Powered By MalangTIMES
Plt Bupati Malang Sanusi, terlihat tenang menyikapi polemik terkait kebijakan mutasi yang dilakukannya atas pertimbangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono.
Mencuat karena adanya petisi yang dilakukan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan atas pergantian Direktur serta berbagai komentar masyarakat mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus bergulir.
Berbagai inovasi untuk merangsang dan membentuk kecerdasaan anak-anak usia dini, terus digalakkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dalam berbagai agenda yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan di dunia pendidikan.
Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi kembali menyampaikan berbagai program pemerintahan dengan konsep pelayanan serba gratis. Program yang diusung oleh Plt Bupati Malang ini rencananya akan dimulai secara total di tahun 2020 datang.
Seorang pria asal Malang tewas setelah melakukan hubungan intim dengan kekasihnya di Hotel Maharani di Desa Ngreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Sabtu (14/6/2019). Pria tersebut belakangan diketahui bernama Sanusi (56) warga Dusun Kopral Desa S
Tingginya pendidikan ternyata tidak berbanding lurus dengan kesempatan bekerja. Hal ini terlihat dari kenaikan angka pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan universitas (perguruan tinggi) dan diploma.
"Kita akan panggil Pak Plt Bupati dan OPD untuk meminta klarifikasi terkait keputusan mutasi yang ternyata belum mendapat izin tertulis Mendagri," kata Hari dengan tegas atas semakin banyaknya sorotan terkait hal tersebut.
Beberapa kali, Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi menyampaikan kepada masyarakat terkait rencana program pembangunan yang akan bisa mengubah wajah Kabupaten Malang.
Surat tembusan putusan inkrah atas kasus Bupati Malang non aktif telah turun dan diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Pasalnya, cukup banyak sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang siswanya meraih nilai rata-rata 9 atau 90, bahkan hampir mencapai 10.
Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi kembali mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Malang agar tidak ikut ikut berangkat ke Jakarta.
Polemik terkait pergantian Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, akhirnya bermuara juga ke Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan (Dewas RS Pendidikan).
Lahirnya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen yang meminta Mahendrajaya tetap dipertahankan menjadi direktur memantik reaksi dari Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi.
Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan akhir Mei 2019 lalu, khususnya terkait perpindahan dan penggantian Direktur RSUD Kanjuruhan, menuai penolakan ratusan karyawan.
Seperti dijanjikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi terkait sidak hari pertama kerja para aparatur sipil negara (ASN)
Berlokasi di Pendapa Agung Kabupaten Malang, seluruh staf Pemkab Malang sampai pemerintah desa berduyun-duyun memadati lokasi acara.
Roda pemerintahan Kabupaten Malang di bawah pasangan Rendra Kresna-Sanusi tinggal hitungan satu tahun lebih selesai.
Sektor pertanian dan perkebunan, sepintas mungkin tidak menjanjikan di mata sebagian orang. Persepsi ini pula yang menyebabkan lahan pertanian dan perkebunan beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan yang secara fisik terlihat lebih menjanjik
Selasa, 16 Oktober 2018 lalu di gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (saat itu, red) menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pelaksana tugas (Plt) Bupati.
Janji pemerintah pusat untuk kembali melakukan rekrutmen CPNS 2019 semakin terang dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor B/617/M.SM 01.00/2019 tentang pengadaan ASN 2019, tertanggal 17 Mei
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akhirnya bisa sedikit bernafas lega dengan persoalan klasik terkait kekurangan aparat sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Persoalan klasik di tubuh pemerintahan terkait kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN), masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menjamin kesehatan warga miskin tahun 2019 sejumlah 160 ribu orang belum bisa terealisasi 100 persen.
Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk tidak menggelar takbir keliling, seperti di tahun-tahun lalu.
Di tengah guncangan di ujung tahun 2018 lalu, Kabupaten (Pemkab) Malang kembali memberikan rasa percaya masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan.
End of content
No more pages to load
