(mediaindonesia.com)
(mediaindonesia.com)

MALANGTIMES - Munculnya gerakan sosial, tidak lain adalah untuk melakukan perubahan atau menentang perubahan yang dinilai tidak pro dengan rakyat. Seperti aksi mahasiswa yang pada September lalu menggema pada berbagai pemberitaan di media. Tidak heran, karena aksi tersebut masif dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Adapun tuntutannya yakni membatalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Tidak hanya seputar RUU, mahasiswa juga menuntut untuk segera menidak para pelaku pembakaran hutan yang melanda Kalimantan dan Sumatera. Serta menuntut negara atas tindakan yang dianggap represif terhadap aktivis, sehingga menciderai demokrasi.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, aksi serupa juga terjadi di Hong Kong, sebagai bentuk atas ketidak puasan masyarakat terhadap produk hukum yang dibuat oleh elit negara. Aksi yang berkepanjangan, dilakukan untuk menuntut pembatalan RUU Ekstradisi yang secara menyeluruh juga di sebut sebagai “The Fugnitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amandement) Bill 2019”. Produk hukum tersebut dirasa memungkinkan bahwa setiap tahanan yang diekstradisi ke China dapat diadili berdasarkan hukum di negara tersebut.

Terlebih selama ini Hong Kong berusaha menunjukkan jatidirinya yang berbeda dengan China. Tidak hanya itu, gerakan aksi massa semakin menguat lantaran tidak sedikit warga Hong Kong yang merasa bahwa China dikuasai oleh partai komunis sedikit demi sedikit berusaha mengikis otonomi dan kebebasan di kota mereka. Selanjutnya banyak masyarakat Hong Kong yang menganggap bahwa hukum di China buruk dan korup, sehingga hal yang ditakutkan adalah subject pelanggar hukum mendapatkan hukuman tidak sesuai dengan semestinya.

Jika dilihat secara seksama dan menyeluruh, tentu kita mengetahui bahwa gerakan gelombang demonstrasi yang ada di Hongkong dan Indonesia mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan pola gerakan. Persamaan pertama yaitu gerakan di Hongkong dan Indonesia berpangkal dari hal yang sama yakni adanya penolakan masyarakat terhadap hasil produk atau kebijakan yang dibuat oleh para elit pemerintahan.

Kedua, hasil sementara yang didapatkan berupa penundaan pengesahan undang-undang. Ketiga, peserta gerakan demostrasi tidak hanya dari masyarakat lingkup mahasiswa, tetapi juga melibatkan pelajar. Jika di Hongkong memunculkan gerakan ribuan siswa mogok sekolah di hari pertama tahun ajaran baru dan ikut serta melakukan aksi mendukung massa pro-demokrasi, di Indonesia juga memunculkan fenomena serupa, yakni pelajar SMK dan STM yang turun ke jalan dan memicu bentrokan yang lebih parah, hingga muncul slogan “mahasiswa orasi, kami (pelajar SMK dan STM) eksekusi”. Keempat, gerakan tersebut sama-sama berujung pada kerusuhan yang mengakibatkan pemerintah masing-masing mengerahkan pengamanan ketat terhadap aksi massa hingga mengakibatkan adanya korban jiwa.

Adapun perbedaan yang pertama yakni gerakan di Hongkong dapat dikatakan bergerak pelan tapi pasti dalam tuntutan yang diinginkan. Tidak hanya itu, gerakan di Hongkong dapat dikatakan berjalan tahan lama higga lebih dari tiga bulan dan mengakibatkan aktivitas perekonomian dan penerbangan sempat terganggu. Sedangkan di Indonesia gerakan ini hanya bertahan sebentar dengan tujuan yang pada dasarnya belum tercapai, karena banyaknya tuntutan yang dilontarkan.

Kedua, gerakan di Hongkong telihat terorganisir hingga memunculkan beberapa simbol atau atribut demonstrasi serupa seperti penggunaan masker, payung, dan helm pengaman. Sedangkan di Indonesia hal tersebut tidak terjadi.

Populisme Dan Pembajakan Gerakan

Kemunculan populisme sering diidentikkan dengan demokrasi, karena memiliki basis yang sama yakni tentang kedaulatan rakyat. Namun jika ditelaah secara mendalam, populisme dan demokrasi merupakan hal yang jauh berbeda. Populis merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memobilisasi massa guna melawan elit yang dianggap menggerogoti kemakmuran rakyat. Media masa sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan keresahan-keresahan yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyatukan semagat dan mendapatkan dukungan lebih besar untuk melawan musuh bersama.

Populisme sendiri sering bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini berdasarkan pada seringnya gerakan populisme hanya berakar dari selogan atau yel-yel yang hanya bertujuan untuk memancing sentimen masyarakat agar terjadi kerusuhan. Tidak hanya itu, gerakan ini sering tidak dilandasi dengan alasan fundamental bahkan cenderung kurang mempunyai argumentasi yang kokoh dan rasional.

Yang kedua gerakan populisme sering diidentikkan dengan adanya seorang sosok yang menjadi provokator. Sehigga gerakan ini tidak lebih dari bagaimana sosok atau aktor politik menempatkan posisinya sebagai tokoh sentral yang nantinya akan mejadikan gerakan ini untuk kepentingan pribadi.

Dari model dan implikasi gerakan populis, kita dapat membedakan atara gerakan populis dengan gerakan yang didasari oleh kesadaran masyarakat atau dapat disebut sebagai sebuah gerakan yang terlahir dari kesadaran politik melalui sistem demokrasi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, pada akhir demonstrasi secara mendadak muncul upaya pembajakan gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Pada awalnya, gelombang gerakan demonstrasi yang diinisiasi oleh mahasiswa berpangkal pada penolakan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, dan beberapa tuntutan terkait undang-undang yang lainnya. Sedangkan menjelang akhir gerakan, muncul gerakan demonstrasi yang bernama Mujahid 212 dengan tuntutan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya dan menegakkan “khilafah”. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok populis berusaha membajak dan membelokkan subtansi gerakan yang awalnya diinisiasi oleh mahasiswa.

Hal ini diperkuat dengan kasil survey yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan yang mengatakan bahwa 46,8 persen publik percaya bahwa terdapat dua demonstrasi kelompok yang berbeda, yaitu demonstrasi mahasiswa dan demonstrasi dari kelompok lain. 11,8 persen publik menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa telah ditunggangi oleh oknum yang anti-Jokowi. Dan 16,4 persen publik meyakini bahwa demonstrasi digerakkan oleh oknum anti-Jokowi.

Mengembalikan makna Demokrasi

Dewasa ini, pembahasan tentang populisme terjebak dalam pembahasan populisme sayap kanan dan kutukan moral tentang buruknya populisme bagi demokrasi. Padahal, juga terdapat populisme sayap kiri yang menggemakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri, hal tersebut dipicu dengan menjamurnya suatu gerakan sosial yang menyerukan kebencian dan berujung pada sentiment negatif masyarakat.

Pada dasarnya, gerakan sosial, populisme, dan demokrasi adalah komponen yang sulit untuk dipisahkan, karena populis adalah cara singkat untuk mengumpulkan massa yang masif guna tercipta gerakan sosial yang mampu menyuarakan suara rakyat agar demokrasi ideal dapat terwujud.

Solusi agar makna demokrasi dapat dikembalikan adalah dengan meredam potensi kemunculan populisme sayap kanan. Membuka akses ruang pasrtisipasi kepada elemen masyarakat dan berdiskusi secara terbuka dari level lokal hingga level nasional.

Bukannya malah menjadi pemerintah reaksional dan melakukan tindakan represif terhadap aksi massa, karena hal tersebut justru akan meberikan ruang bagi populisme sayap kanan untuk menguasai panggung demokrasi.

 

Dyah Ayu Widyarini
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik
Universitas Indonesia