Lazuardi Firdaus
Lazuardi Firdaus

Beberapa hari lalu saya melihat sebuah status Whatsapp teman saya. Isinya cukup menggelitik. Dalam statusnya dijelaskan berapa jumlah kasus orang positif covid, yang meninggal dan yang sembuh. 

Ternyata berdasarkan data yang ada di statusnya temanku itu juga ada data lain. Yakni ada 'korban' yang kemeruh (sok tahu), jumlahnya cukup banyak, ada puluhan juta. Dan yang paling mayoritas adalah 'korban' yang kebanyakan bacot. Angkanya fantastis, hampir mencapai 250 juta. 

Tentu data itu hanya sindiran, tapi cukup menggelitik juga. Bisa jadi data itu salah besar. Ya salah, karena kata para dosen dan akademisi, itu data tanpa riset sehingga tak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. 

Tapi juga bisa jadi benar besar. Sebab mulai dari presiden sampai ketua RT, dari menteri pendidikan sampai tukang ojek online, dari kepala polisi sampai kepala security, yang diomongkan covid-19. Dan asyiknya, masing-masing merasa logika mereka paling benar. 

Karena merasa yang paling benar, presiden akhirnya mengeluarkan perpres dan inpres. Yang menteri pendidikan mengeluarkan surat edaran, kepala polisi membikin maklumat dan telegram, kepala daerahpun tak mau kalah dengan ikutan latah mengeluarkan peraturan-peraturan. 

Masyarakat apa diam saja? Tak. Mereka yang bisa nulis dan punya jaringan ke media mainstream membuat artikel. Sedangkan sebagian yang lainnya menulis di media sosial yang mereka punyai. 
 
Siapa pendapat yang paling benar dari kelas presiden hingga rakyat jelata? Bisa jadi semuanya benar, karena berdasarkan masing-masing pengalaman mereka. Tapi bisa jadi semuanya salah. Sebab saya yakin seyakin-yakinnya mereka beropini seperti itu tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Kalaupun ada riset, mungkin yang digunakan adalah riset dari pihak lain.  

Kenapa saya bisa seyakin itu? Coba diikuti jejak digitalnya, bagaimana pada tanggal 9 Maret 2020 lalu, beberapa kapolda dan kepala daerah ramai-ramai berusaha melawan covid-19 dengan jalan sehat.  

Mereka berkerumun di car free day masing-masing daerah untuk melawan covid-19. Dalil mereka adalah agar masyarakat tak panik dan tak memborong belanja berlebihan. 
Tak usah saya sebutkan nama kapolda, gubernur, bupati, dan wali kotanya. Cari saja sendiri di internet, pasti berderet-deret.  

Beberapa hari kemudian, semua aparat itu dengan gagahnya berbalik arah. Mereka ramai-ramai mengimbau agar masyarakat tak berkerumun. Ada yang mengeluarkan maklumat dengan dibumbui ancaman, ada yang mengeluarkan surat edaran, ada yang menghentikan ujian nasional dan meliburkan sekolah, serta masih banyak kebijakan lainnya.  

Ada juga sekelas menteri kesehatan mengatakan di depan banyak wartawan bahwa masker hanya digunakan untuk yang sakit saja. Sedangkan yang sehat tak perlu maskeran.  

Eh, beberapa hari kemudian, masker malah diwajibkan untuk semua orang. Bahkan kalau tidak maskeran, diancam akan dipenjarakan. 
Sedangkan menteri yang satunya justru akan membebaskan puluhan ribu narapidana karena kasihan dan rasa kemanusiaan. Dan lagi-lagi menteri yang ingin membebaskan narapidana ini mengeluarkan juga surat tertulis. 

Itu artinya posisi pembunuh, perampok, pencuri, dan pemerkosa posisinya di penjara akan digantikan oleh warga yang tak bermasker.  
Ancaman masuk penjara juga akan dialami oleh masyarakat yang menggunakan media sosial ataupun media massa untuk menghina kebijakan surat-surat yang dikeluarkan aparat. Penjara bakal penuh lagi.  

Keyakinan saya bertambah lagi bahwa logika bangsa ini terbiasa spontan dan sporadis, tanpa peduli riset. 

Masih ingat bagaimana masing-masing kampus yang kumpulannya para guru besar, ramai-ramai membuat alat penyemprot disinfektan. Isinya adalah cairan pemutih, sabun detergen, dan bahan-bahan kimia lainnya yang membahayakan tubuh.  

Campuran kimia itu tiba-tiba disemprotkan dari kepala hingga ke kaki manusia. Sepertinya di negara ini membersihkan manusia layaknya mencuci mobil. Karenanya jangan heran, orang luar negeri pada tertawa.  

Tapi, sekali lagi, bisa jadi cairan disinfektan ini bisa membuat orang Indonesia kebal covid. Buktinya, jumlah positif di Indonesia masih sedikit jika dibandingkan dengan Amerika, Italia, Spanyol, Jerman, dan Iran. 
Tapi, bisa saja jumlah yang positif di Indonesia lebih sedikit karena yang dites swab juga sedikit.  

Beberapa minggu lalu, pemerintah pusat hingga daerah, ramai-ramai membuat aplikasi covid-19. Isi aplikasi itu adalah menulis identitas diri, riwayat berpergian, dan apakah saat ini mengalami sakit seperti demam, batuk, pilek, sesak, dan yang lainnya.  

Aplikasi ini kemudian memasukkan kita dalam posisi sebagai orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau negatif covid-19.  

Seolah -olah dengan aplikasi ini, langsung bisa diputuskan bahwa warga itu negatif atau sudah terpapar. Saat ini, aplikasi tersebut entah hilang kemana. Pembuat aplikasi ini rupanya baru sadar apa yang mereka lakukan sia-sia setelah ada orang yang positif covid tanpa gejala. 

Anehnya, rumah sakit juga ikut-ikutan arah angin membuat aplikasi covid-19. Padahal, seharusnya rumah sakit sadar dan sesadarnya bahwa untuk menentukan covid itu perlu tes swab. Sama seperti seorang dokter memutuskan pasiennya terkena deman berdarah dengue setelah ada tes darah.  

Sekarang yang lagi hits adalah larangan keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Tanpa dijelaskan apa yang dimaksudkan keperluan yang mendesak. Sebab keperluan masing-masing orang itu beda. Mendesak bagi orang yang satunya, tidak mendesak bagi yang lainnya. 

Tak mau kalah berkompetisi dengan aparat dan masyarakat, para tokoh ulamapun juga ikut-ikutan membuat fatwa. Hingga muncul salat jumat bisa digantikan salat duhur, salat tak perlu lagi jamaah, salat Id juga tak diperbolehkan. Saya tak tahu dalilnya karena saya bukan ulama. 

Tapi apakah para ulama itu sudah riset bagaimana perkembangan covid di masjid? Apakah ada penularan kasus covid di masjid-masjid yang ada di Tiongkok, Jerman, Spanyol, dan negara lainnya.  

Apakah persebaran covid di masjid lebih besar jika dibandingkan di pasar atau pusat perbelanjaan? Sehingga pasar dan swalayan tetap buka, sedangkan masjid harus ditutup. 

Apakah para ulama juga sudah riset apakah warganya saat ini butuh tergantung pada sesuatu yang Maha Besar saat pemerintahannya tak bisa lagi diandalkan. Apakah para ulama sudah riset apakah sugesti terhadap keimanan bisa menjadi imun bagi tubuh manusia.  

Apakah mereka juga sudah meneliti seperti orang Jepang bagaimana kekuatan bismillah sebelum minum air putih? Apakah para ulama sudah riset bagaimana kekuatan doa mengalahkan penyakit apapun. 

Apakah ulama tidak riset mengenai kekuatan jinten hitam atau nigella sativa yang dikatakan Nabi Muhammad sebagai obat segala penyakit kecuali kematian dan tua. Saya kok yakin Rosulullah tak akan bohong. 

Jika ulama yakin bahwa Rasul tidak bohong, seharusnya ulama mengajak akademisi dan pemerintah untuk meriset jinten hitam ini. Bagaimana efeknya jika jinten hitam ini digunakan untuk menangkal atau membunuh perkembangan virus covid-19. 

Saya rasa ajakan ulama untuk melakukan riset lebih penting jika dibandikan melarang-larang orang beribadah di masjid.  

Uang triliunan dari pemerintah pusat, ratusan miliar dari masing-masing pemerintah provinsi, puluhan  miliar dari pemkot dan pemkab kini ramai-ramai dikucurkan. Adakah sebagian kecil yang dianggarkan untuk riset mengetahui siapa sih itu covid-19, bagaimana antisipasinya, dan bagaimana membunuhnya di Indonesia?  

Oh iya, saya menulis covid-19 ini untuk mengikuti tren. Sekali lagi, tulisan saya ini sifatnya sporadis dan spontan, tak pakai riset juga.  

Jadi tulisan saya ini bisa dikategorikan sebagai salah satu opini dari puluhan juta yang kemeruh dan ratusan juta orang yang kebanyakan bacot. 


Lazuardi Firdaus 
Komunitas Pena Malang