Powered By MalangTIMES
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang yang dipersoalkan berbagai kalangan sampai Plt Bupati Malang Sanusi, khususnya pelayanan di rumah sakit daerah (RSUD) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dijawab dengan torehan prestasi cukup memban
Plt Bupati Malang Sanusi, meminta kepada penyelenggara kesehatan di wilayahnya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Khususnya, pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit umum daerah (RSUD).
"Tahun 2020 saya minta PAD bisa mencapai Rp 1 triliun. Sehingga akan lebar ruang untuk alokasi berbagai bantuan kepada masyarakat," ucapnya kepada ratusan orang saat acara di Unira, Kepanjen, beberapa waktu lalu.
Pasalnya, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) 248 pejabat Kabupaten Malang itu akhirnya ditunda masa berlakunya oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Mencuat karena adanya petisi yang dilakukan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan atas pergantian Direktur serta berbagai komentar masyarakat mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus bergulir.
"Kita akan panggil Pak Plt Bupati dan OPD untuk meminta klarifikasi terkait keputusan mutasi yang ternyata belum mendapat izin tertulis Mendagri," kata Hari dengan tegas atas semakin banyaknya sorotan terkait hal tersebut.
DPRD Kabupaten Malang diminta untuk bersuara terkait proses mutasi pejabat di lingkungan Kabupaten Malang.
Loncatan untuk mewujudkan Kanjuruhan Reborn 2020 oleh direktur RSUD Kanjuruhan beserta seluruh karyawan terus dikawal
Sejak bergulirnya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen serta berbagai komentar dari kalangan masyarakat
Permohonan agar Marhendrajaya dipertahankan juga agar ada kepastian bahwa seluruh proses pembangunan yang sudah jelas selama 1 tahun ke depan, benar-benar terkawal dan tidak terhenti.
Polemik terkait pergantian Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, akhirnya bermuara juga ke Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan (Dewas RS Pendidikan).
Polemik mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, dimana ratusan karyawan menolak adanya pergantian pimpinan di rumah sakit plat merah ini, terus menggelincir.
Jejak Abdurachman atau lebih dikenal sebagai Gus Dur terbilang menarik di Kabupaten Malang.
Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, cukup menyita perhatian.
Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, ternyata menimbulkan riak protes dari beberapa kalangan.
Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan akhir Mei 2019 lalu, khususnya terkait perpindahan dan penggantian Direktur RSUD Kanjuruhan, menuai penolakan ratusan karyawan.
Sampai saat ini, di seluruh desa yang mengikuti Pilkades, para bakal calon (balon) kades sedang mempersiapkan berbagai syarat untuk maju dalam kontestasi tersebut.
Pemilihan ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Malang masa bakti 2019-2024 telah selesai. Hasil rapat formatur dalam musyawarah yang dilakukan Sabtu (23/03) lalu di Hotel Pelangi Kota Malang, telah terpilih sang ketua baru PMI Kabupaten Malang.
Selasa (27/11/2018) sepertinya bakal menjadi hari yang tidak akan terlupakan bagi M. Amirudin, warga Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi. Bagaimana tidak, akibat mengonsumsi minuman keras (miras), nyawa perempuan yang dikencaninya tewas mengenaskan.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen, merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan lain-lain yang sah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2018. Tercatat, RSUD Kanjuruhan yang masuk dalam Bad
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah di tahun 2017 di Kabupaten melampaui target yang ditetapkan.
Kesan di mata masyarakat terhadap para istri pejabat publik yang masih didominasi dengan kegiatan seremonial dan hanya pelengkap dari keberadaan sang suami, dijawab berbeda oleh Bhayangkari Polres Malang.
Keberadaan peraturan hukum sebagai pengatur yang sifatnya memaksa demi kepentingan masyarakat serta tegaknya aturan, ternyata masih menjadi utopia dalam praktiknya.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kabupaten Malang membantah adanya 'penyanderaan' bayi kembar yang dilakukan terhadap bayi kembar Rania Wahyu Putri dan Gilang Wahyu Putra,
End of content
No more pages to load
