Malangtimes

Belum Dapat Dipastikan, Kebutuhan Anggaran Pilkada Kabupaten Malang Diperkirakan Mencapai Rp 100 M

Jan 13, 2023 20:15
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).

JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang masih belum dapat memastikan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Sebab sampai saat ini, pihak KPU masih menunggu beberapa hal. 

Salah satunya seperti harga perkiraan satuan (HPS) dari beberapa sarana dan prasarana (sarpras) penunjang yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pilkada. Sebab diperkirakan ada kenaikan harga pada beberapa item, jika dibandingkan dengan kebutuhan gelaran Pilkada tahun 2020 lalu. 

"Kalau pilkada, belum ada gambaran. Terlebih kalau secara formal belum mengajukan. Tapi kita kan melakukan penghitungan, sambil nunggu standar biaya masukan terakhir," ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.

Pria yang akrab disapa Dika ini menyebut, KPU Kabupaten Malang diperkirakan akan melakukan pengajuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Pemkab Malang pada akhir 2023 mendatang. Dan pada bulan depan, rencananya KPU akan bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Kita ada NPHD ke Pemkab Malang. Nanti untuk Pilkada (Kabupaten Malang) di 2024 akan mengajukan di (tahun) 2023 akhir," imbuh Dika.

Maka dari itu pihaknya belum memastikan berapa kebutuhan anggaran tang akan diajukan. Hanya saja, jika mengacu pada gelaran Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, NPHD yang didapat KPU Kabupaten Malang adalah sebesar Rp 85 Miliar. 

Sehingga, mengacu pada angka tersebut, Dika memperkirakan kebutuhan anggaran pada Pilkada Kabupaten Malang 2024 mendatang di kisaran Rp 100 Miliar hingga Rp 140 Miliar. Namun menurutnya, angka tersebut termasuk dengan perkiraan kebutuhan protokol kesehatan (Prokes). 

"Itu hitungan saat ada prokes. Kalau tidak ada (kebutuhan prokes) pasti akan berkurang. Saya belum bisa memastikan. Kalau tahun 2020 Rp 85 Miliar. Tapi itu tidak termasuk biaya kebutuhan prokes," terang Dika. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan dari jumlah Rp 85 Miliar itu, akan ditambah kebutuhan anggaran untuk honorarium adhoc. Sebab, ada peningkatan honorarium bagi adhoc. 

"Jadi ditambah itu, plus estimasi kenaikan harga. Ada lagi nanti juga akan sharing dari KPU Provinsi, karena juga ada Pilgub. Jadi beberapa akan dibiayai oleh KPU Privinsi dan beberapa akan dibiayai KPU Kabupaten Kota," pungkas Dika. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru