Kontroversi Reklame Pesawat Suhat, “Bangun Dulu - Ijin Kemudian, Dulu Avia Kini Monumen Pesawat Suhat.”

Apr 12, 2021 17:25
Dito Arief N., S.AP, M.AP. Penulis adalah Mahasiswa S3 Pasca Sarjana UB Sekretaris Daerah LIRA Malang Raya
Dito Arief N., S.AP, M.AP. Penulis adalah Mahasiswa S3 Pasca Sarjana UB Sekretaris Daerah LIRA Malang Raya

Bila anda melewati jalan Soekarno Hatta dalam 1-2 bulan belakangan, maka ketika anda melewati Monumen Pesawat yang menjadi Icon jalan Soekarno Hatta tersebut, anda akan melihat taman di sekitar monumen tertutup oleh Baner yang memuat pesan tentang COVID 19. Dalam benak saya ketika melihat pemandangan tersebut mengira akan dilakukan penataan taman atau renovasi, selayaknya taman-taman di sejumlah titik Kota Malang yang dibenahi, salah satu contohnya adalah Taman Monumen Patung Chairil Anwar di kawasan depan gereja Kayutangan, yang sempat ditutup selama beberapa waktu untuk kemudian dipercantik tamannya.  

Menutup taman monumen pesawat dengan Baner sebenarnya juga menghadirkan pertanyaan di benak saya, karena posisinya yang ditengah perlimaan membuat jarak pandang bagi pengendara yang melintas menjadi berkurang, namun saya masih berprasangka positif dengan harapan akan dibuat taman yang lebih indah menghiasi monument pesawat Suhat tersebut. Nah di awal April ini akhirnya terjawab ekspektasi saya tersebut, bukannya melihat taman indah dengan bunga-bunga atau tanaman hias, namun yang tersaji adalah Tagline Besar salah satu Produk Rokok asal Kediri. Tercatat sudah dua kali produk rokok tersebut berhasil memicu kontroversi publik, kasus nya sama bangun dulu Ijin keluar kemudian, lokasinya juga sama-sama kontroversial. Bila kali ini di Monumen Pesawat Sukarno Hatta, sebelumnya reklame rokok tersebut nangkring diatas Toko Avia kayutangan, yang konon masuk dalam kawasan Cagar Budaya. 

Kasus Reklame Rokok di Kayutangan seolah menjadi Yurisprudensi Pemkot untuk mengijinkan kembali reklame yang sama di lokasi yang berbeda, meskipun kontroversial, menuai cibiran dari masyarakat dan sempat ditutup oleh Satpol PP, toh pada akhirnya Reklame Rokok di Kayutangan aman juga hingga saat ini. Pembiaran dengan pola yang sama tampak dari jawaban yang disampaikan oleh Sekda dan Kepala DPTMSP Pemkot Malang ketika menanggapi kontroversi Reklame monumen  Suhat. Reklame yang jelas-jelas sudah terbangun meski belum berijin, namun masih  juga ditunggu hingga seminggu untuk pengurusannya, hehehe… hebaat kan.  

Saya sih meyakini kalau si pemasang reklame, entah itu perusahaan secara langsung atau melalui agensi pasti sudah mendapatkan “restu” sehingga berani untuk melakukan pembangunan dan pemasangan reklame di lokasi yang menurut Perwal 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame tidak diperbolehkan untuk pemasangan Reklame. Bahkan bisa jadi Perusahaan sudah memberikan sesuatu untuk perijinan tersebut, termasuk tentunya biaya yang tidak sedikit untuk membangun Reklame yang Eye Catching ketika melintas di Sukarno Hatta.

Maka ketika saat ini reklame tersebut diperintahkan ditutup untuk sementara, perdebatan mengenai dasar hukum dan regulasi menjadi menarik. Pemkot menggunakan Perda No.5 Tahun 2015 Tentang RDTR - Peraturan Zonasi Malang Utara Tahun 2015-2035 untuk membela diri sedangkan publik termasuk anggota DPRD menggunakan Perwal No.27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame untuk menggugat kebijakan perijinan tersebut. Kedua regulasi tersebut sama-sama lahir ditahun yang sama (2015) namun fokus bahasannya berbeda. Perda RDTR Penataan Zonasi berbicara secara umum tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi khususnya wilayah perkotaan Malang Utara. Perda setebal 153 halaman tersebut tidak berbicara secara spesifik tentang peijinan reklame, sedangkan di Perwal 27 Tahun 2015 secara spesifik berbicara tentang Reklame, mulai perijinan, zona larangan hingga ketentuan peralihannya, sedangkan saat ini informasinya sedang dibahas juga Draft Ranperda Tentang Reklame di DPRD Kota Malang.

Melihat toleransi yang begitu luar biasa terhadap pelanggaran perijinan Reklame Rokok untuk kedua kalinya tentunya membuat pertanyaan sendiri, jangan – jangan memang benar Pemkot sudah menerima sesuatu dari Pemasang Reklame, sehingga berani menutup mata dan melanggar aturan. Bila kemudian pada akhirnya Reklame tersebut dibongkar seiring dengan derasnya hujatan dari Publik, bahkan terakhir Danlanud Abdurahman Saleh selaku pemberi hibah monument pesawat ikut bersuara, tentu pihak pemasang akan menuai kerugian yang tidak sedikit. Menurut saya, kejadian ini bukan saja menjadi mall administrasi perijinan atau pelanggaran regulasi, bukan juga sekedar pembiaran komersialisasi monumen bersejarah, bukan juga sekedar pembiaran terhadap kampanye produk tembakau yang jelas-jelas ada aturan khususnya dalam regulasi, namun berpotensi menjadi kasus Tipikor, bila mana ada yang dirugikan khususnya pihak pemasang reklame, dan ada yang diuntungkan dengan “kebijakannya” membiarkan. Maka menurut saya sudah seharusnya DPRD juga memanggil pihak pemasang reklame, bukan hanya memanggil Sekda, DPTMSP atau Bapenda untuk mengclearkan kontroversi ini.

Bagi Walikota yang barusan marah-marah ke ASN RSUD yang diduga berkomentar Perwal tentang TPP sebagai Perwal Abal-Abal, marah juga donk harusnya untuk urusan ini. Dua kali dikadalin produk rokok yang sama, bangun dulu reklame baru ijin kemudian, masak diem-diem bae Pak Wali. Urusan Reklame memang seharusnya lebih mudah daripada ngurus Parkir di Malang yang sudah demikian ruwet, meskipun jelas-jelas potensi PAD parkir jauh lebih besar. Nah karena lebih mudah jangan kemudian Pemkot malu karena urusan ini donk, karena seharusnya “Pemkot Malang itu Pro kepada penegakan regulasi, Pro terhadap masyarakat, bukan malah Pro Mild.” Yaa kan.. yaa kan…

Topik
Kontroversi ReklamePesawat Suhatseniman jombang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru