Informasi kembali datang dari hasil pencarian buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

Keberadaan buronan KPK, Nurhadi hingga kini masih belum ditemukan.

Keberadaan buronan KPK Harun Masiku hingga kini masih menjadi pertanyaan.

Cukup lama tak terdengar, bagaimana update dua buronan KPK: Nurhadi dan Harun Masiku? Terkait kabar terbaru Nurhadi dan Harun Masiku, Indonesia Police Watch (IPW) embali buka suara.

M. Romahurmuziy alias Rommy, mantan Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terpidana kasus korupsi telah dinyatakan bebas secara resmi dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (29/4/2020) malam.

Proses penganggaran penanganan covid-19 yang diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak membuat DPRD Kota Malang dibuat 'santai' untuk menjalankan fungsinya. Khususnya dalam melakukan pengawasan anggaran sekaligus berbagai informasi terkait covid-19

Pengacara sekaligus politikus PDIP, Ruhut Sitompul baru saja membuat heboh di media sosial.

Akun resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis adanya kabar hoaks yang beredar di media sosial (medsos). Yakni terkait beredarnya gambar cuitan akun @KPK_RI dengan tulisan tak pantas dengan mengomentari DPR RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Rabu (26/2/2020).

Sudah satu bulan lebih keberadaan Harun Masiku belum jelas. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumsel 1 pada Pemilu 2019. 

Keberadaan buron KPK Harun Masuki kader PDI Perjuangan, dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan sampai saat ini belum terlacak.

Modus pemerasan dengan menyaru sebagai tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi. Lagi-lagi para perangkat pemerintah desa menjadi korban tindakan tak bertanggung jawab itu.

Ada fakta menarik dari hasil pendataan kasus kepala daerah koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendata, sebagian besar kepala daerah yang terjerat korupsi memiliki istri lebih dari satu. 

Dalam paparan proyek kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) di lima kecamatan di Kota Malang beberapa waktu lalu.

Dunia maya sedang ramai-ramainya membahas operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK jilid baru. Dimana, empat orang dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDI-Perjuangan periode 2019-2024 telah dikenakan status tersangka.

Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) menjadi tersangka kasus korupsi. Sejak 2014, tercatat ada 14 bupati/wali kota yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Tahun 2019 selesai sudah. Berbagai peristiwa sepanjang tahun itu cukup menguras perhatian masyarakat dan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Kasus PT Asuransi Jiwasraya meledak. Berbagai pernyataan dari para tokoh pun berhamburan, baik di media maupun dunia maya. Tak tanggung-tanggung, kasus Jiwasraya membuat kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Serta membuat dana nasabah tidak bisa dica

Ketua DPRD Kota Malang Made Rian Diana Kartika tak bosan-bosan ingatkan anggotanya agar selalu bekerja maksimal untuk masyarakat. Hal itu dilakukan agar kejadian 'Tsunami KPK' yang menerpa anggota dewan beberapa tahun silam tidak terjadi lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus gencar melakukan pemberantasan terhadap praktik-praktik korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tahun 2020 Kota Malang bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak daerah hingga 10x lipat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan.

Pendapatan pajak daerah Kota Malang dinilai masih terlalu sedikit. Karenanya, menyongsong hal tersebut pemerintah pusat sangat getol untuk memacu seluruh kepala daerah meningkatkan pendapatan warganya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan terus menekankan upaya optimalisasi pajak daerah.

Ustad Abdul Somad (UAS) kembali menjadi pembicaraan panas di media sosial (medsos) setelah dirinya memberikan tausiah atau ceramah di kantor KPK.

Proses appraisal atau penilaian gedung dan sewa Alun-Alun Mal ditarget segera rampung. Saat ini, Pemerintah Kota Malang pun sudah mengajukan surat permohonan untuk penilaian sewa dan gedung kepada Kantor.