Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawangsa, melalui akun pribadi Twitter-nya @KhofifahIP.

Optimisme tinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedang menggebu-gebu dengan berbagai kepastian yang telah dikantongi.

Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari masih harus bersabar menunggu.

DPRD Kabupaten Malang, mengapresiasi kerja cepat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. 

Dua megaproyek di Kabupaten Malang  tahun 2019, yaitu pembangunan tahap I Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari serta jalur lingkar selatan (JLS) tahap II, menanti keputusan pemerintah pusat.

Bersama semangat militan jajarannyamega proyek  yang diimpikan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dalam kepemimpinannya di periode kedua adalah terwujudnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Singosari.

Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari bak gula yang membuat banyak semut besar tertarik. Mereka bahkan siap untuk mengeluarkan modal besar untuk ikut serta melakukan investasi di wilayah bekas kerajaan besar di Nusantara itu.

Izin pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari telah dikantongi. Megaproyek yang akan mengubah wajah Kabupaten Malang serta sekitarnya tersebut siap diwujudkan setelah seluruh prasyarat telah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Malang yang mengganden

Menginjak tahun ke-empat, 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum ada kepastian atau persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN).

Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari terus berjalan. Walau terbilang memakan waktu panjang, perencanaan KEK satu-satunya di Jawa Timur (Jatim) itu kini tahapannya sampai pada finalisasi bahan untuk presentasi mengenai rencana pemb

Tidak bisa dibantah, dunia pariwisata sampai saat ini masih dikuasai oleh Bali dan Jakarta. Bali dengan eksotisme budaya dan alamnya serta ekonomi kreatif digitalnya. Pun dengan Jakarta yang disokong sebagai ibu kotanya Indonesia.

DPRD Kabupaten Malang memberikan kritikan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengenai minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari.

Kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengusulkan Singosari menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tinggal satu langkah lagi. Yaitu adanya persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi Ketua Dewan KEK RI.

Setelah cukup panjang, proses persetujuan Pemerintah Pusat atas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, menemukan titik terang.

Proses kepengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Singosari yang masih menjadi kendala hingga saat ini benar- benar menjadi prioritas dan perhatian Pemerintah Kabupaten Malang.

Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari masih terkendala izin lokasi tambahan. Selain itu, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) masih dalam penyelesaian.

Lima bulan lagi Kabupaten Malang bakal memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) di Singosari. Bulan Juni itu merupakan target yang dicanangkan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna untuk pengesahan KEK Singosari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wilayah Singosari Kabupaten Malang yang bakal dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan segera ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari Kabupaten Malang semakin nyata keberadaan dan kelanjutannya.