Powered By MalangTIMES
Setelah melakukan mutasi jabatan untuk eselon III dan IV, rupanya Wali Kota Batu juga akan melakukan hal yang sama pada eselon II. Rencananya Dewanti secepatnya melakukan mutasi di lingkungan Pemkot Batu itu.
Mencuat karena adanya petisi yang dilakukan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan atas pergantian Direktur serta berbagai komentar masyarakat mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus bergulir.
Pasca melakukan mutasi jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama Kota Malang belum lama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang nyatanya masih menyisakan beberapa OPD yang kosong.
"Kita akan panggil Pak Plt Bupati dan OPD untuk meminta klarifikasi terkait keputusan mutasi yang ternyata belum mendapat izin tertulis Mendagri," kata Hari dengan tegas atas semakin banyaknya sorotan terkait hal tersebut.
DPRD Kabupaten Malang diminta untuk bersuara terkait proses mutasi pejabat di lingkungan Kabupaten Malang.
Permohonan agar Marhendrajaya dipertahankan juga agar ada kepastian bahwa seluruh proses pembangunan yang sudah jelas selama 1 tahun ke depan, benar-benar terkawal dan tidak terhenti.
Polemik terkait pergantian Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, akhirnya bermuara juga ke Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan (Dewas RS Pendidikan).
Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan akhir Mei 2019 lalu, khususnya terkait perpindahan dan penggantian Direktur RSUD Kanjuruhan, menuai penolakan ratusan karyawan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu Wiwik Sukesi pensiun dini pada 6 September 2018 lalu.
Adanya perubahan dalam pemerintahan di lingkungan Pemkot Batu sudah menjadi keinginan Wali Kota Dewanti Rumpoko nantinya setelah mendapatkan hak melantik jabatan. Tepatnya Juni nanti rolling jabatan bisa dilakukan. Namun, sejak bulan ini, Dewanti telah m
End of content
No more pages to load
