Pembahasan peraturan daerah (Perda) untuk tahun 2020 di Kabupaten Malang antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan DPRD berjalan lancar.

Ratusan tamu undangan nampak memadati ruang rapat Paripurna, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, yang berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Jumat (29/11/2019) siang.

Gairah memajukan perekonomian masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UKM) terlihat menggeliat di Kabupaten Malang. Walau tentunya belum sesuai ekspektasi  masyarakat banyak, greget Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini patut diapresiasi. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyambut baik keinginan para pemain Arema FC yang berharap adanya lapangan khusus latihan.

Postur keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tahun 2020 yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja  daerah (RAPBD) dinilai kurang bagus oleh DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tegas terkait status Kepanjen. Terutama arah pembangunan yang akan ditetapkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Fungsi DPRD sebagai pengawas bagi eksekutif, mungkin sudah diketahui umum. 

Fungsi DPRD sebagai pengawas bagi eksekutif, mungkin sudah diketahui umum. 

Blak-blakan, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto sebut proses alih fungsi lahan sawah sangat rawan permainan. Hal itu ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan audiens saat menjadi pembicara dalam diskusi.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto  memberikan kritiknya atas roda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terkait perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Malang yang kembali meraih predikat ketiga sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia, beberapa pekan lalu, tak bisa bernapas lega. Pasalnya, DPRD Kabupaten Malang.

Sosok Sudarman menarik perhatian publik setelah namanya diajukan menjadi calon wakil bupati (cawabup) Malang. Terlebih lagi, hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait Sudarman, baik itu dari partai pengusung yang memiliki hak mengajukan nama.

Nama calon wakil bupati (wabup) Malang yang akan jadi tandem Bupati Sanusi sampai Februari 2021 mendatang telah masuk di meja pimpinan DPRD Kabupaten Malang.

Kebijakan dana ekstra atau dana aspirasi kepala desa (Askades) yang disampaikan Bupati Malang Sanusi kepada masyarakat terbukti merupakan program lama di kedinasan terkait. 

Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, secara tegas menampik dugaan terkait krisis kader di partainya. Isu krisis kader di PDI-Perjuangan Kabupaten Malang mencuat setelah pendaftaran bakal calon kepala daerah (Cakada).

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto berharap banyak dalam sepekan ke depan seluruh kelengkapan dewan sudah terbentuk. 

Partai politik bersimbol banteng bermoncong putih kembali kuasai kursi parlemen di Kabupaten Malang.

Tidak bisa dipungkiri, Pemilu 2019 yang begitu hiruk pikuk sepanjang 7-8 bulan, berjalan dengan aman, damai dan lancar. Keberhasilan tersebut, tentunya patut diapresiasi.

Pertumbuhan kawasan terbangun di Kabupaten Malang tidak bisa dipungkiri terbilang pesat.

Singosari Kawasan Pembangunan Tercepat Pembangunan yang terus berderap di era Presiden Joko Widodo di berbagai daerah, berdampak pada perubahan tata ruang dan wilayah di daerah.

Persoalan pengelolaan air sumber Wendit Pakis, yang berujung pada konflik berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang

Puluhan warga Desa Sananrejo Kecamatan Turen nampak memadati halaman Balai Desa Sananrejo, Senin (29/10/2018). Dengan raut wajah geram, mereka nampak menggebu-gebu saat menyampaikan aspirasinya terkait pembongkaran tower yang ada di tengah tempat tinggal

Hampir tujuh bulan berlalu, persoalan keberadaan tower operator seluler yang berada di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, yang diprotes dan pernah disegel warga. Kini masuk ke meja DPRD Kabupaten Malang.

Tiga hari sudah aksi mogok ngajar ratusan guru tidak tetap (GTT) di beberapa wilayah Kabupaten Malang berlangsung.

DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi I secara lugas menyampaikan berbagai keprihatinan yang menimpa nasib para guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) serta pegawai tidak tetap (PTT).