JATIMTIMES - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Blimbing membahas sederet program usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Blimbing. Pembahasan itu dilakukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan, setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing diharapkan telah menyampaikan usulan yang memang menjadi prioritas.
"Kelurahan diharapkan menyusun prioritas satu sampai sekian. Sesuai arahan bapak wali kota bahwa ada keterbatasan anggaran," jelasnya, Selasa (31/1/2023).
Untuk itu, agar terakomodir pihaknya kembali menekankan agar dalam usulan memanglah hal yang sesuai dengan yang dibutuhkan banyak masyarakat.
Untuk 2023, usulan yang masuk di Kecamatan Blimbing sebanyak 1.049 usulan dari 11 kelurahan. Dari Kelurahan Arjosari 62 usulan, Kelurahan Balearjosari 43 usulan, Kelurahan Blimbing 117 usulan, Kelurahan Bunulrejo 94 usulan, Kelurahan Jodipan 109 usulan, Kelurahan Kesatrian 62 usulan, Kelurahan Pandmanwangi 161 Usulan, Kelurahan Polehan 121 usulan, Keluruhan Polowijen 71 usulan, Kelurahan Purwodadi 68 usulan dan Kelurahan Purwantoro 68 usulan.
"Berjibakunya di Musrenbang. Allhamdulilah kalau kita sudah mendapatkan usulan-usulan yang memang betul-betul dibutuhkan masyarakat," ungkap Dwi.
Sementara itu, tahun sebelumnya, usulan di Kecamatan Blimbing lebih sedikit yakni 754 usulan. Dari jumlah tersebut, yang terakomodir hanya 52,8 persen atau dengan total usulan terakomodir 397 usulan.
Karena itu, kembali disampaikannya, penentuan usulan mana untuk menjadi prioritas itu memang harus dilakukan. Hal itu juga mengingat kemampuan APBD Kota Malang yang tentunya terbatas.
Dalam Musrenbang tersebut, dihadiri oleh para lurah di Kecamatan Blimbing, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK), Jajaran Polsek Blimbing, Koramil Blimbing dan Perangkat Daerah terkait.
