APD yang dikenakan oleh petugas medis di Puskesmas Polowijen sumbangan dari relawan di Kota Malang. (Foto: Istimewa)
APD yang dikenakan oleh petugas medis di Puskesmas Polowijen sumbangan dari relawan di Kota Malang. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Di tengah wabah virus Corona atau Covid-19, persediaan alat pelindung diri (APD) di Indonesia terbilang langka. Padahal, perlengkapan ini menjadi yang utama untuk dikenakan dokter, perawat ataupun petugas medis lainnya sebagai perlindungan diri.

Tanpa APD, petugas medis akan sangat rentan terinfeksi Covid-19. Kelangkaan APD ini terjadi di hampir setiap rumah sakit seluruh Indonesia, baik RS rujukan maupun nonrujukan penanganan Covid-19, termasuk di Kota Malang.

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

Bahkan, petugas medis di salah satu Puskesmas yang ikut menangani penanganan awal gejala Covid-19 mengenakan APD atas sumbangan dari relawan.

Hal ini yang kemudian dikritisi Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam kondisi saat ini diminta untuk bergerak cepat dan sigap dalam memberikan fasilitas sarana prasarana kepada petugas medis.

"Harusnya Pemkot lebih sigap menyiapkan APD dan perlengkapan di puskesmas dan klinik-klinik kesehatan swasta. Karena mereka yang akan jadi ujung tombak (penanganan Covid-19)," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono kepada MalangTIMES, Minggu (29/3).

Apalagi, ia menilai dana untuk pengadaan sarana APD juga sudah dianggarkan. Sebab, tanpa perlengkapan yang sesuai standar akan sangat berbahaya bagi petugas medis yang bekerja di lapangan.

Ia menilai, Pemkot Malang terkesan lamban dalam menangani hal ini. Karena sudah sekitar dua pekan, APD untuk kebutuhan petugas medis tak kunjung tersedia.

"Segera belanja APD, jangan menunda-nunda pengadaan, karena dana sudah ada. Pemkot kan punya kewenangan dan saat ini dalam kondisi tanggap darurat sehingga prosedur yang normal juga bisa dilewati. Ini kasihan (petugas medis) sudah dua minggu nggak ada fasilitasnya. Jangan biarkan tenaga kesehatan yang di lapangan melayani pasien dengan APD yang tidak standar, karena sangat berbahaya sekali," imbuh pria yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Malang itu.

Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office

Lebih lanjut, ia menyampaikan sangat dimungkinkan apabila Pemkot Malang bersedia bekerja sama untuk menyediakan APD dari apa yang dibuat para relawan. Hal itu lebih baik, daripada petugas medis tidak menggunakan fasilitas perlengkapan yang tidak memadai.

"Mungkin saja (Pemkot kerja sama dengan relawan yang memberikan APD) dibandingkan petugas medis hanya menggunakan jas hujan. mungkin lebih baik yang APD dibuat para relawan itu," tandasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Malang telah menggelontorkan dana mencapai Rp 37,3 miliar. Salah satu rincian anggarannya, senilai Rp 9,9 miliar untuk digunakan sebagai penyediaan fasilitas, sarana, prasarana bagi alat kesehatan termasuk APD. 

Namun, memang hingga saat ini APD belum dapat terealisasikan karena salah satu kendalanya berada pada distributor yang juga belum menyediakan itu.