Jika Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan tegas tidak ingin memperpanjang masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar), tidak demikian dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Siapa sekretaris daerah (sekda) baru Kabupaten Malang yang akan mengggantikam  Didik Budi Muljono belum ditentukan. Saat ini panitia seleksi (pansel) belum berjalan karena menunggu keputusan menteri dalam negeri.

Personel yang bertugas di posko check point Kabupaten Malang belum mendapatkan uang lelah sampai Jumat (22/5/2020). Padahal, mereka bertugas sejak 25 April 2020 lalu.

Bupati HM. Sanusi memberikan tanggapan terkait adanya warga Kabupaten Malang yang tetap melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di luar rumah. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak melarang warganya untuk melangsungkan ibadah di tengah pandemi covid-19. Bahkan, penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berlangsung saat hari raya idul fitri, pemerintah tetap memperkenankan warg

Pemerintah Kabupaten Malang sepertinya masih belum yakin apakah salat ied berjamaah bisa diselenggarakan. Pasalnya, hingga hari ini (Selasa 19/5/2020), Bupati Malang, HM Sanusi masih menunggu instruksi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait kebijakan

Setelah 2 jam mengikuti arahan dari Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (19/5/2020). Bupati Malang, HM Sanusi dengan tegas menyatakan jika masyarakat dilarang untuk melangsungkan halal bi halal selama pandemi

Proses pendataan hingga penyaluran bansos (Bantuan Sosial) yang dilakukan pemerintah mendapat kritikan dari para mahasiswa. 

Bupati Malang, HM Sanusi batal memberlakukan kebijakan kontroversial terkait pemberian tanda di rumah pasien covid-19. Hal itu ditegaskan Sanusi saat ditemui media online ini usai menghadiri agenda pemerintahan di Pringgitan Pendopo Agung, Senin (18/5/20

Pemerintah Kabupaten Malang menyarankan kepada para sopir angkutan, untuk mencari alternatif kerjaan lain selama penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi saat bermediasi dengan sopir an

Bupati Malang HM. Sanusi meninjau Pasar Tradisional Singosari untuk melakukan sosialisasi terakhir terkait penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Malang Raya, Minggu (17/5/2020). Dalam kunjungannya itu, Sanusi menyatakan bakal diterapkan siste

Pemerintan Kabupaten Malang memastikan jika wilayahnya sudah siap untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Bahkan, Bupati Malang HM Sanusi mengklaim jika tahap sosialisasi yang diagendakan berlangsung sejak kemarin (Kamis 14/5/2020) itu,

Pemerintah Kabupaten Malang kembali disentil anggota dewan. Dalam rapat paripurna sekaligus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Jumat (15/5/2020). DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), meminta agar Kabupaten Malang bebas dari anjal (anak jalan

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, berharap agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa meningkat. Hal itu sempat disampaikan dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) saat rapat paripurna berlangsung, Jumat (15/5/2020) sore.

Saat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) resmi diberlakukan di Malang Raya, bidang transportasi bakal menjadi salah sektor yang mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Malang hanya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan sosialisasi sebelum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) resmi diterapkan. Hingga hari ini (Kamis 14/5/2020) sudah ada beberapa larangan yang disampaikan ke masyarakat. Salah satu

Terkait penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Bupati Malang HM Sanusi berharap wilayahnya bisa menjadi daerah percontohan bagi wilayah lainnya. 

Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak covid-19 di Kabupaten Malang, kembali disalurkan. 

Pemerintah Kabupaten Malang berharap penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimulai usai lebaran idul fitri. Statement tersebut dilontarkan oleh Bupati Malang HM Sanusi, sesaat sebelum menjalani Rapat Koordinasi PSBB, Rabu (13/5/2020).

Teka-teki mekanisme penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kabupaten Malang masih belum ada kejelasan. Terbaru, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang mengkonfirmasi jika penerapan PSBB secara parsial yang sempat diajukan, terancam tidak mend

Terdapat dua point utama yang bakal diberlakukan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang, jika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) resmi diberlakukan.

Butuh waktu sekitar 5 jam bagi jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang untuk membuat lerbup (peraturan bupati) terkait penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Masyarakat khususnya yang tinggal di Kabupaten Malang kembali dibingungkan dengan desas desus penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Sabtu (9/5/2020).

Problem pendistribusian Bansos (Bantuas Sosial) terhadap warga yang terdampak covid-19 kini, tak lagi jadi kendala bagi Pemkab Malang. Hal itu disampaikan Bupati Malang usai menghadiri pertemuan selama hampir 3 jam bersama dengan anggota DPRD Provinsi Ja

Para wartawan yang bertugas peliputan di Kabupaten Malang diagendakan menjalani rapid test, Jumat (8/5/2020). Sejak siang, puluhan awak media mainstream mulai dari wartawan elektronik, cetak, maupun wartawan media online nampak memenuhi kursi antrian yan