Mencoba Memahami Logika Berpikir Abah Anton Tentang Transportasi Publik

MALANGTIMES - Konflik antara transportasi online dengan konvensional akhirnya untuk sementara mereda, hasil kesepakatan antara penyedia transportasi online dan konvensional menyepakati zonasi wilayah beroperasi transportasi online, khususnya 8 titik yang dilarang untuk mengambil penumpang bagi transportasi online.  

Saya kira kesepakatan tersebut ibarat obat pereda nyeri yang tidak sepenuhnya mengobati dan menyelesaikan masalah, hanya menahan sementara pihak yang berkonflik dan mendinginkan suasana, sehingga pasca itu tentunya butuh good policy dari Pemkot untuk segera membuat regulasi jalan tengah yang mengikat dan benar-benar menyelesaikan masalah.

Masalah transportasi publik, adalah masalah khas kawasan perkotaan, yang tidak hanya terjadi di Malang, melainkan juga terjadi di berbagai Kota lain di Indonesia bahkan diseluruh dunia, sehingga kajian terhadap transportasi publik di kota lain atau negara lain dengan kondisi masyarakat dan situasi yang mirip seperti di Malang tentunya harus menjadi referensi utama, sekaligus visi Pemkot dalam membangun transportasi publik yang berbasis kondisi lokal.

Bolehlah Pemkot berangan-angan memiliki transportasi publik seperti yang ada di Wina Austria, Seoul Korsel, Munich Jerman, London Inggris, Paris Perancis, Tokyo Jepang, Beijing Cina  atau yang terdekat Singapore, yang merupakan Kota-Kota besar dunia dengan sistem transportasi modern berbasis subway, mono rel atau trem yang memang siap kondisi masyarakat dan situasi disana.  

Yang kemudian seolah menginspirasi gagasan tentang Kereta Gantung, Mono Rail, Trem yang berkali-kali terlontar dari Abah Anton sebagai proyek ambisius yang monumental akan dibuat di era beliau menjabat sebagai Walikota di Malang, namun pertanyaan’nya apakah masyarakat dan kondisi Kota Malang memungkinkan dan sudah membutuhkan mimpi bombastis transportasi publik seperti demikian.

Konflik transportasi online versus transportasi konvensional sebaiknya menjadi momentum Pemkot dalam membenahi sistem trasnportasi publik dengan gagasan yang bisa membumi, bukan lontaran-lontaran mengawang-awang yang terkesan lips service dan tidak tepat masalah.

Problem angkutan umum di Kota Malang adalah lebih kepada problem layanan seperti perilaku sopir angkutan, tarif angkutan yang tak tentu, armada yang sebagian tidak laik jalan, trayek yang tidak menjangkau smua daerah dan sistem beroperasi angkutan umum yang seringkali tidak jelas dan sesuka hati, sehingga semestinya sikap Pemkot yang tepat lebih kepada hal-hal Regulatif seperti peremajaan armada, perbaikan layanan, pengaturan sistem operasi trayek dan yang juga layak dikaji adalah memberikan perhatian kepada penyedia angkutan umum berupa subsidi bahan bakar atau subsidi langsung kepada masyarakat dengan sasaran yang jelas sebagai pengguna setia angkutan umum selama ini, seperti anak sekolah, ibu rumah tangga, karyawan pabrik, pedagang kecil  dan masyarakat menengah kebawah lainnya, sehingga alokasi APBD Kota Malang pun sebagian kecilnya bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.

Sungguh unik apabila gagasan yang kembali muncul dari Abah Anton adalah gagasan Lips Service tentang metode pembayaran angkutan umum dengan cara pembayaran seperti kartu ATM yang dilontarkan beberapa hari lalu, karena kembali lagi itu bukanlah suatu hal yang urgent dan tepat masalah.

Pun demikian Pemkot malang sebagai regulator lokal harus akomodatif terhadap transportasi berbasis online,  selain membuka lapangan kerja baru, mereka adalah bagian dari perubahan zaman dan modernisasi yang semakin linear dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, apalagi Kota Malang yang ingin menasbihkan dirinya menjadi Smart City, tentunya wajib akomodatif terhadap perkembangan ini. 

Oleh karena itu daripada mendengung-dengungkan ide-ide yang tidak membumi dan terkesan Lips Service, maka marilah libatkan ahli-ahli kebijakan, transportasi, tata ruang dan lalu lintas dalam merumuskan kebijakan transportasi publik yang berbasis kondisi lokal, dibutuhkan masyarakat dan dapat dilaksanakan, mengingat begitu banyak kampus dan profesional yang ada di Kota Malang yang kompeten dan dapat menjadi problem solver membantu menyelesaikan kebingungan Bapak Walikota. 

 

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan MalangTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Top