Malangtimes

Survei IPI, Ini Beragam PR Mendesak yang Harus Diselesaikan Pemimpin Indonesia 5 Tahun Mendatang

Jan 06, 2023 10:16
Ilustrasi harga kebutuhan pokok yang harus distabilkan (pixabay)
Ilustrasi harga kebutuhan pokok yang harus distabilkan (pixabay)

JATIMTIMES - Indikator Politik Indonesia (IPI) melakukan survei untuk pemetaan masalah yang dinilai mendesak oleh masyarakat. Sejumlah masalah yang dipetakan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemimpin nasional lima tahun ke depan.

Lantas apa saja masalah yang mendesak harus diselesaikan oleh para pemimpin lima tahun ke depan?

Dari laporan survei IPI yang dipublikasikan pada laman resminya, pada posisi pertama yang menurut responden mendesak untuk diselesaikan adalah mengendalikan kebutuhan harga bahan pokok. 32 persen responden menyuarakan hal ini.

Kemudian, menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran sebanyak 18,4 responden yang bersuara hal ini.  Pemberantasan korupsi sebanyak 11,1 persen; pengurangan kemiskinan sebanyak 10,1 persen.

"Para capres atau partai politik menurut saya memajukan isu yang tidak sesuai dengan keinginan publik, maka akan berdampak pada elektabilitas. Tapi kalau baca soal mengendalikan harga pokok, pemberantasan korupsi dan pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan itu banyak resonansinya dimata publik," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dikutip dari kanal YouTubenya.

Selanjutnya, persoalan keamanan/ketertiban 4,6 persen; memajukan sektor pertanian 3,9 persen; persoalan  mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) suarakan sebanyak 2,2 persen responden; pemerataan pendapatan 1,9 persen responden. 

Kemudian, ada persoalan toleransi antar umat beragama yang mendesak juga untuk diselesaikan oleh pemimpin lima tahun kedepan. Dalam hal ini ada 1,1 persen responden yang menyuarakan. Memperbaiki kualitas pendidikan ada  1,0 persen responden; kemudahan mendapatkan modal usaha ada suara dari responden sebanyak 0,9 persen dan responden yang menyuarakan persoalan  hutang luar negeri sebanyak 0,7 persen.

Masih ada permasalahan lainnya masih yang disuarakan oleh responden untuk diselesaikan oleh pemimpin lima tahun mendatang. Ada persoalan kebebasan berpendapat disuarakan 0,7 persen; memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri 0,7 persen responden; meningkatkan kewibawaan pemerintah 0,6 persen; mengurangi impor barang dan tenaga kerja 0,6 persen.

Ada lagi persoalan  Mencegah masuknya barang-barang dan pekerja dari luar negeri yang disuarakan oleh 0,5 persen responden; melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat kegiatan usaha 0,4 persen; ujaran kebencian berbau SARA 0,3 persen; memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral 0,3 persen responden.

Selain itu, responden yang bersuara terkait  penanganan wabah virus corona (COVID-19) sebanyak 0,1 persen. Sementara, terkait  problem perlindungan terhadap kelompok minoritas tak disuarakan responden. Terakhir, responden yang menyuarakan berbagai hal lainnya ada 6,7 persen dan mereka yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 1,1 persen.

Survei IPI dilakukan pada periode 1-6 Desember 2022. Responden dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dan diwawancara dengan tatap muka.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error atau MoE sekitar kurang lebih 2,92 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru