Malangtimes

Mahasiswa Hukum Unikama Edukasi Warga Kurang Mampu Terkait Layanan Advokat Gratis  

Jan 25, 2023 19:03
Mahasiswa FH Unikama melakukan PKL di Posbakum LK-3M Pengadilan Negeri Kepanjen. (Ist)
Mahasiswa FH Unikama melakukan PKL di Posbakum LK-3M Pengadilan Negeri Kepanjen. (Ist)

JATIMTIMES - Fakultas Hukum (FH) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menempatkan empat orang mahasiswanya di Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Marjinal (Posbakum LK-3M) Pengadilan Negeri Kepanjen. Penempatan tersebut dalam rangka praktik kerja lapangan (PKL). 

Keempat orang mahasiswa tersebut yakni Maria Virginia Aso Buu, Paskalis Lodowyk Bokol, Kevin Yogi Alamsyah dan Fahmi Fidmatan.

Selama kurang lebih satu bulan, empat mahasiswa Fakultas Hukum Unikama itu berperan aktif dalam menginformasikan atau mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan Posbakum LK-3M di Pengadilan Negari Kepanjen.

Selama melaksanakan PKL, Virginia -salah satu mahasiswa PKL- menjelaskan bahwa tidak banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, mengetahui bahwa mereka dapat mengunjungi layanan advokat di Pengadilan Negeri secara gratis.

1

Warga tahu ada layanan advokat gratis salah satunya setelah mahasiswa Unikama melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Dusun Sepanjang, Kabupaten Malang.

"Pengadilan Negeri di setiap wilayah pasti ada Posbakum. Posbakum ini disediakan untuk para pemohon bantuan hukum (masyarakat) bilamana mereka membutuhkan bantuan hukum," terangnya. 

Mahasiswa PKL dari Unikama lainnya, yakni Fahmi, menambahkan, di posbakum, masyarakat akan mendapatkan beberapa pelayanan tentang hukum. Masyarakat dapat melakukan konsultasi hukum maupun memohon untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Kemudian, posbakum dapat memberikan bantuan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum; memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum; memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan Jebih lanjut tentang bantuan jasa advokat. 

Seperti yang diinformasikan Ketua Posbakum LK-3M Pengadilan Negeri Kepanjen Abdul Halim SH MH, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hukum secara Cuma-Cuma. Namun tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.

Beberapa persyaratannya antara lain terdapat surat kuasa, KTP, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa atau kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu keluarga harapan (KKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), atau surat pernyataan tidak mampu.

"Berkas ini ditandatangani pemohon dan diketahui ketua pengadilan negeri" jelas Kevin yang juga merupakan mahasiswa PKL dari FH Unikama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru