Foto ilustrasi. (istimewa)
Foto ilustrasi. (istimewa)

MALANGTIMES - Kebijakan pemerintah membatasi aktivitas dan mobilisasi masyarakat untuk menghambat penyebaran virus Corona (Covid-19) mulai menjadi beban bagi dunia usaha dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Hal ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah kemudahan kepada sejumlah sektor usaha serta masyarakat yang terkena dampak dari wabah Covid-19 dengan memberikan kelonggaran kepada debitur perbankan. Kebijakan tersebut ditransmisikan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga : Bebas Macet dan Penuhi Kebutuhan, Apartemen The Kalindra Malang Pas Jadi Hunian Milenial

Bagi yang saat ini memiliki cicilan kredit pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan. Jokowi juga menurunkan bunga kredit bagi usaha mikro di tengah tekanan usaha akibat pandemi virus corona.

Dihubungi media ini, Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri menyampaikan, OJK mendukung arahan dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi yg disebabkan penyebaran Covid-19 ini.

"Saat ini sedang dikaji oleh tim OJK Kantor Pusat mengenai arahan dimaksud untuk penjabaran dari sisi teknis perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya," ucapnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sugiarto, tentunya OJK mempertimbangkan 2 sisi, baik industri keuangan maupun sisi masyarakat yang keduanya terdampak atas penyebaran Covid-19.

"Dari sisi industri keuangan, OJK perlu menjaga stabilitas sistem keuangan dari sisi likuiditasnya. Sementara itu dari sisi masyarakatnya juga perlu dibantu mengingat akan terjadi penurunan kemampuan membayar sebagai dampak dari penyebaran Covid-19," terang dia.

OJK sendiri saat ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan awal terkait dampak dimaksud, di antaranya memberikan kesempatan kepada perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit antara lain dengan:

- Penurunan suku bunga
- Perpanjangan jangka waktu
- Pengurangan tunggakan pokok
- Pengurangan tunggakan bunga
- Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- Konversi kredit/pembiayaan menjadi modal

Semuanya diatur dalam POJK No.11 tahun 2020 sebagai acuan yang baru dikeluarkan OJK.

"Bagi para debitur yang mengalami pelambatan kegiatan usaha karena dampak penanganan penyebaran Covid-19 dapat menghubungi bank supaya dicarikan solusi terbaik melalui upaya restrukturisasi. Tentunya dengan assessment atau analisis yang dilakukan oleh bank," paparnya.

Adapun bagi debitur yang tidak terdampak atau masih dapat menjalankan usahanya dan masih memiliki kemampuan keuangan untuk mengangsur, kata Sugiarto, diharapkan untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya.

Baca Juga : Pekerja Jatim Diintai PHK, 15 Perusahaan di Kabupaten Malang Rumahkan Karyawan

"Kita juga harus sama-sama memahami bahwa kredit yang diberikan oleh perbankan kepada debitur berasal dari dana masyarakat yang pada saatnya juga harus dikembalikan," timpalnya.

Sugiarto menegaskan, untuk memperoleh kejelasannya, debitur dapat datang ke bank untuk mengajukan permohonan restrukturisasi dikarenakan adanya penurunan kemampuan membayar jika terdampak Covid-19.

Tentu bank akan melalukan analisis dan penelitian kebenarannya sesuai dengan prosedur yang dimiliki bank untuk dapat menyetujui permohonan dimaksud.

"Sesuai POJK 11 itu, bank diminta untuk menyiapkan kriteria debitur yang akan diberikan kelonggaran sesuai dengan acuan yang ditetapkan OJK dalam POJK dimaksud," ungkap dia.

"Hal ini perlu kita sadari karena bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan agar tidak muncul moral hazard dalam penerapan kebijakan dan arahan tersebut," paparnya lebih lanjut.

Sekali lagi perlu diingat bahwa kredit yang diberikan oleh bank itu juga sumber dananya berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik juga.