MALANGTIMES - Belakangan ini banyak terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Salah satu aktornya adalah mahasiswa. Tak hanya mahasiswa, organisasi kepemudaan lain pun ikut bergabung menyuarakan aspirasi rakyat dan Tuntutan besarnya yaitu menolak segala kebijakan yang tidak populis bahkan mengebiri kepentingan rakyat.

Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung beberapa hari secara serentak di seluruh daerah mendapat apresiasi dari masyarakat. Hal ini menandakan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup. Sekaligus membantah anggapan bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati suri. Demokrasi hidup karena jalanan masih menjadi tempat meneriakkan aspirasi terhadap kaum elit pemerintah.

Ekspresi dan tindakan mahasiswa saat menyuarakan aspirasinya di jalan masih disambut banyak pandangan yang subjektif. Bahkan dianggap anarkis sehingga aparat kepolisian merasa berhak melakukan tindakan represif. Padahal tugas polisi tentu semua sepakat yakni mengayomi dan menjamin keamanan warganya, termasuk yang menyuarakan aspirasinya.

Hal tersebut jelas termaktub dalam undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dilindungi oleh negara, karena bagian dari menyampaikan aspirasi ini tujuannya untuk memperbaiki bangsa sehingga polisi tidak boleh bertindak represif.

Tindakan represif

Tanggal 24 september di depan gedung DPRD kota malang, segelintir mahasiswa mendapatkan luka-luka serta ada yang terkena pukulan polisi sampai mengeluarkan banyak tetesan darah tanpa hentinya dibagian kepala sehingga harus segera mendapatkan perawatan yang serius.

Maraknya tindakan represif tidak hanya terjadi di Malang. Akan tetapi di kota kendari Sulawesi tenggara juga terdapat tindakan represif sampai menuai korban. Patut diduga mendapatkan tembakan peluru tajam oleh aparat, sampai kucuran darahpun sudah tidak bisa dihentikan lagi.

Mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya di muka umum bukanlah hewan atau binatang. Akan tetapi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dimuka umum seperti penjaga gawang idialisme serta tidak boleh di intervensi oleh siapapun dalam melentangkan suaranya di gedung-gedung megah para penguasa.

Pukulan telak yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa seharusnya tidak boleh dilakukan dengan tindakan yang represif, mulai dari melayangnya pentungan-pentungan polisi terhadap mahasiswa, sampai diluncurkannya meriam air atau water canon. Hal ini membuat mahasiswa pingsan dan luka-luka.

Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 ada tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, Sebagai sebuah pedoman untuk memberikan standard penyampaian pendapat dan pelayanan terhadap rakyat terhusus yang berdemonstrasi.

Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia. Sudah menjadi kewajiban dan keharusan tanggung jawab dari polri yang tertuang di dalam pasal 13 perkapolri No 9 Tahun 2008 yaitu melindungi hak asasi manusia.

Polisi, mahasiswa beserta organisasi kepemudaan yang lain sama-sama manusia. Harapannya untuk kedepannya lebih saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hilangkan tindakan-tindakan represif, karena pada hakikatnya kita semua sama-sama mengiginkan perubahan yang lebih baik di bangsa ini.

Pemerintah

Maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beserta organisasi kepemudaan, patut di curigai ada pihak pemerintah yang sengaja mengatur aksi demonstrasi yang rutin sehingga dapat mengganggu stabilitas perpolitikan nasional dan sengaja membuat kegaduhan ini.

Kontroversi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah mulai dari disahkannya undang-undang KPK, RKUHP, dan sebagainya, mengakibatkan pusaran kehidupan menjadi tidak stabil dan gaduh. Disinilah peran mahasiswa menjadi rel untuk menyuarakan keinginan dari masyarakat.

Kekerasan yang dialami oleh mahasiswa, sampai kucuran darah tanpa henti-hentinya menetes, harus menjadi renungan serta tanggung jawab. Karena seluruh elemen yang turun ke jalan pasti mempunyai landasan. Sehingga mereka bersuara dengan lantang dijalanan.

Suara yang lantang beberapa hari kemarin, menandakan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sudah berkurang. Karena dalam membuat suatu kebijakan bukan merepresentasikan masyarakat akan tetapi merepresentasikan kepentingan partai politik.

Pemerintah harus bangun dari tidurnya karena mereka di pilih oleh rakyat dan harus mengendepankan kepentingan rakyat. Gedung-gedung DPR yang megah di bangun atas keringat rakyat. Mahasiswa maupun seluruh elemen berhak duduk dan mengetahui segala hal yang ada di gedung tersebut.

Patut diduga dalam beberapa hari ini aksi demonstrasi mahasiswa seakan di adu domba antara aparat kepolisian dengan mahasiswa sehingga terjadi bentrok di lapangan. Seakan-akan mahasiswa bertindak anarkis dan tidak tau aturan dalam menyuarakan aspirasi. Sedangkan elit birokrasi hanya duduk manis sambil tersenyum melihat kejadian ini.

Sadarlah wakil rakyat, Mahasiswa dan seluruh elemen berhak mengetahui segala bentuk kinerja yang dilakukan. Jangan sampai menjadi penipu terhadap rakyat karena sejatiya tidak akan ada wakil rakyat tanpa persetujuan seluruh elemen masyarakat.

Solusi

Persoalan yang terjadi belakangan ini mulai dari demonstrasi, tindakan represif dari aparat, serta jatuhnya beberapa korban diakibatkan munculnya kebijakan yang kontroversi serta tidak memihak kepada rakyat. Ahirnya memunculkan kegaduhan di berbagai daerah.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apa sebenarnya yang menjadi penyebab kegaduhan ini? Jawabannya tidak luput dari kebijakan kontroversi yang dibuat oleh pemerintah sehingga menyebabkan aksi demonstrasi disetiap daerah bergulir dengan masif.

Problem yang terjadi belakangan ini menandakan bahwa pemerintah belum memahami secara penuh bagaimana mekanisme merumuskan kebijakan publik. Padahal kebijkan publik yang di buat sangat tidak mencerminkan kebutuhan rakyat akan tetapi mencerminkan kepentingan partai politik maupun golongan tertentu.

Proses menformulasikan kebijakan publik ada beberapa tahap yang harus diperhatikan yaitu identifikasi masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Seharusnya landasan pembuatan kebijakan harus berlandaskan tahapan yang sudah disebutkan.

Hal ini menandakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tidak mendapatkan legitimasi rakyat dan mengonfirmasi kegagalannya dalam merumuskan kebijakan. Berkaca dari kegaduhan yang terjadi di berbagai daerah dan maraknya aksi turun jalan.

Tahapan yang sudah disinggung diatas harus dilaksanakan oleh pemerintah. Karena dalam memformulasikan kebijakan publik rakyat beserta seluruh elemen harus dilibatkan dan merepresentasikan kebutuhan rakyat serta mendapatkan legitimasi rakyat, supaya tidak terjadi kegaduhan.

Maju tidaknya sebuah negara dilihat dari bagaimana seorang pemimpin  merumuskan kebijakan publik. Suksesnya seorang pemimpin dilihat dari decision making atau pengambilan keputusan yang harus tepat. Bukan sebuah kebohongan atau drama penipuan yang dipertontonkan kepada masyarakat.

* Diki Wahyudi, Mahasiswa  Jurusan kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang