Target Naik Rp 119 Miliar, Kota Malang Butuh SDM Petugas Pajak Berkualitas

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Jika pada 2019 ini Badan Pelayanan Pajak (BP2D) Kota Malang mendapat target Rp 501 miliar, maka pada 2020 mendatang angkanya naik Rp 119 miliar menjadi Rp 620 miliar. 

Dalam hearing pembahasan Rancangan APBD Kota Malang 2020 di DPRD Kota Malang, anggota dewan menyoroti soal kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memadai agar target tersebut terealisasi. "Dengan target yang naik, tentunya dukungan SDM dibutuhkan, di samping peningkatan infrastrukturnya," ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi, hari ini (10/10/2019). 

Dia menyayangkan banyaknya posisi staf maupun pejabat struktural yang tidak terisi personel di lembaga yang bakal bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada 2020 itu. "SDM yang ada di Bapenda rupanya banyak yang kosong. Padahal, butuh tenaga-tenaga yang betul-betul luar biasa. Kalau tenaga biasa sebaiknya jangan ditempatkan di badan ini," ucapnya. 

Arief menyarankan kepada Pemkot Malang untuk segera mengisi posisi-posisi kosong. Termasuk juga memaksimalkan kinerja tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK). Saat ini, ada 76 TPOK yang bekerja di BP2D Kota Malang.

 "Saran kami tentu segera diisi yang kosong-kosong. Juga teman-teman tenaga terampil TPOK. Mudah-mudahan regulasi pemerintah pusat tidak menghilangkan mereka karena mereka itu motor di lapangan dan motor di IT," ucapnya.

Dia menguraikan bahwa dalam hearing tersebut, komisi B telah mengkritisi target kenaikan perolehan pajak yang dirancang. "Satu per satu dari 9 jenis pajak daerah yang dihimpun itu sudah dikritisi. Optimis target tersebut tercapai dan dewan sepakat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah," sebutnya.

Selain itu, politisi PKB tersebut menekankan pentingnya sinergitas BP2D dengan dinas-dinas lain. Arief mencontohkan kerja sama dengan Dinas Kominfo untuk meng-upgrade sistem IT perpajakan.

 "Jad, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau pakai sistem jadul, maka susah capai target tinggi. Perlu bareng Kominfo agar pajak daerah bisa maksimal," ungkapnya.

Salah satu program yang bisa digarap, lanjut Arief, yakni pengadaan alat yang mendukung program e-tax. "Disadari atau tidak, kesadaran dan kejujuran wajib pajak (WP) masih harus diwaspadai. Saat ini, infrastrukturnya belum terpenuhi semua. Misalnya untuk hotel dan restoran, mereka susah untuk beli alat (pelaporan e-tax)," sebutnya.

"Butuh peralatan besar di masing-masing resto dan hotel agar semua terwujud. Kami akan bicara kepada Banggar (Badan Anggaran) dan Timgar (Tim Anggaran) bagaimana menyediakan (alat) itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak pada 2020 mendatang. Termasuk memenuhi target pendapatan daerah Rp 620 miliar. "Siap nggak siap harus siap. Kami juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan mengajak WP menggunakan sistem online. Baik itu e-tax, e-BPHTB dan lain-lain," ujarnya. 

Terlebih lagi, sekarang lembaga eks Dispenda Kota Malang itu telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi WP untuk menyampaikan laporan. "Saat ini sudah hadir aplikasi SAMPADE yang terus dioptimalisasi dan proses upgrade, sehingga terintegrasi dengan sistem online banking. Aplikasi ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui gadget, real time selama 24 jam," papar pria yang juga tokoh Aremania itu.

Top