Polemik revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, hal ini tentu wajar, mengingat banyaknya  kepentingan politis yang selalu bergantung di dalam tubuh lembaga negara yang berdiri sejak pemerintahan di era reformasi 17 tahun silam.

Banyak yang beranggapan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jika di revisi akan melemahkan peran KPK dalam menindak kasus korupsi yang selama ini membuat bangsa ini jadi pesakitan, salah satu kelompok yang banyak menolak adalah kalangan akademisi di berbagai universitas seperti UNDIP dan UGM. Dari data yang dihimpun oleh media terhitung ada 1.195 dosen dari 27 universitas yang menolak RUU KPK.  

Sikap ini diambil karena kajian para akademisi itu  menemukan indikasi bahwa beberapa poin di draft RUU KPK yang diajukan oleh DPR akan melemahkan peran dan fungsi KPK sebagai lembaga negara yang independen. Keprihatinan para akademisi ini didasari oleh pandangan kalangan akademisi yang di dalamnya juga termasuk ahli hukum bahwa ada tiga poin dari RUU KPK yang akan melemahkan peran sentral KPK, yaitu dibentuknya dewan pengawasan terhadap KPK, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik, dan perkara yang mendapat perhatian masyarakat yang tidak lagi menjadi kriteria. 

Terkait dengan poin pertama, saya memandang bahwa pengawasan terhadap KPK yang dibentuk oleh pemerintah wajar di tolak oleh kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademisi. Karena ada indikasi pengawas akan membatasi aktivitas penyidikan KPK baik di TKP maupun saat penyidikan berlangsung, atau bahkan bisa saja tim pengawas yang dibentuk akan memberikan intervensi kepada KPK terkait siapa saja yang boleh ditindak dan yang tidak boleh ditindak.

Selain itu, kita mengetahui dari sekian banyak rentetan kasus korupsi yang ada, banyak oknum pemerintah di legislatif maupun eksekutif  menjadi sasaran KPK, sebut saja di kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Sehingga melalui dewan pengawas ini, DPR bisa mengontrol aktivitas penyidikan KPK yang mengarah pada DPR.

Di situasi seperti ini, beberapa kelompok yang pro (mendukung) RUU KPK adalah pemerintah dan organisasi mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus tingkat pusat. Dukungan yang diberikan ini didasari oleh adanya pandangan bahwa RUU KPK akan memperbaiki kinerja KPK di masa mendatang. Apalagi beberapa statemen organisasi yang mengatakan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah tidak kontekstual sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang bisa membangun dan memperbaiki kinerja KPK. Namun alasan ini perlu dikaji lebih dalam, karena dukungan yang diberikan tidak sama sekali memberikan dampak signifikan terhadap poin RUU KPK yang dianggap akan melemahkan KPK. Sebagaimana yang diketahui, beberapa pasal yang justru terang-terangan akan mendiskreditkan independensi KPK selanjutnya. 

Apalagi ada RUU KPK diletakkan dibawah Pemerintah Pusat, maka fungsi KPK tidak lagi sebagai lembaga yang independen. Karena fungsinya mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang sama-sama kita ketahui memiliki kepentingan politik yang tinggi. Jika RUU KPK disahkan tanpa melihat konsekuensinya akan membuat KPK mati sacara fungsi, atau sama saja KPK akan berfungsi untuk memuluskan kepentingan politik bagi pemangku kekuasaan. Alhasil KPK tidak lagi memainkan peran yang efektif dalam menanggulangi kasus korupsi yang sudah mendarah daging di internal pemerintah, melainkan berperan sesuai kepentingan politik para pemangku jabatan.

Sehingga saya melihat bahwa dukungan yang dikeluarkan oleh Cipayung Plus di tingkat Pusat yang dirilis pada tanggal 14/9/2019 tidak bijak dan bertentangan dengan semangat berdirinya KPK 17 tahun silam. Sebagai kumpulan organisasi kemahasiswaan yang  memiliki kapasitas intelektual, RUU KPK harusnya dikaji mendalam sebelum mengeluarkan dukungan. Kalaupun memberikan dukungan, dukungan itu harus dilandasi oleh pandangan yang luas, logis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Indonesia. Sayangnya, dukungan yang dilontarkan oleh Cipayung Plus Pusat tidak mampu menampilkan alasan yang menggambarkan karakter intelektualnya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa statemen yang dikeluarkan sangat politis dan tidak melihat kepentingan masyarakat bawah.

Di beberapa daerah, seperti Jawa Timur menyayangkan sikap yang dilontarkan oleh para komandan di Pusat. Karena di tingkat grassroot, hampir semua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menolak adanya RUU KPK oleh DPR dengan alasan akan melanggar moralitas berdirinya KPK. Jika kemudian ingin direvisi, maka poin-poin yang dianggap akan melemahkan KPK dihapuskan dan diganti dengan poin-poin yang memperkuat independensi KPK dalam menjalankan tugas sebagai pemberantas korupsi di negeri ini. Poin yang dimaksud seperti menambah alokasi dana operasional KPK, memberikan ruang yang luas kepada KPK untuk bertindak atas nama hukum dalam menindak kasus korupsi, dan keselamatan para penyidik KPK dijamin oleh negara agar tidak terjadi kasus teror seperti yang dialami oleh Novel Baswedan. 

Oleh sebab itu, memberikan dukungan RUU KPK dengan tiga poin yang kontras dengan independensi KPK adalah langkah yang keliru. Sebab alasannya jelas, KPK dalam beberapa kasus besar yang akan ditangani tidak mendapatkan keleluasaan dan pada akhirnya menghambat kinerja anggota KPK. Disamping itu, bisa saja RUU KPK menjadi celah bagi oknum pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang lebih besar. Apalagi di pemerintahan Jokowi saat ini negara mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Bagi oknum pemerintah, ini sama saja melihat kumpulan harta karun yang bisa dikeruk untuk kepentingan pribadi.