Digalinya kembali sumber air panas yakni Sumber Nyi Sindu rencananya akan dikembangkan sebagai wisata. 

Perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang III tahun 2019 telah usai.

Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) kembali menuai polemik. Diduga belum membayar pajak ADD dan DD, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang memanggil enam kepala desa (kades).

Solusi untuk pemecahan kemacetan jalan di Kota Batu segera diupayakan. Salah satunya dengan keterlibatan desa dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) atau DD untuk peningkatan ruas jalan. 

Di penghujung tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Malang kembali menggelar kegiatan terkait pengelolaan keuangan di pemerintah desa (pemdes) yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta pendapat

Kabar tidak nyaman menerpa para kepala desa (Kades) di akhir tahun. Kabar tersebut dilontarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Khususnya bagi para Kades yang membandel tidak membayar pajak. Bagi para kades yang membandel tidak membay

Kampung Wisata Kungkung di Dusun Kungkuk Desa Punten Kecamatan Bumiaji punya beragam pilihan paket wisata. Bahkan saat ini fasilitasnya pun terus dikembangkan.

Berawal dari dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), masyarakat Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, membuat pengaduan. Surat terkait penyelewengan yang terjadi pada 2017 tersebut dilayangkan ke Polres Malan

Mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Malang, Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna dorong seluruh bendahara desa paham cara transaksi pembayaran pajak dalam menyusun pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) denga

Maraknya kasus penyelewengan dan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang membuat Pemkab Malang, dalam hal ini Inspektorat sebagai leading sector melakukan pengawasan ektra agar persoalan hukum yang rentan terja

Warga Desa Bocek Kecamatan Karangploso kembali datangi Kejaksaan Negeri Kepanjen dalam upaya menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2015 yang dilakukan oleh kepala desanya.

Satu persatu Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Malang diperiksa dan jadi pesakitan gara-gara melakukan penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan Dana Desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Rencana pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa dari APBN terkendala, meski Perwal untuk ADD dan Dana Desa sudah diteken walikota.