Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memperbaiki sistem perencanaan legislatif secara transparan melalui aplikasi e-Pokir (Pokok-pokok pikiran - elektronik) mendapat sambutan baik.

DPRD Kota Malang akan melakukan konsultasi ke pihak keuangan dan budgeting Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Rabu (20/11/2019) besok.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyebut Pemerintah Kota Malang saat ini masih merasa trauma atas insiden korupsi massal yang terjadi beberapa waktu silam.

Sederet proyek mercusuar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Malang.

Proyek Malang Creative Centre (MCC) masih menjadi perhatian publik hingga sekarang.

Polemik pasar tradisional atau pasar rakyat di Kota Malang masih terus bergulir. DPRD Kota Malang mencatat, selama beberapa tahun terakhir, aduan berkaitan dengan operasional pasar tradisional masih saja terus berdatangan.

Setelah sempat tertunda lantaran tersandung kasus hukum, pembangunan jembatan Kedungkandang dipastikan dimulai pada 2020 mendatang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersikukuh melaksanakan pembangunan Malang Creative Centre (MCC) pada 2020 mendatang. Padahal, urgensi proyek dengan anggaran Rp 125 miliar itu masih dipertanyakan.  

DPRD Kota Malang kritisi Pemerintah Kota Malang yang tak berikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam penyusunan APBD. Padahal, RKA menjadi salah satu dokumen penting yang semestinya diketahui publik.

Detail Engineering Design (DED) dan analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdalalin) pembangunan Malang Creative Centre (MCC) terus dipertanyakan. 

DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Cagar Budaya. Sebab, saat ini semakin banyak bangunan bernilai cagar budaya yang mulai berupa wujud.

Konsep sinergitas Pentahelix (akademisi, bussines, community, government, media) yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini rupanya bakal diikuti oleh DPRD Kota Malang.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 Kota Malang dikebut. Lantaran,

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengaku prihatin atas semakin maraknya tempat hiburan malam di Kota Pendidikan ini.  

Aksi tanda tangan petisi lawan kericuhan dan anarkisme pada puluhan spanduk di Bundaran Tugu atau Alun-Alun Tugu Kota Malang sejak Sabtu lalu (5/10) hingga hari ini (Senin, 7/10) turut diapresiasi oleh DPRD Kota Malang.

Puluhan spanduk melingkari kawasan Bundaran Tugu atau Alun-Alun Tugu Kota Malang sebagai bentuk dukungan demokrasi.

Pasar online rupanya cukup berdampak pada aktivitas sejumlah mal di Kota Malang. Beberapa yang menjadi sorotan, mulai Mal Ramayana, mal di Dieng, dan yang masih kategori baru yakni Mal Dinoyo.

Pemkot Malang dalam posisi dilema. Kondisi itu terkait adanya aturan baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer yang bakal dihapus mulai tahun depan.

Media sosial utamanya twitter digegerkan dengan munculnya beberapa nama yang menjadi korban dalam aksi damai yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (24/9/2019) kemarin.

Sejumlah agenda DPRD Kota Malang terganggu karena kericuhan demo mahasiswa. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika saat usai menerima perwakilan pendemo, Selasa (24/9/2019).

Dua jam sebelum pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Malang gedung legislatif yang ada di kawasan Jl Tugu Malang dikepung ribuan massa.

Pimpinan DPRD Kota Malang akan resmi dilantik Senin (23/9/2019) besok. Pelantikan dilakukan di gedung DPRD Kota Malang pukul 12.00 WIB. Pimpinan yang dilantik adalah ketua DPRD Kota Malang dan tiga wakil ketua DPRD Kota Malang.