Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang didominasi dari penghasilan pajak. 

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, terus mencari celah guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Salah satunya dengan cara menggenjot sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tinggal tiga hari lagi. Tapi, progres PBB-P2 dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang masih terbilang jauh dari ekspektasi.

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan mengenjot sektor pendapatan pajak daerah.

Setelah sempat menjadi primadona saat dikelola Bapenda Kabupaten Malang kini pendapatan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan, mengalami penurunan pendapatan jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Selama ini, pendapatan pajak daerah memang menjadi penyokong utama sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya, Bapenda Kabupaten Malang bakal mendongkrak beberapa kategori pajak yang dikelolanya.

Sektor pariwisata yang semakin berkembang pesat di Kabupaten Malang, nyatanya juga berdampak positif terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), terutama di sektor perpajakan.

Pajak restoran digadang-gadang menjadi salah satu kategori pajak daerah yang bakal mengalami surplus di tahun 2019. Sebab, di semester pertama target dari pajak restoran sudah terpenuhi 75 persen.

Baru memasuki semester pertama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang langsung tancap gas. Salah satunya dengan mengoptimalkan sektor (PAD), dengan cara menggenjot pendapatan pajak .

Kerja keras Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, akhirnya membuahkan hasil. Terhitung hingga 10 hari pertama di bulan Juli, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Dr Purnadi ini.

Tren kenaikan sektor pajak setiap tahunnya tentu tidak lepas dari peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang. Juga semakin meningkatnya kesadaran pajak di dalam masyarakat yang terus tumbuh saat ini.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBB-P2). 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mungkin bagi sebagian besar masyarakat perdesaan terbilang familiar. Sebagai siklus kewajiban masyarakat membayar pajak setiap tahunnya, PBB khususnya di perdesaan, terbilang sederhana dalam proses pembayarannya.

Tidak bisa dipungkiri, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang terbesar dalam pajak masih disumbang oleh pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Fluktuatifnya pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Malang, walau masih dalam trek tepat disebabkan beberapa faktor. Misalnya, terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, persampahan dan kebersihan sampai pada beberapa item lainnya.

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang mulai melirik potensi pendapatan pajak hiburan saat memasuki lebaran.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan menggenjot sektor pendapatan pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, terus berupaya guna meningkatkan sektor pendapatan pajak daerah. Dari sepuluh sektor pajak yang dikelola saat ini, nyaris semuanya mengalami surplus.

Sekitar tiga minggu ke depan, umat Islam bakal merayakan hari kemenangan. Iya, apalagi kalau bukan hari raya idul fitri. Momen lebaran yang identik dengan libur panjang, biasanya dijadikan sebagai ajang untuk liburan bersama keluarga dan sanak saudara.

Memasuki bulan ramadan, memang menjadi berkah tersendiri bagi sebagian pengusaha. Terutama yang bergerak di bidang kuliner. Potensi ini yang bakal dilirik oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, guna meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang untuk menggenjot sektor pendapatan pajak daerah mulai menunjukkan hasil signifikan. Hanya dalam waktu empat bulan, OPD (organisasi perangkat daerah) yang dikepalai Dr Purnadi itu sud

Bapenda ( Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, terus berupaya guna meningkatkan perolehan pendapatan. 

Performa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terbilang positif setiap tahun anggaran. Baik dari hasil kinerja pengumpulan pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Sejumlah instansi berlomba mewujudkan Kabupaten Malang menuju predikat kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda berupaya keras merealisasi harapan tersebut, salah satunya dengan cara m