Progres Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2021 tengah dalam pembahasan legislatif.</p><p>Semua fraksi &nbsp;DPRD Kota Malang pada dasarnya menyepakati isi dalam ranperda ters ...

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2021 sudah dibahas. Kali ini, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang adalah sebesar Rp 1,8 triliun. Sementara untuk proyeksi belanjanya mencapai Rp 1,9 triliun.</p><p>Wali Kot ...

Pengajuan penganggaran kembali Malang Creative Center (MCC) pada APBD 2021 nampaknya masih belum terlalu mulus. Pasalnya, DPRD Kota Malang memberikan syarat kepada Pemerintah Kota Malang berupa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020.</p><p>K ...

Tren gowes yang kini juga melanda di Kota Malang tampaknya diseriusi. Karena itu, akan ada penambahan jalur &nbsp;khusus pengguna sepeda.</p><p>Memang kini pengguna sepeda atau penggowes seakam melonjak naik sejak pemerintah menerapkan new normal atau ...

Pencairan Dana Operasional Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bosda Madin Kota Malang telah tuntas sebanyak Rp2.493.933.000. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa timur dan APBD Kota Malang."In ...

Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mewujudkan kawasan Kayu Tangan sebagai wisata heritage atau sejarah semakin matang. Pembangunan yang ditaksir mencapai dana Rp 34 miliar itu bakal dikerjakan mulai April 2020 mendatang.

Sederet proyek mercusuar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Malang.

Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2019 resmi disahkan. Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada yang mengalami pergeseran.

Buka pembinaan manasik haji, Wali Kota Malang Sutiaji minta Kementerian Agama (Kemenag) data kebutuhan calon jamaah haji. 

Empat pasar tradisional di Kota Malang bakal segera direvitalisasi tahun ini. 

Alokasi dana kelurahan yang mulai disuntikkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai tahun anggaran 2019 ini diharapkan menjadi stimulan untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat kucuran dana Rp 1,32 triliun dari pemerintah pusat pada 2019 mendatang. Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, pihaknya bakal melakukan percepatan penyerapan anggaran sejak awal Januari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengucurkan Dana Kelurahan pada 2019 mendatang. Dana tersebut rencananya terdistribusi dalam pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR RI senilai Rp 3 triliun. Akan tetapi, besaran

Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi rancangan anggaran dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Pasalnya, jumlah yang akan dibelanjakan masih jomplang yang lebih memprioritaskan gaji pegawai. MCW menilai, APBD Kota Malang be

Capaian impresif dibukukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang pada triwulan pertama tahun 2018. Hingga Maret, terdata lembaga eks dinas pendapatan daerah (dispenda) itu berhasil membukukan pajak senilai Rp 102 miliar lebih.

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang pada triwulan pertama 2018 ini bisa dibilang masih relatif rendah. Pasalnya, hingga pertengahan Maret lalu angka serapannya masih kurang dari 10 persen.

Bungkamnya para saksi usai pemeriksaan terkait dugaan rasuah di Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menimbulkan pertanyaan di benak publik. Terutama tentang adanya kemungkinan keterlibatan oknum selain tiga tersangka yang telah ditetapk

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kian meneguhkan komitmen dalam mempertahankan Zona Integritas Anti Korupsi. Terlebih tentunya banyak tantangan sekaligus godaan rasuah di lembaga 'penghasil uang' untuk menunjang APBD Kota Malang itu.

Progres positif ditunjukkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang di pertengahan triwulan ketiga tahun 2017.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban menganggap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2016 lalu tidak tepat. Sebab menyisakan Silpa sebesar Rp 300 Miliar.

Sorotan terhadap gerak pembangunan Kota Malang datang dari Komisi B DPRD Kota Malang. Dalam kegiatan forum diskusi bertema 'Mengkaji Arah APBD Kota Malang Anggaran Tahun 2017" yang digelar di Kafe Kopilogi Jalan Ijen, Kamis (19/1), anggota Komisi B DPRD

Sebagai agenda tahunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) 2016 di wilayah Tlogomas pada Minggu Siang (24/1/2016) membahas beberapa isu penting. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewirausahaan, hingga sarana dan prasa