Money politic hingga perjudian kerap terjadi di saat pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa (pilkades).

Belum lama ini, Kota Malang heboh mengenai gerakan pengembalian money politic ke Bawaslu.

Guna mengusut tuntas kasus dugaan money politic yang terjadi di wilayah Kecamatan Turen Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang, dikabarkan sudah memanggil beberapa saksi.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang, terus berupaya dalam mengungkap dugaan kasus money politic yang melibatkan dua oknum Caleg (Calon Legislatif).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang kembali melayangkan suratpanggilan kepada saksi maupun calon legislatif (caleg) yang diduga melakukan money politik.

Setelah pesta demokrasi resmi digelar pada  17 April lalu, penyelenggara kini disibukkan dengan serangkaian agenda penghitungan suara.

Penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019 ini, ternyata tidak luput dari dugaan adanya praktik kecurangan. 

Bawaslu Kota Malang beberkan sejumlah peristiwa yang terjadi selama pengawasan pemilu di hari tenang hingga saat pemilu. Peristiwa tersebut dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Malang, Jumat (19/4/201

Hiruk pikuk kampanye mulai surut, seiring memasuki masa tenang , Minggu (14/4/2019).

Besok, Badan Pengawas Pemilu dan Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) akan memulai patroli di daerah rawan kecurangan di Kota Malang. Terutama terhadap potensi money politic di beberapa titik yang sudah dipetakan sebelumnya.

Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang sudah memotret tingkat kerawanan money politik jelang pemilihan umum (Pemilu). 

Politik uang atau money politics diperkirakan masih akan terjadi dalam pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di Kota Malang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang bahkan mendapatkan tingkat kerawanan potensi politik uang itu menca

Mendekati pemilu presiden (pilpres) yang tinggal hitungan hari, polisi semakin waspada. Polres Malang Kota bakal membentuk tim khusus (timsus) untuk mengantisipasi serangan fajar atau money politics sekaligus tindak perjudian yang rentan memanfaatkan mo

Adanya money politik dengan menggunakan program pemerintah untuk kepentingan kampanye para caleg, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu

Kurang dari sebulan kedepan, tepatnya 26 hari mendatang. Masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Malang bakal menggelar Pemilu (Pemilihan Umum) serentak pada 17 April. Guna menciptakan situasi yang kondusif, Polres Malang mengadakan Apel Gelar Pasukan

Sosialisasi pendidikan politik, Wali Kota Malang Sutiaji mengajak generasi milineal tolak praktik money politic. Karena money politic merupakan salah satu bentuk pencideraan proses demokrasi, dan juga merendahkan martabat bangsa.

Pernyataan Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, saat safari di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), menimbulkan komentar ratusan warganet serta disukai (like) entah dengan alasan apa oleh 3.181 warganet.

Pasangan calon (paslon) Cabup-Cawabub Kabupaten Malang nomor urut dua Dewanti-Masrifah bersama tim kuasa hukumnya berencana mengadukan dugaan politik anggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut satu, Rendra-Sanusi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Relawan pendukung pasangan calon (paslon) Dewanti-Masrifah menyatakan akan membawa dugaan kasus money politics yang dilakukan salah satu tim pemenangan paslon ke Kepolisian.

Panwaslu Kabupaten Malang menegaskan tidak melegalkan money politics hal itu terkait dengan dugaan kasus money politics yang sedang di proses dimana paslon Dewanti-Masrifah diduga telah menggratiskan warga Kabupaten Malang berlibur ke Jatim Park 2.

Money Politics atau politik uang merupakan sebuah hal yang sering terjadi di dalam Pemilu, beragam upaya hukum dan sosialisasi dilakukan untuk menekan hal itu, namun belum efektif dapat menghilangkan budaya tersebut.

Potensi terjadinya praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Malang dianggap kecil dapat terjadi karena antara masyarakat dan pasangan calon (paslon) dinilai sudah sama cerdasnya.

KH Sholahudin Wahid, salah satu kandidat calon Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, banyak menerima informasi jika banyak peserta Muktamar NU yang diiming-imingi duit oleh oknum panitia. Hal itu jelas akan merusak NU dan jika terjadi money poltics hanya dilakukan