Malangtimes

Untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Pemkab Malang Alokasikan Rp 88 Miliar

Jan 18, 2023 19:47
Kepala Dinkes Kabupaten Malang, dr. Wiyanto Wijoyo.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES)
Kepala Dinkes Kabupaten Malang, dr. Wiyanto Wijoyo.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES)

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih terus mengalokasikan anggaran untuk pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data yang dihimpun, jika ditotal alokasi anggaran yang digelontorkan Pemkab Malang untuk hal tersebut mencapai Rp 88 Miliar.

Hal tersebut juga menjadi komitmen Pemkab Malang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni bidang kesehatan. Apalagi menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo, setiap tahun masyarakat miskin selalu memanfaatkan program tersebut

"Jumlah peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID) adalah 179.450 jiwa. Namun, tahun 2023, kami estimasi ada penambahan lagi. Sebab, ada usulan-usulan yang datang dari masyarakat maupun perangkat daerah terkait kesejahteraan,” ujar Wiyanto.

Namun demikian, dirinya belum dapat memastikan berapa jumlah tambahan masyarakat penerima bantuan tersebut. Hanya saja, dari jumlah yang ada saat ini, jika ditotal dengan jumlah usulan tambahannya, diperkirakan penerima bantuan itu mencapai 180 ribu jiwa lebih.

Wiyanto menjelaskan, setidaknya ada tiga sumber yang kemungkinan bisa menjadi acuan penambahan penerima bantuan. Yang pertama adalah dari jumlah bayi baru lahir (BBL) yang masuk di rumah sakit. Dimana jumlahnya diperkirakan sekitar 100 jiwa.

Sumber yang kedua adalah dari usulan Dinas Sosial (Dinsos). Yang diestimasi ada sebanyak 650 jiwa. Sedangkan yang ketiga adalah usulan dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui program pembiayaan kesehatan masyarakat miskin atau Biakesmaskin yang sekitar 350.

Sehingga, diperkirakan akan ada sebanyak 180 ribu jiwa yang bakal terdaftar pada PBID tahun 2023 ini. Sementara itu, premi BPJS yang dibayarkan oleh Pemkab Malang adalah sebesar Rp 37.800 per orang setiap bulannya.

Berdadasarkan nilai tersebut, maka setiap bulan anggaran yang dibutuhkan untuk membayar premi tersebut sebesar Rp 6,824 miliar. Supaya, seluruh tagihan BPJS warga miskin bisa terbayarkan.

Selain itu, juga ada masyarakat penerima program pembayaran iuran yang tidak utuh 100 persen. Program ini adalah pembayaran bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan mandiri kelas III. Tiap bulan, bantuannya sebesar Rp 2.800 per kepala. Jika ditotal dalam sebulan membutuhkan anggaran Rp 545 juta.

Sehingga, bila ditotal, maka total kebutuhan jaminan kesehatan daerah adalah Rp 88 miliar. Wiyanto menyebut, Pemkab Malang tetap konsisten menjalankan program jaminan kesehatan ini. Karena, setiap tahun warga masyarakat miskin selalu memanfaatkan program tersebut.

“Kami proyeksi, ada 194.691 jiwa yang menerima bantuan ini (tahun 2023). Tiap jiwa Rp 2800. Dikalikan 12 bulan, total anggaran yang diperlukan Rp 6,5 Miliar. Ditambah dengan yang menerima secara utuh,” pungkas Wiyanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru