JATIMTIMES - Jumlah daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Malang saat ini tengah diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang ke KPU RI. Dengan demikian, jumlah dapil di Kabupaten Malang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang bisa berubah. 

Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan, ada sebanyak 3 rancangan dapil yang diusulkan ke KPU RI. Masing-masing rancangan berisi 6, 7 dan 8 dapil. 

"Yang pasti kita gak bisa mengusulkan dapil yang sama. Kita diperintah membuat skema yang lain. Makanya, skenario yang awal di tahun 2019 kan kita 7 dapil, (untuk Pemilu 2024) kita bikin, bagaimana kalau di bawah 7 (dapil) dan di atas 7," ujar pria yang akrab disapa Dika ini. 

Dika mengatakan, sebelum diusulkan ke KPU RI 3 rancangan dapil yang disusun KPU Kabupaten Malang telah disosialisasikan dan dilakukan uji publik. Dan hasilnya itu lah yang dikirim melalui KPU Provinsi Jatim untuk diusulkan ke KPU RI. 

"23 November 2022 kita sosialisasi, Desember kita lakukan uji publik. Kita sampaikan ke parpol (partai politik) dan stakeholder. Apapun pernyataannya, mana yang setuju dan mana yang tidak dengan berbagai alasan tetap kita tampung. Dan kita lampirkan saat pengusulan ke KPU RI," terang Dika. 

Menurut Dika, secara normatif dalam merancang 3 usulan dapil tetap memperhatikan 7 prinsip pendapilan. Yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. 

"Tapi nanti kembali secara keputusan ke KPU RI. Karena nanti mereka yang akan menghitung. Mana yang lebih pas dan memadai," imbuh Dika.

Dirinya belum dapat memastikan rancangan mana yang akan dipilih oleh KPU RI. Dika mengatakan, nanti hasilnya akan diusulkan secara serentak se Indonesia.