Senjakala PAN Malang Kota

Aug 25, 2021 10:47
Dito Arief, S.AP, M.AP
Dito Arief, S.AP, M.AP

Semenjak dideklarasikan di Kota Malang pada tahun 1998, Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Malang mengalami pasang surut eksistensinya dalam perpolitikan lokal di Kota Malang. Sempat dihiasi oleh tokoh-tokoh tenar dari berbagai latarbelakang seperti pengusaha, akademisi, kalangan profesional hingga aktifis muhammadiyah dan berbagai organisasi pemuda dan kemasyarakatan, PAN Kota Malang perlahan mulai ditinggalkan pasca konflik besar internal di era 1999-2002 yang pada akhirnya menggerus kekuatan PAN sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan.  Memperoleh posisi Wakil Ketua DPRD Kota Malang pada era 1999-2004, berangsur-angsur kursi dan perolehan suara PAN menurun yaitu 5 Kursi (2004-2009), 4 Kursi (2009-2014), 4 Kursi (2014-2019) dan merosot menjadi 3 kursi di Pemilu 2019.  

Perolehan suara PAN selama 2 Pemilu terakhir tidak pernah beranjak dari angka 27.000’an suara, yang berarti hilang hampir separuh perolehan suara dari Pemilu PAN pertama di Kota Malang tahun 1999 yang mencapai 45.000 suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang babak belur di Pemilu 2014 bahkan bisa rebound di Pemilu 2019 dengan memperoleh suara mencapai 50.107, jauh melebihi perolehan terbaik suara PAN selama mengikuti Pemilu di Kota Malang. PKS bahkan berhak mendapatkan kursi pimpinan DPRD dengan 6 Kursi dan menjadi 3 besar pemenang Pemilu Kota Malang.  Kemenangan PKS di tahun 2019 memperlihatkan terjadinya migrasi pemilih rasional, pemilih terdidik, muslim urban, hingga kalangan islam moderat di Kota Malang yang merupakan segmen PAN, termasuk mayoritas suara Muhammadiyah yang selama ini diklaim “dikeloni” oleh PAN yang ternyata lebih prefer terhadap PKS yang tampak lebih solid, militan dan lebih kongkret berbuat.  

Krisis kepemimpinan, kebuntuan regenerasi dan pengkaderan menjadi problem organisasi PAN Kota Malang selama ini. Musda PAN Kota Malang ke V yang sudah dilangsungkan di bulan Februari 2021, dimusyawarahkan oleh formatur terpilih susunan Ketua, Sekretaris dan Bendahara, namun lucunya hasil musyawarah tersebut kemudian dianulir di awal Juni 2021. Penganuliran tersebut menunjukan terjadinya stagnansi, kegamangan dan masalah akut kepemimpinan serta pengkaderan PAN di Kota Malang.

Pasca dianulir, SK kepengurusan dari DPP PAN hingga hari ini bahkan masih menjadi perebutan antara Ketua yang dianulir dengan Ketua yang ditunjuk menggantikan, yang uniknya keduanya sama-sama sudah pernah menjadi Ketua PAN yaitu saudara H.Lookh Makhfudz, SS dan saudara H.Pujianto, SE, M.Hum. Sejatinya  keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama “berhasil” memperoleh suara sebanyak 27.000’an ketika memimpin PAN di periodenya masing-masing pada pemilu 2014 dan 2019.   Saat ini keduanya juga menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Malang, yang dari berbagai sumber dari Anggota DPRD Partai lain, dinamikanya bahkan sudah bergeser dari dapur partai ke ruang di DPRD Kota Malang. Guyonan teman salah satu Partai yang juga menjadi anggota DPRD bahkan menarik, “PAN itu tanpa diganggu pun sudah pecah-pecah sendiri katanya,” hehehe.    

Sebagai Partai reformis yang terbuka dan modern sangat disayangkan PAN Kota Malang cenderung menjadi partai tradisional yang paternalistik, bergantung pada patron personal dalam menentukan kebijakan internalnya, mengabaikan aspek objektif terhadap kualitas, kepatutan, kecakapan dan rekam jejak dalam memimpin dan mengelola Partai. Kedekatan, subjektiitas dan kepatuhan personal terhadap patron seolah menjadi syarat mutlak untuk menjadi Ketua Partai yang ingin direstui. Menurut Emile Durkheim, salah satu pencetus sosiologi modern, budaya paternalistik secara vertikal layaknya “Bapak dan Anak” dalam keluarga membuat yang dibawah tidak memiliki keberanian untuk memberikan saran, kritik dan menyampaikan sikap kepada yang berkedudukan yang diatas layaknya “Bapak”, karena dianggap tidak sopan dan tidak menghormati. Pertanyaannya kemudian apakah kultur dan pola paternalistik seperti itu tepat dipraktikan dalam organisasi seperti partai politik, terlebih bagi Partai yang sejak awal menahbiskan diri sebagai Partai kader (bukan partai massa), yang terbuka, well educated, dan modern, apalagi dengan kultur urban seperti Kota Malang.  

Publik mengenal PAN sebagai Partai yang mencetak politisi yang kritis, cerdas dan solutif, meskipun jumlahnya tak banyak di parlemen, namun suaranya menggelegar bernas berisi, dan aksinya kongkret menutupi jumlah kursi yang tak seberapa. Namun melihat dinamika PAN Kota Malang kekinian, sepertinya hal tersebut masih jauh panggang dari api.

23 Tahun Partai Amanat Nasional, jargon Pasti ada HaraPAN bermakna sangat mendalam bagi PAN Kota Malang.  Karena sebelum memastikan ada Harapan, SK Pengurus definitif harus terlebih dahulu jelas hilalnya. Matahari memang tidak pernah ingkar janji, namun matahari bisa saja undur diri, walau sementara, ....bisa jadi.  

Penulis adalah Kader PAN Ranting Tunggulwulung, Sekretaris DPD PAN Kota Malang periode 2016-2020

Topik
Kontroversi ReklamePartai Amanat NasionalKota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru