Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Sekretaris Daerah (sekda) Didik Budi Muljono menyatakan kesiapannya menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Apabila telah diputuskan oleh Menteri Kesehatan RI, untuk wilayah Malang Raya.

Pilihan politis tak bisa lepas dari penentuan pengganti Sekda Didik Budi Muljono yang bakal berakhir pada 31 Mei 2020. Hal itu bukan saja dikarenakan kepala daerah adalah hasil dari pilihan politik, tapi juga berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang aka

Di tengah masyarakat mencuat empat pejabat tinggi Kabupaten Malang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggantikan Didik Budi Muljono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Atmosfer perebutan kursi bupati dan wakil bupati di Malang sudah tak sepanas dulu lagi. Itu seiring dengan keputusan KPU RI yang memutuskan untuk menunda pilkada. Namun, bukan berarti suasana politik pemerintahan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang

Di tengah riuhnya persoalan covid-19, Kabupaten Malang di tahun 2020 ini juga menyimpan riak. Khususnya terkait jalannya roda pemerintahan dengan cukup banyaknya pejabat tinggi di Kabupaten Malang yang memasuki masa pensiun.

Sebaran virus Corona telah melahirkan kebijakan baru di tataran pemerintahan. Yakni dengan memperbolehkan ASN untuk bekerja di rumah, tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Anggota keluarga dari pasien positif corona yang tinggal di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat ini berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan). Langkah tersebut diambil pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penularan dari pasien positif corona

Masih ingat  ramainya kasus hadiah lomba batik yang molor hampir satu tahun lebih di Kabupaten Malang?

Rutinitas tahunan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) terkait audit pemerintah daerah mulai digelar.

Aturan berbusana bagi aparat sipil negara (ASN) dalam menjalankan tupoksinya disandarkan pada peraturan yang ada. Seperti di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingku

Duet program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, sebentar lagi bisa dirasakan masyarakat.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau Sirup, sebuah aplikasi bagi pemerintah untuk mempublikasikan seluruh anggaran belanja kepada publik, akhirnya diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Tak ingin terus dirundung ketakutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengingatkan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serapan anggaran 2019.

Masih tingginya produksi dan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Didik Budi Muljono pun angkat bicara.

Gairah memajukan perekonomian masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UKM) terlihat menggeliat di Kabupaten Malang. Walau tentunya belum sesuai ekspektasi  masyarakat banyak, greget Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini patut diapresiasi. 

Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Malang terus berupaya membuka pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di wilayah tersebut.

Tidak seperti hari biasanya, ratusan stan memadati halaman luar Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Rabu (27/11/2019) pagi. Para peserta yang berada di stan ini terlihat begitu antusias saat memasarkan produk mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono memberikan apresiasinya atas raihan positif Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah mengesahkan besaran upah minimun kabupaten/kota (UMK) untuk tahun 2020.

Sejumlah 378 kepala desa (Kades) se-Kabupaten Malang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan di Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Malang.

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) Kabupaten Malang tahun 2019 sebesar Rp 65,07 miliar. Angka ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang sebesar Rp 73,46 miliar. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono meminta kepada seluruh perangkat desa untuk ikut serta mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayahnya masing-masing. 

Keseriusan pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang terkait rencana pembangunan jalan tol Pakis sampai Kepanjen, kembali disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono.

Kartu Pra-Kerja yang menjadi salah satu janji politik Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2019 lalu, tampaknya bakal siap direalisasikan dalam hitungan bulan.