Setelah Kamis (2/7/2017) lalu mangkir alias tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, hari ini (9/11/2017) Ketua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono (JES) kemb

Kasus korupsi di Malang Raya sebenarnya cukup banyak. Karenanya, KPK tidak segan-segan menerjunkan tim ke Malang dan sejumlah daerah yang dinilai tingkat korupsinya akut.

Tidak hanya legislatif yang berusaha merahasiakan kasus rekaman buceng ini dari telinga publik, eksekutif pun tampaknya kompak sengaja menutup informasi ini dengan berbagai alasan.

Pimpinan DPRD Kota Malang tampaknya sengaja menutup-nutupi kasus ‘Rekaman Buceng’ yang menjadi fokus pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak sampai mencuat ke publik.

KPK rupanya tak mau main-main menangani kasus upeti dalam pembahasan perubahan APBD 2015 di Kota Malang. Sebab, kasus upeti ini sepertinya sudah menjadi tradisi di kota yang memiliki lima kecamatan tersebut.

Kasus upeti pada saat pembahasan APBD di Kota Malang sebenarnya bukan hal yang baru. Pada 2014 lalu, warga Malang dihenyakkan dengan berita di media massa mengenai upeti 1 persen untuk anggota DPRD Kota Malang ketika membahas APBD.

Di Malang Raya ini banyak kasus korupsi yang sedang diawasi KPK. Bahkan, beberapa di antaranya sudah diperiksa oleh lembaga antirasuah.