Korupsi, BPHTB, Retribusi Sampah

Jul 07, 2021 20:34
Abd. Aziz
Abd. Aziz

Saat berdiskusi dengan beberapa aktivis dan warga sipil pekan lalu, spontan membincang isu penegakan hukum, dan problem kemasyarakatan yang tak berkesudahan.

Ihwal perbincangan menyangkut soal korupsi dan turunannya. Juga, problem yang menyangkut hajat hidup warga masyarakat Malang, seperti retribusi sampah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kita tahu, problem korupsi di Malang belum selesai. Ini termasuk catatan serius Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya. Salah satu asas hukum suatu negara adalah equalitybeforethelaw. Menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.

Selain soal korupsi, ada masalah yang dekat dengan masyarakat. Contohnya saat terjadi jual beli rumah hunian maupun rumah toko, timbul yang namanya pajak pembeli, lazim disebut BPHTB dan pajak penjual yang disebut Pajak Penghasilan (PPh).

Di mana problem utamanya? Saat BPHTB tidak mengacu pada harga yang tertera dalam Akta Jual Beli (AJB). Melainkan, berdasarkan pada hasil verifikasi lapangan (Verlap) oleh petugas Dispenda setempat, yang biasa terjadi hampir di Kota dan Kabupaten se-Indonesia. Termasuk Malang.

Hal ini tentu bertentangan dengan syarat subyektif sahnya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di mana, kesepakatan dimaksud menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak.

Nah, masalah yang tak kalah pentingnya adalah retribusi sampah yang dikenakan dan ditarik menjadi satu dengan tagihan air PDAM. Jenis retribusi ini di luar kewajiban warga yang diorganisir, dipungut di tiap rukun tetangga (RT), dan juga dibayar oleh masing-masing rukun warga (RW) ke Pemerintah Kota.

Praktis, masyarakat dibebani pembayaran retribusi sampah dua macam. Praktik seperti ini, terjadi dan berjalan dalam tempo yang cukup lama seperti terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) GMPK dengan DPRD Kota Malang sekira dua bulan lalu.

Jadi, sangat mungkin masyarakat tidak tahu-menahu tentang dua macam retribusi sampah, khususnya yang diatur dalam tagihan PDAM, penggunaan dan pemanfaatannya.

Pertanyaannya, apakah membayar retribusi sampah melalui PDAM merupakan kewajiban hukum bagi tiap warga masyarakat? Jika kewajiban hukum, mengapa non pelanggan PDAM dibebaskan dari tagihan?

Ada apa, frasa retribusi sampah tidak dimunculkan dalam struk pembayaran PDAM sedang jika membayar di Kantor PDAM tertera? Kenapa pula besaran retribusi begitu variatif walaupun dalam satu kawasan rumah penduduk dengan lebar dan luasan yang sama?

Itulah sederet tanya di mana masyarakat berhak tahu. Persoalan demi persoalan terurai dengan gamblang, dan memerlukan jawaban pasti yang bernuansa regulasi, bukan basa-basi. Dengan demikian, syakwasangka di tengah masyarakat dapat diurai dan terjawab.

 

(*)

Penulis Abdul Aziz merupakan  Founder and Legal Consultant Firma Hukum PROGRESIF LAW, Ketua GMPK Malang Raya

Topik
KorupsiBPHTBretribusi sampahOpini

Berita Lainnya

Berita

Terbaru