Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial sudah dicairkan untuk warga Kota Malang sejak Rabu (6/5/2020) kemarin. Dalam tahap awal itu, petugas pun menemukan adanya penerima bantuan yang tak semestinya terdata.

Meski ditengah pandemi covid-19, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, masih berupaya agar pendapatan pajak daerah tetap bisa terpenuhi. Terbukti hingga saat ini, pajak daerah sudah memperoleh penghasilan hingga puluhan miliar.

Penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Malang kepada warga terdampak covid-19 banyak menuai protes. DPRD Kota Malang pun menyarankan agar pemerintah lebih teliti dan segera melakukan evaluasi atas proses penyaluran bantuan yang dilakuka

Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Malang belum bisa disalurkan dalam waktu dekat. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih mematangkan data para penerima bantuan agar tak salah sasaran.

Layanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang kembali dikeluhkan. Kali ini, masyarakat mengeluh lantaran layanan online tak jauh berbeda dengan layanan tatap muka yang biasanya dilaksanakan di kantor kelurahan maupun

KOTA BATU - Upaya preventif  dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu di tengah-tengah pandemik virus corona (Covid 19). 

Melalui aplikasi Si Paduka yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, 'generasi rebahan' dibuat bahagia. 

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil (Admindukcapil) di Kabupaten Malang mulai memaksimalkan sistem online untuk mencegah kerumunan warga dan meminimalkan potensi penyebaran virus Corona.

Petugas Dispenduk Capil mengubah kebijakan karena terjadi antrean yang panjang. 

Persoalan administrasi dan kependudukan (Adminduk) kerap tak bisa ditunda. Pentingnya Adminduk itu pula yang membuat warga rela antre dalam pengurusannya selama ini.

Terhitung sejak hari ini, Rabu (18/3/2020), Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang memberi pembatasan bagi masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan. Hal itu tertera dalam pengu

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah sebaran virus corona. Dari meliburkan sekolahan, pengetatan akses masuk di berbagai bandara, pelabuhan dan tempat umum.

Merebaknya isu Corona di masyarakat bahkan di kalangan menteri, membuat Dispendukcapil Kota Batu punya cara mengantisipasi wabah ini. Salah satunya menggalakkan gebrakan cuci tangan.

Wali Kota Malang Sutiaji menyebut, setidaknya ada 122 pengaduan yang masuk melalui aplikasi Sambat Online hingga Februari 2020. Dari banyaknya aduan, Dinas Perhubungan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mendominasi.

Pengurusan dokumen administrasi kependudukan memang kerap memicu polemik. Lantaran, hal itu bisa jadi terkendala proses.Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, yang pagi tadi (Jumat, 13/3)

Pelayanan administrasi dan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang kembali dikeluhkan. Salah satu warga sambat, lantaran sudah beberapa minggu mengurus dokumen namun tak kunjung terselesaikan.

KOTA BATU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu berupaya keras melakukan transformasi pada 2020 ini. 

Blanko e-KTP telah dikirimkan ke masing-masing daerah, tanpa kecuali Kota Malang. Masyarakat yang kini masih memegang surat keterangan (Suket), dapat segera menukarnya dengan e-KTP.

Dalam program Bargaining on Mall (BoM) yang digelar Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang,

Digitalisasi dan penambahan fasilitas kependudukan terus diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabar gembira bagi masyarakat pemegang surat keterangan (suket) KTP elektronik (KTP-el)  di Kabupaten Malang akhirnya menghampiri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang.

Digitalisasi dan penambahan fasilitas kependudukan terus diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu.

Dengan luas wilayah 202,30 kilometer persegi, kawasan perkotaan di Kota Batu memiliki banyak gang-gang kecil yang menjadi akses permukiman warga.

Persoalan ketersediaan blangko e-KTP masih terjadi di berbagai daerah. Seperti di Kabupaten Malang, di awal tahun ini hanya tersisa sekitar 3 ribu keping blanko.

DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi I yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Kecamatan Bululawang terkait pengawasan dan monitoring pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) menemukan sesuatu yang membuat mereka kecewa.