APBD Kota Malang TA 2020 baru saja mendapat evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu poin yang dievaluasi adalah terkait dengan penggunaan anggaran di bidang sosial, khususnya bantuan sosial.

Sederet proyek mercusuar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Malang.

Kondisi Jembatan Muharto yang mengalami kerusakan cukup parah ditargetkan segera dibenahi pada awal 2020 mendatang.

Kondisi Jembatan Muharto semakin memprihatinkan. Selain kekuatan jembatan terus mengalami penurunan, kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di kawasan tersebut.

Anggaran makanan minuman (mamin) dalam APBD Kota Malang tahun 2020 mencapai Rp 25 miliar.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2020 telah disetujui.

Rencana pembangunan sirkuit sepatu roda nampaknya harus tertunda. 

Empat partai pemenang Pemilu Kota Malang telah memutuskan nama yang menjadi perwakilan sebagai unsur pimpinan. 

Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2019 resmi disahkan. Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada yang mengalami pergeseran.

Buka pembinaan manasik haji, Wali Kota Malang Sutiaji minta Kementerian Agama (Kemenag) data kebutuhan calon jamaah haji. 

Empat pasar tradisional di Kota Malang bakal segera direvitalisasi tahun ini. 

Alokasi dana kelurahan yang mulai disuntikkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai tahun anggaran 2019 ini diharapkan menjadi stimulan untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

 Wali Kota Malang Sutiaji turut menandatangani komitmen bersama serta Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Grahadi, Surabaya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat kucuran dana Rp 1,32 triliun dari pemerintah pusat pada 2019 mendatang. Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, pihaknya bakal melakukan percepatan penyerapan anggaran sejak awal Januari.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang semakin terbuka menerima usulan dari warga terkait program-program pembangunan yang bakal dikerjakan. Pada 2019 mendatang, total ada 1.431 kegiatan dengan anggaran Rp 106,5 miliar yang diakomodasi dari usulan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengucurkan Dana Kelurahan pada 2019 mendatang. Dana tersebut rencananya terdistribusi dalam pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR RI senilai Rp 3 triliun. Akan tetapi, besaran

Penganggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di awal tahun selalu mengalami defisit. Seperti yang tertuang dalam rancangan APBD 2019 mendatang. Pemkot mengandalkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) untuk menutup kekurangan dana yang n

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari sederet fakta baru terkait kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang.

Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi rancangan anggaran dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Pasalnya, jumlah yang akan dibelanjakan masih jomplang yang lebih memprioritaskan gaji pegawai. MCW menilai, APBD Kota Malang be

Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) RI terus menggeber pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015. Hari ini (25/4/2018) empat tersangka a

Capaian impresif dibukukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang pada triwulan pertama tahun 2018. Hingga Maret, terdata lembaga eks dinas pendapatan daerah (dispenda) itu berhasil membukukan pajak senilai Rp 102 miliar lebih.

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang pada triwulan pertama 2018 ini bisa dibilang masih relatif rendah. Pasalnya, hingga pertengahan Maret lalu angka serapannya masih kurang dari 10 persen.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun ini merencanakan revitalisasi sejumlah pasar tradisional. Di antaranya Pasar Klojen, Bunul, serta Pasar Comboran. Ketiganya menggunakan dana sekitar Rp 16,9 miliar.

Bungkamnya para saksi usai pemeriksaan terkait dugaan rasuah di Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menimbulkan pertanyaan di benak publik. Terutama tentang adanya kemungkinan keterlibatan oknum selain tiga tersangka yang telah ditetapk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses pengusutan dugaan kasus rasuah di Pemerintah Kota Malang ke meja hijau. Sidang perdana kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota