Fisibilitas Penyelenggaraan PKL SMK di Masa Pandemi

Dec 29, 2020 10:06
Dr Fatah Nasikh A., MPd. Adv.Dipl Man, wakil Kepala SMK Bidang Humas, DUDI, dan Pendidikan LH SMKN 6 MalangSMK Negeri 6 Malang
Dr Fatah Nasikh A., MPd. Adv.Dipl Man, wakil Kepala SMK Bidang Humas, DUDI, dan Pendidikan LH SMKN 6 MalangSMK Negeri 6 Malang

MALANGTIMES - Wabah corona virus disease 19 (covid-19) dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (World Health Organisation) pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah RI pun kemudian menetapkan wabah covid-19 sebagai suatu bentuk bencana nasional nonalam.  

Konsekuensinya, muncul berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan mencegah penyebaran wabah. Hal tersebut di antaranya seperti pembatasan fisik dan sosial serta penerapan protokol kesehatan. Penerapan pun lantas menimbulkan dampak pada banyak aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali bagi dunia pendidikan.  

Baca Juga : Antara Covid-19 dan Dajjal (4-Habis)

Senyampang dengan itu, pemerintah pusat melalui Kemendikbud mengeluarkan kebijakan penghentian pembelajaran secara tatap muka di seluruh sekolah di Indonesia. Pembelajaran konvensional di ruang kelas beralih ke metode pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik daring (online) maupun luring (offline). Di daerah kita, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mulai menerapkan PJJ pada jenjang sekolah yang menjadi kewenangannya, yakni SMA, SMK, dan pendidikan khusus, terhitung mulai 15 Maret 2020 (Pemprov Jatim, 2020).  

 

Masalah Penghentian PKL

Penghentian belajar tatap muka oleh Kemendikbud dan pemda lalu merembet ke isu penghentian praktik kerja lapangan (PKL) SMK. Wajar, lantaran covid-19 ditetapkan sebagai pandemi ketika umumnya peserta PKL SMK sudah berada di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) tempat PKL selama kurang lebih dua bulan. Program PKL itu sendiri, sebenarnya tidak disebut secara spesifik, baik oleh menteri atau pun gubernur, sebagai sesuatu yang harus dihentikan. Gubernur Jatim melalui edaran-edarannya tidak pernah sama sekali menyampaikan instruksi penghentian PKL SMK atau penarikan siswa dari DUDI tempat PKL.  

Pasca-penerbitan edaran gubernur Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tampaknya mendapat pertanyaan gencar dan semacam desakan dari kalangan orangtua/ wali peserta didik. Pertanyaan apakah siswa PKL juga akan dirumahkan seperti rekan-rekan mereka yang di sekolah. Desakan itu yang timbul karena kekhawatiran orangtua/ wali akan risiko kesehatan anak-anaknya yang sedang belajar praktik atau bekerja di DUDI tempat PKL. 

Dinas Pendidikan pun mengambil langkah cepat. Tidak berselang lama dari turunnya surat gubernur, kepala Dinas Pendidikan melalui edaran kepada para kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah memerintahkan penarikan siswa SMK peserta PKL dari lembaga dunia usaha dan dunia industri (DUDI) masing-masing “untuk dikembalikan ke guru” (Disdik Jatim, 2020).  

Dalam keadaan yang darurat dan serba tidak menentu, cabdin dan SMK sendiri menanggapi edaran Kadinas secara berbeda-beda. Ada yang langsung menarik siswa PKL seperti diinstruksikan, akan tetapi ada pula yang tidak. Yang tidak, berusaha mengambil sikap hati-hati dan menarik siswa secara bertahap dan koordinatif. Alasannya, DUDI adalah mitra SMK yang sensitif dan terkadang tidak mudah didapatkan. Salah bersikap, bisa saja kerja sama yang telah lama terbina diputus oleh DUDI.  

Kenyataan membuktikan hal di atas. Penarikan mendadak siswa dari tempat PKL telah mengakibatkan rusaknya sejumlah hubungan kemitraan DUDI dengan SMK. Mereka tidak terima siswa PKL ditarik secara mendadak oleh pihak sekolah. Akibatnya, beberapa diantara manajemen atau pemilik DUDI memilih untuk memutus hubungan dengan SMK. Bentuk pemutusan ini adalah tidak lagi bersedia menerima siswa dari sekolah yang tadi telah serta merta menarik siswa PKL dengan alasan instruksi Kadinas atau pandemi pada periode PKL berikutnya di semester depan.

 

DUDI dan PKL ‘Nekat’ di Masa Pandemi

Sementara itu, Pemda kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Kota Malang, merespon dengan menekankan kesiapsiagaan DUDI dalam menghadapi penyebaran Covid-19 (Pemkot Malang, 2020).  

Ketentuan itu mengikat, tidak terkecuali, lembaga-lembaga DUDI tempat PKL siswa mitra SMK Negeri 6 Malang. DUDI wajib mengikuti aturan beroperasi dan protokol kesehatan sesuai petunjuk kesiapsiagaan yang diterbitkan oleh Pemkot Malang. Selama pandemi, terdapat sejumlah Lembaga DUDI yang secara bisnis terdampak negatif. Namun demikian, ada pula yang hampir tidak terdampak sama sekali. Bahkan, ada sebagian kecil yang justru meningkat penjualannya selama masa pandemi.

Oleh karena itu, berkenaan dengan isu penarikan siswa PKL, terdapat kelompok DUDI yang tetap beroperasi secara terbatas dan bersedia menyelenggarakan PKL secara PJJ karena karakteristik praktik di DUDI tersebut masih memungkinkan untuk itu. Di lain pihak, terdapat pula DUDI yang meliburkan siswa dalam jangka tertentu sambil menunggu perkembangan keadaan dan himbauan pemerintah (tanpa tugas PJJ). Adapun sebagian DUDI lainnya bersedia menggunakan sistem kombinasi atau blended tasking dalam penyelenggaraan PKL, misalnya dengan cara mengatur siswa menggunakan sistem gilir “sehari di DUDI dan sehari di rumah” dengan target atau tagihan tugas kerja tertentu.

 

Celah Kebijakan untuk Program PKL  

Sebagaimana yang telah diulas, DUDI tempat PKL yang menjadi mitra sekolah banyak yang menyatakan keberatan apabila penarikan dilakukan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan atau Sekolah. Beberapa bahkan mengancam akan memutus hubungan kerja sama dengan sekolah apabila siswa peserta PKL di lembaga DUDI mereka ditarik di tengah-tengah periode PKL yang sedang berjalan.

Dalam kaitan sistem PJJ atau daring, terdapat sejumlah lembaga DUDI yang kesulitan dan berkeberatan menyajikan pola pembelajaran praktik secara jarak jauh. Itu karena mustahil menjalankan PKL di tempat mereka dengan moda daring. Dikatakan mustahil, lantaran karakteristik atau jenis praktik kerja di lembaga DUDI yang dimaksud betul-betul menuntut siswa praktikan untuk hadir secara langsung dan melaksanakan kerja fisik di tempat kerja. Bukan dari rumah.  

Fakta menunjukkan bahwa banyak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan SMK baik negeri maupun swasta di zona oranye dan zona merah penyebaran Covid-19 menghentikan program PKL yang sedang mereka jalankan. Setidaknya, umumnya mereka ragu-ragu (takut) untuk menyelenggarakan kembali PKL SMK dikarenakan adanya larangan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan ajuran untuk lebih mengutamakan metode PJJ.

Secercah harapan pun akhirnya muncul. Pada akhir 2020, pemerintah melalui Kemendikbud memperbolehkan atau mengizinkan pelaksanaan pembelajaran praktik SMK di semua zona penyebaran Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat (Kemdikbud, 2020). Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan keputusan bersama antara Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri. Keputusan tersebut menjadikan larangan tatap muka agar diganti dengan sistem PJJ bukanlah sesuatu yang mutlak. Dengan demikian, penarikan siswa peserta PKL SMK dari lembaga DUDI tempat praktik, seperti yang pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan (penghentian program PKL SMK) pun tentu tidak lagi relevan.  

 

Fisibilitas Penyelenggaraan PKL

Dengan memperhatikan (1) hasil analisis kebijakan pendidikan dan kebijakan kesehatan, serta kebijakan penanggulangan bencana baik yang dibuat di tingkat pusat maupun daerah, (2) permasalahan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang timbul akibat dinamika situasi dan kebijakan terkait pandemi Covid-19, dan (3) situasi dan kondisi lembaga DUDI mitra sekolah, serta (4) tentang keputusan diiizinkannya pelaksanaan pembelajaran praktik di semua zona, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK adalah suatu bentuk pembelajaran praktik yang dilaksanakan di lembaga DUDI atas dasar kesepahaman antara sekolah dan DUDI yang menjadi mitra sekolah.  

Kedua, Keberlangsungan kemitraan antara sekolah dan lembaga DUDI dalam penyelenggaraan PKL sangat bergantung pada hubungan baik dan komunikasi yang intens antara kedua belah pihak.  

Ketiga, PKL SMK pada prinsipnya tetap dapat dijalankan di semua zona kedaruratan Covid-19, termasuk pada zona merah dan zona oranye seperti wilayah Kota Malang dan Kota Batu, sepanjang mampu memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Keempat, perlunya berbagai inovasi dalam sistem penyelenggaraan PKL, seperti yang telah dilakukan oleh Bidang Humas SMKN 6 Malang dengan Strategi “CORONA”-nya, yaitu Compromise and Organise Remote or On-Site Naturally (terdaftar hak cipta). Metode ini merupakan suatu cara pengambilan keputusan yang ilmiah dan berterima guna menentukan jenis atau metode PKL SMK yang semestinya dijalankan. Tujuannya, agar keputusan BDR atau PKL normal tidak diputusi secara sepihak baik oleh sekolah maupun DUDI. CORONA ditempuh melalui “kompromi antar sekolah-DUDI-dan-Ortu apakah PKL selayaknya dijalankan secara BDR (Remote) ataukah secara normal di DUDI (On Site)”.  

Strategi yang merupakan penemuan lapangan ini  memiliki dua unsur pendukung, yakni (a) Program MPKS (Monitoring Protokol Kesehatan Lembaga DUDI oleh Sekolah) dan (b) Model “BIMA” (Broad-Integrated-Multi-Pattern-Assured). Program MPKS adalah upaya sistematis guna memastikan protokol kesehatan, yang menjadi persyaratan pembelajaran praktik secara tatap muka, selalu tegak dan dijalankan. Khususnya, di lembaga DUDI mitra sekolah yang menyelenggarakan PKL SMK secara normal (On Site). Sementara itu, Model BIMA adalah suatu bentuk PKL SMK yang “Meluas-Terintegrasi-Berpola Jamak-dan-Terlindungi Asuransi”. Model ini adalah pola yang unggul dan cocok dengan dinamika yang terjadi pada masa pandemi. Terakhir, pelaporan dan monitoring harian peserta PKL SMK pun wajib dijalankan secara daring dengan aplikasi teknologi informasi. SMK Bisa!

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

a.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

b.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Baca Juga : Antara Covid-19 dan Dajjal (3)

d.  Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

e.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu

f.  Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

g.  Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional

h. Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

i. Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan

j. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

k. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur

l. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 7 April 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19)

m. Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Peserta Didik SMK Direktorat PSMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Tahun 2018

n. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/1815/101.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemantauan dan Tindak Lanjut Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Satuan Pendidikan

o. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/1812/101.03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tantang Praktik Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan

p. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/1880/101.1/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Satuan Pendidikan

q. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

r.  Kebijakan Kemendikbud RI tentang Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak  

 

Topik
PKL SMKPandemi Covid 19SMK Negeri 6 MalangDr Fatah Nasikh

Berita Lainnya

Berita

Terbaru