(ANTARA FOTO)
(ANTARA FOTO)

MALANGTIMES - Konflik sosial mahasiswa Papua di Surabaya melibatkan ormas, aparat, pemerintah dengan mahasiswa Papua di Surabaya, konflik yang awalnya laten tersebut, berubah menjadi manifest pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, konflik ini sejatinya disebabkan oleh kompleks persoalan dan permasalahan yang hadir sebelum sebelumnya. 

Adanya konflik tersebut disebabkan  oleh selain faktor sejarah dan adanya upaya gugatan sekaligus dukungan untuk sikap pembebasan irian barat tersebut, konflik mahasiswa Papua di Surabaya juga dipicu atas adanya stigma, tindakan diskriminatif, hingga dugaan pelanggaran HAM menjadi akumulasi sebab. 

Jika isu atau informasi yang dikembangkan orang dalam berinteraksi tidak seirama dengan apa yang terjadi maka timbullah konflik dalam setiap proses pertukaran pesan, baik yang bersifat individu, kelompok, maupun masyarakat. 

Akibatnya, benturan sosial tidak dapat dihindari, baik dalam bentuk fisik maupun penekanan setiap ide yang berkembang dalam setiap komponen kehidupan masyarakat.

Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai tempat di tanah air. Insiden ini diawali dengan tuduhan ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera Merah Putih. 

Menurut Ormas di Surabaya tindakan tersebut sudah terjadi berulang kali. Padahal, para mahasiswa tersebut tinggal di Kota Surabaya, Kota Pahlawan. Sebelumnya, Ormas di Surabaya telah meminta Ketua RT, Ketua RW, Lurah bahkan Camat untuk menghimbau mahasiswa Papua memasang bendera Merah Putih. 

Upaya ini gagal. Pada akhirnya, bendera berhasil dipasang di luar halaman asrama dan keesokan harinya tiang bendera patah dan bendera sudah berada di dalam got (Katharina, 2019).

Insiden ini menimbulkan kemarahan Ormas di Surabaya. Sekitar 700 orang anggota Ormas di Surabaya dengan nama FKPPI, Hipakad, Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, Pagar Jati, dan FPI mendatangi asrama mahasiswa. 

Dalam aksi tersebut kemudian terdengar teriakan dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan rasial kepada mahasiswa Papua. Berdasarkan laporan warga, pada tanggal 17 Agustus 2019, satpol PP, aparat kepolisian, dan TNI kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pendekatan persuasive terlebih dahulu kepada para mahasiswa Papua agar mereka memberikan klarifikasi terhadap dugaan penghinaan terhadap bendera. 

Dalam kasus konflik diatas membuat Komnas HAM turun andil dan angkat bicara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) mendatangi dalam rangka mencari persoalan dan memediasi kasus konflik sosial ini, ke LBH Surabaya, ke masyarakat mahasiswa Papua selaku pihak korban, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya dan masyarakat Surabaya, dan Kapolda Jawa Timur yang didampingi Kapolresta Surabaya dan jajarannya bersama perwakilan ormas dan mahasiswa Papua berkumpul.

Diskriminasi ini tidak hanya terjadi pada peseorangan, namun diskriminasi ini juga terjadi pada kelompok – kelompok masyarakat,baik itu dari kelompok masyarakat mekanik ataupun masyarakat organik. Seperti halnya terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya pada saat ini. 

Adapun beberapa faktor terjadinya praktek diskriminasi adalah: a) Adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan. b) Adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. C) Ketidak berdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.

Upaya Diperlukan Untuk Meminimalkan Diskriminasi

Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk merupakan tugas yang perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan secara terus menerus didengungkan dan disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui media maupun melalui Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah serta perlu adanya pengawasan atau kontrol yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk. 

Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pemahaman terhadap materi-materi hukum yang berlaku, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum agar dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada rasa keadilan masyarakat serta memutuskan berdasarkan nurani keadilan berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa.

Penghapusan bentuk diskriminasi yang dilakukan memerlukan dukungan serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar pelaksanaan penghapusan diskriminasi dapat diwujudkan secara bertahap. 

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dari penghapusan tindakan penghapusan diskriminasi maka diperlukan tindakan berupa sanksi-sanksi bagi instansi pelaksana yang dianggap tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dibuat dengan memperhatikan kepentingan perlindungan dan dan unsur pemenuhan HAM. 

Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan segala bentuk sumber daya lainnya termasuk pendanaan serta infrastruktur pendukungtermasuk didalamnya infrastruktur pendukung hukum untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut agar menjadi implementatif.