Meskipun iklan rokok memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukip besar di Kota Batu.

Masyarakat di Kabupaten Malang baiknya lebih teliti dan tidak asal memberikan sejumlah uang pada tukang parkir. Pasalnya, tidak semua juru parkir (jukir) berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang.

Peluang mendulang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang, masih terbuka lebar. Khususnya di sektor retribusi kendaraan bermotor.

Penerapan program pajak online di Kota Malang semakin diseriusi. Hal tersebut menjadi salah satu acuan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3 Rancangan Pendapatan Daerah (Ranperda) terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang,

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, telah banyak menetaskan berbagai inovasi dalam upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Inovasi-inovasi yang dimunculkan, dinilai efektif dan berimbas pada peningkatan PAD. 

Gebrakan Perumda Tirta Kanjuruhan, terkait penerapan pelayanan dan pembayaran berbasis Elektronik Transaksi (E-Transaksi) menuai banyak tanggapan posistif dari para pejabat pemerintahan. 

Harapan besar kembali disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, terkait komposisi belanja di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang serius dalam memetakan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, banyak titik potensial yang dinilai luput dari pantauan pemkot.

Rusunawa atau rumah susun sederhana sewa khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang, telah selesai secara fisik. Bahkan, proyek dengan anggaran hibah pusat senilai Rp 16,2 miliar ini telah siap untuk ditempati.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, terus berupaya untuk mendongkrak dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

Terobosan terus dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Terbaru, untuk memaksimalkan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ), BP2D  akan segera menerapkan sistem auto debt.  

Bapenda Kabupaten Malang masih memeras otak guna mendongkrak PAD . Berbagai potensi pajak dan retribusi akan terus dimaksimalkan, guna merealisasikan peningkatan pendapatan PAD.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terus berupaya  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumahnya terkait pajak dan retribusi.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang langsung menindaklanjuti saran Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Penerapan wajib pajak dan wajib pungut bagi pengusaha di Kota Malang masih menjadi persoalan. Lantaran, masih ditemukan beberapa pengusaha yang disinyalir belum tertib aturan pembayaran pajak. 

Kembali, Bupati Malang Sanusi meluncurkan janji kepada masyarakat. Setelah berbagai janji lainnya, seperti pengadaan mobil untuk camat, Kepala Desa (Kades), pendidikan gratis S1, iuran BPJS Ketenagakerjaan serta lainnya.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berharap keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan perekonomian desa. Salah satunya dengan memanfaatkan program kuliah kerja nyata (KKN).

Naiknya target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, tampaknya tidak dibarengi dengan semangat para wajib pajak (WP) untuk membayar tanggungannya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, kembali menorehkan raihan positif dalam mendulang pajak daerah. Khususnya di sektor pajak restoran daerah (PAD) Kabupaten Malang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang masih menjadi sorotan. Salah satunya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target sebesar Rp 25 miliar pada APBD 2019 mengalami penurunan.

Meski tutup buku tahun 2019 masih menyisakan sekitar 5 bulan ke depan. Namun hingga pertengahan tahun, pendapatan pajak daerah dikabarkan sudah terealisasi melebihi dari target yang ditentukan pada semester pertama.

Masalah perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang masih menjadi sorotan dewan. Kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang disinggung mengenai anggaran dana belanja tak terduga senilai Rp 378,9 miliar.

Selama ini, pendapatan pajak daerah memang menjadi penyokong utama sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya, Bapenda Kabupaten Malang bakal mendongkrak beberapa kategori pajak yang dikelolanya.