Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (Bantuan Subsidi Upah/BSU) yang telah disalurkan kepada pekerja/buruh sebanyak 12.166.471 atau setara dengan 98,09 persen. Sementara, pekerja yang belum mendapatkan (BSU) berjumlah sekitar 150 ribuan.</p><p> ...
BPJS Ketenagakerjaan rupanya memiliki program baru yang juga sudah terbit di UU Cipta Kerja. Program baru itu ialah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). </p><p>Program ini diklaim dapat melindungi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). JK ...
Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang tampaknya mengalami perubahan. Setelah sebelumnya direncanakan untuk dipusatkan di Alun-Alun Mal, MPP saat ini kembali dikaji untuk dipusatkan di Malang Creative Center (MCC).</p><p>Sekretaris ...
Pemerintah kembali memberikan keringanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam membayar iuran. Keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. </p><p>Selama periode itu, peserta penerima upah ( ...
Pemerintah kembali memberikan keringanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Keringanan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020.</p><p>Lebih lanjut ...
Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan mencoret 1,6 juta data calon penerima subsidi gaji Rp 600 ribu per bulan. </p><p>Hal itu dikarenakan calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) tidak sesuai dengan kriteria yan ...
Sebanyak 1.058 pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta di Kota Batu terancam batal menerima kucuran bantuan dana dari pemerintah. Hal itu dikarenakan nomor rekening yang diajukan sudah tidak aktif. Padahal, pemerintah akan mengucurkan dana seb ...
Kekecewaan rupanya akan dirasakan oleh beberapa pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan mengungkap data bahwa ada 1,6 juta nomor rekening yang ditolak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu per bulan ...
Belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan covid-19 di Kota Malang sudah terserap 50 persen dari total anggaran Rp 60 miliar. Sehingga, usulan untuk memberi bantuan bagi pekerja yang tak mendapat bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat masih ...
Banyaknya tenaga kerja yang tak mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) membuat para pengusaha hingga satuan buruh melayangkan protes. Pasalnya, BSU hanya diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.</p><p>Sedangkan di ...
Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 Juta nampaknya berpengaruh besar pada jumlah kepesertaan baru pada BPJS-Ketenagakerjaan. Karena dalam waktu empat hari saja, BPJS-Ketenagajerjaan Malang mencatat ada 8. ...
Pemerintah Pusat mulai menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 Juta mulai hari ini, Kamis (27/8/2020). </p><p>Namun sayangnya, bantuan itu dinilai para pengusaha belum menyentuh seluruh elemen pekerja.< ...
Bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta akan ditransfer langsung mulai hari ini, Kamis (27/8/2020). </p><p>Namun, ada beberapa orang yang mungkin merasa masuk dalam kriteria tersebut tapi belum menerima transferan. & ...
Bantuan subsidi gaji bagi pekerja non-PNS dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bergaji di bawah Rp 5 juta diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini (Kamis, 27/8/2020). </p><p>Penerima bantuan merupakan yang telah terdaftar sebagai anggota ...
Pemerintah akan segera memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan non-PNS yang bergaji di bawah Rp 5 juta. BLT tersebut rencananya akan di mulai sejak September 2020 mendatang. Sedangkan, BLT yang diberikan kepada setiap karyawa ...
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja) akan memangkas iuran Program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) sebesar 90 persen selama 3 (tiga) bulan. Namun kabar baik ini masih tahapan
BPJS Ketenagakerjaan tak seramai topik di sektor kesehatan. Yakni BPJS Kesehatan yang panas dibicarakan berbagai kalangan sejak beberapa bulan lalu sampai kini.
Dinilai potensial, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bakal dibidik BPJS Ketenagakerjaan. Itu karena, selain jumlah pekerja UMKM di Kota Malang tercatat mendominasi, selama ini sektor UMKM juga masih jarang tersentuh. Jumlah kepesertaannya pun ter
Badan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS-TK) tidak hanya melindungi pekerja di dalam negeri saja. Ternyata, BPJS-TK juga melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ada aturan baru bagi perusahaan yang ingin mengikuti proyek lelang Pemkot Batu. Yakni setiap perusahaan wajib menyertakan berkas kepesertaan karyawannya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Sejak bulan Februari hingga Juni 2018 31 perusahaan atau badan usaha di Kota Batu telah mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ini berarti, ada peningakatan dari sebelumnya.
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mengimbau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak hanya menyasar sektor usaha formal. BPJS Ketenagakerjaan juga diminta masuk ke sektor usaha informal untuk perlindungan tenaga kerja.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagaakerjaan Kota Malang, pada 2017 ini akan menyasar sejumlah tukang parkir di Kota Malang yang jumlahnya cukup banyak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Jangkauan BPJS ketenagakerjaan semakin luas saja. Selain menyasar para karyawan perusahaan sampai tingkat bawah seperti pemulung, kali ini BPJS ketenagakerjaan akan mengandeng sektor pendidikan seperti perguruan tinggi swasta di Kota Malang.
Inovasi terus digeber BPJS Ketenagakerjaan. Dengan misi terus meningkatkan pelayanan dalam segala aspek agar pemegang kartunya terjamin, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Malang Raya memperluas manfaat dan fungsi kartu kepesertaan tersebut.
End of content
No more pages to load
