Mewabahnya Covid-19 di Kabupaten Malang, sudah menelan sekian orang korban jiwa. Bahkan, menurut Bupati Malang, HM Sanusi, prosentase kematian akibat Covid-19 di wilayah kepemimpinannya, paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kabupaten Malang berdampak signifikan pada minimnya pemasukan bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebab, semenjak adanya pandemi covid-19, pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Malang kesusahan untuk

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD (Pendapaan Asli Daerah). Salah satunya dengan cara menggenjot sektor pendapatan retribusi daerah.

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mengenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun adanya pandemi covid-19, membuat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dikepalai oleh Dr Purnadi ini, harus memutar

Menanggapi permintaan anggota dewan terkait peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) saat pandemi Covid-19. Membuat Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, dituntut untuk memeras otak agar atensi anggota legislatif tersebut dapat terealisasi.

Tidak bisa dipungkiri, sejak mewabahnya covid-19 di Kabupaten Malang, banyak sektor perekonomian yang menjadi lesu. Dampaknya, banyak sektor pajak yang terimbas dengan adanya penurunan sektor ekonomi tersebut. Namun, sektor pajak penerangan jalan atau PP

Pandemi covid-19 berdampak pada tingginya sektor pendapatan retribusi pemakaman. Bahkan jumlah peningkatan pendapatan retribusi pemakaman meningkat nyaris 10 kali lipat, jika dibandingkan dengan sebelum masifnya wabah Covid-19 di Kabupaten Malang.

Pagi tadi (Senin 11/5/2020) jajaran staf dan petinggi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang mendadak menggelar rapat. Agenda yang berlangsung di ruang Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi tersebut terpantau berjalan sangat serius.

Meski ditengah pandemi covid-19, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, masih berupaya agar pendapatan pajak daerah tetap bisa terpenuhi. Terbukti hingga saat ini, pajak daerah sudah memperoleh penghasilan hingga puluhan miliar.

Sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Menjadi kategori pajak dengan target tertinggi yang dikelola oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang saat ini.

Memasuki tiga bulan pertama tahun 2020, beberapa sektor pajak yang dikelola Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang berjalan sesuai target.

Pandemi covid-19 memang berdampak pada berbagai sektor perekonomian. Tanpa terkecuali bisnis kuliner di Kabupaten Malang.

Pajak Minerba (Mineral Bukan Logam dan Batuan) di Kabupaten Malang, selalu menjadi sektor pendapatan pajak dengan capaian surplus tertinggi jika dibandingkan dengan kategori pajak lainnya yang dikelola oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Mal

Di tengah mewabahnya virus covid-19, penghasilan pajak air bawah tanah yang dikelola Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, tetap menunjukkan progres yang signifikan.

Hanya dalam kurun waktu 17 hari, pajak penghasilan hotel yang dikelola Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, mampu memperoleh penghasilan lebih dari Rp 73,6 juta.

Pandemi Covid-19 tak hanya membuat pemerintah pusat putar otak. Terkait keuangan negara, baik pemasukan maupun belanja di tengah berbagai kebijakan stimulus yang dilahirkan. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Purnadi menyampaikan, Kementerian Keuangan sejauh ini belum menginstruksikan Kabupaten Malang menerapkan kebijakan nol rupiah untuk tarif pajak hotel dan restoran.

Target Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Malang tahun 2020 mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 65 miliar sepanjang 2019, kini naik menjadi Rp 70 miliar sepanjang 2020. 

Demam TikTok benar-benar melanda semua elemen masyarakat. Bukan hanya anak muda, para pejabat dari pusat hingga daerah nampaknya tak mau ketinggalan untuk ikut serta berjoget ria dengan musik singkat.

Meningkatnya target pajak reklame sepertinya tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang. Terbukti, meski belum tutup buku, namun pajak reklame di tahun 2019 ini dipastikan sudah mendulang surplus.

Pajak hiburan di tahun 2019 ini, dipastikan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) mencapai lebih dari Rp 8 miliar. 

Potensi kekayaan alam di Kabupaten Malang, terbilang masih cukup tinggi. Terutama di sektor air bawah tanah. 

Meski potensi Minerba (Mineral Bukan Logam dan Batuan) di Kabupaten Malang terbilang cukup terbatas.

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang kembali menunjukkan hasil kinerja positif. Meski tutup buku tahun 2019 masih menyisakan waktu kurang dari 2 minggu, namun beberapa sektor pajak daerah yang dikelola OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang

Pajak daerah sektor penerangan jalan menjadi kategori pajak dengan pendapatan tertinggi di Kabupaten Malang.