Jadi rahasia umum, bahwa untuk menjadi bupati membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang tentunya harus dirogoh dari kocek para calon sendiri.

Kabar disetujuinya kenaikan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan mendapat tentangan dari banyak pihak. Bahkan DPR RI secara tegas menyatakan penolakan kenaikan iuran itu khususnya untuk segmen peserta mandiri kelas III.

DPR RI mulai menunjukkan taringnya kepada para Menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Baik kepada Menteri Agama yang ramai mewacanakan penertiban cadar dan celana cingkrang di tubuh PNS.

Belum habis ramainya anggaran lem aibon dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Beberapa waktu lalu, masyarakat dibuat terheran-heran dengan lolosnya para generasi milenial menjadi anggota DPR RI 2019-2024. Masyarakatpun dibuat semakin melonggo, saat para anggota DPR dengan usia terbilang muda itu melaporkan harta kekayaannya.

14 artis mewarnai 575 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024. Sudah menjadi syarat wajib bagi anggota dewan yang

Banyak warganet yang mungkin jenuh dengan isi media sosial saat ini. 

Polemik berkepanjangan terkait revisi UU KPK, sampai saat ini masih terus diperbincangkan dalam masyarakat. 

575 Anggota DPR RI periode 2019-2024 sah dilantik pada di Gedung Kura-kura Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Setelah sebelumnya dikabarkan tak lolos ke kursi DPR di Senayan, kini istri musikus Ahmad Dhani, Mulan Jameela, ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode lima tahun ke depan. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan surat keputusan bernomor 1341/PL.01.9

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan, transaksi marak terjadi di dunia olahraga Indonesia. Kebobrokan itu bahkan ia sebut sering merugikan atlet berprestasi yang ada di daerah-daerah.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali memberikan kritik tajamnya dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi yang telah terjadi sejak Januari-September 2019 ini.

Komisi III DPR RI telah memilih lima orang untuk menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Kamis (12/9/2019).

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tengah menjadi sorotan publik.

Pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002 masih menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Berbagai pihak juga turut meramaikan tagar #SaveKPK di Twitter.

Rencana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang sempat membuat heboh seluruh kalangan bulan lalu reda diganti topik lainnya. Pun, adanya berbagai permintaan terkait perpindahan ibu kota seharusnya dan lebih baik di P

Revisi UU KPK yang tengah diajukan oleh DPR RI salah satunya membahas tentang pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK. Namun, rencana tersebut dianggap bakal melemahkan sistem kinerja KPK dan beresiko.

Rancangan revisi UU KPK yang diajukan DPR RI amat disesalkan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) direncanakan akan diketok pada 24 September 2019 ini. Pasalnya, isi RKUHP disebut oleh kalangan DPR sudah hampir tuntas dan siap untuk disahkan.

Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan perolehan suara partai politik (parpol) pemilu legislatif (pileg) tahun 2019.

DPR RI kembali mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani agar kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid kedua. 

Anggota Komisi XI DPR-RI M. Misbakun menilai keberhasilan kebijakan tax amnesty medio 2016 hingga awal 2017 lalu tidak terlepas dari peran konsultan pajak. Terutama dalam melakukan sosialisasi.

Cuitan terkait lulusan baru dari Universitas Indonesia (UI) yang dikesankan arogan terkait tawaran gaji sebesar Rp 8 juta dari salah satu perusahaan yang mewawancarainya, masih ramai jadi bahan perbincangan berbagai kalangan.

Elektabilitas dan popularitas Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad atau Gus Ali, sedang tinggi-tingginya. Jejak rekamnya mengomandani PKB telah memecahkan rekor di Kabupaten Malang. 

Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI, hari ini (13/5/2019) mendatangi Kantor Kementrian Agama Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, Panja Komisi VIII DPR RI, berniat menjaring aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidi