2019.

Masih tingginya produksi dan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Didik Budi Muljono pun angkat bicara.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah mengesahkan besaran upah minimun kabupaten/kota (UMK) untuk tahun 2020.

Sejumlah 378 kepala desa (Kades) se-Kabupaten Malang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan di Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono meminta kepada seluruh perangkat desa untuk ikut serta mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayahnya masing-masing. 

Keseriusan pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang terkait rencana pembangunan jalan tol Pakis sampai Kepanjen, kembali disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono.

Kartu Pra-Kerja yang menjadi salah satu janji politik Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2019 lalu, tampaknya bakal siap direalisasikan dalam hitungan bulan.

Harapan besar kembali disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, terkait komposisi belanja di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Forum mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam acara Millineal Job Fair 2019 yang dilaksanakan sejak hari ini sampai Kamis (14 November 2019) besok.

Aksi sekitar 20 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Kelas II A Malang di acara Millennial Job Fair 2019 yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuat para pejabat Kabupaten Malang berjoget bersama.

Perhelatan Millineal Job Fair 2019 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, dari tanggal 13-14 November 2019 di halaman luar Stadion Kanjuruhan, Kepanjen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono memberikan arahan mutasi di lingkungan pemerintahan hal yang biasa terjadi saat serah terima jabatan dua camat di ruang Anusapati, Jumat (8/11/2019). Yakni, dari Camat Pakis yang sebelumnya di

Pelayanan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Malang, tak lagi bisa hanya lewat 'gerakan senyap' saat ini. Gerakan yang hanya diketahui oleh ASN dan pimpinannya saja, tanpa adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Ramainya kabar dugaan ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terlibat politik praktis yang terendus langsung Bupati Malang Sanusi saat mengumpulkan e-KTP membuat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, angkat bicara.

Bedhol Bhawikarsu, telah menjadi trend setter atau program inovatif di berbagai lembaga pendidikan. Program yang mirip dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditingkatan mahasiswa dengan tujuan mengenalkan berbagai kendala, potensi dan tantangan yang ada di des

TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-106 Tahun 2019 di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, terus berderap dalam melakukan pembangunan di wilayah perdesaan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah membuka ruang lebar bagi pemerintah desa (pemdes) untuk mengeksplorasi potensi ekonomi kerakyatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Hasil akhir pembangunan yang hebat tak bisa dilepaskan dari sebuah proses perencanaan yang hebat.

Indonesia kaya dengan beragam hasil bumi yang ternyata juga bisa dijadikan solusi dalam memecahkan berbagai persoalan ketahanan pangan.